Pemerintah Cabut Izin Konsesi Hutan RAPP di Riau, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerja?

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi dan pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Riau. (Foto: Dok. Satgas PKH)

PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Keputusan pemerintah mencabut izin konsesi hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau membuka babak baru bagi perusahaan industri kehutanan yang telah beroperasi lebih dari tiga dekade di daerah tersebut.

Di tengah keputusan itu, perhatian perusahaan kini tertuju pada keberlangsungan aktivitas ekonomi dan nasib puluhan ribu pekerja yang selama ini terhubung dengan operasionalnya.

Manajemen PT RAPP menyatakan telah menerima informasi mengenai keputusan Pemerintah Republik Indonesia tersebut. Namun, perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih terperinci dari otoritas terkait.

“Kami menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait,” demikian pernyataan manajemen RAPP yang dikutip Sabtu (21/11/2026).

Perusahaan menyatakan akan menyampaikan sikap lebih lanjut melalui mekanisme yang berlaku setelah menerima pemberitahuan resmi.

Dampak Pencabutan Izin, Bagaimana Nasib 41.000 Pekerja
Di balik keputusan pencabutan izin tersebut, terdapat jaringan kegiatan ekonomi yang selama ini tumbuh bersama operasional RAPP dan Grup APRIL.

Baca Juga :  BMKG Ingatkan Adanya Hujan Lebat dan Petir Hari Ini, Warga Riau Diminta Waspada

Manajemen perusahaan menyebut kegiatan usahanya melibatkan lebih dari 41.000 pekerja. Aktivitas tersebut juga menghidupi ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang maupun penyedia jasa.

Dampaknya diklaim tidak berhenti pada lingkungan perusahaan.

Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya yang dikutip manajemen, kegiatan PT RAPP diperkirakan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan mencapai 300.000 pekerjaan di tingkat nasional.

Angka tersebut menggambarkan luasnya keterkaitan industri kehutanan dengan berbagai sektor ekonomi, mulai dari tenaga kerja, kontraktor, pemasok hingga mitra usaha.

Karena itu, perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada seluruh pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan operasionalnya.

RAPP juga mengaku berupaya meminimalkan potensi gangguan yang dapat muncul akibat perkembangan kebijakan tersebut.

Baca Juga :  BMKG Minta Warga Waspada, Hari Ini Hujan Lebat dan Petir Melanda Riau

Klaim Kontribusi Rp350 Triliun untuk Ekonomi Riau
Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, PT RAPP menjadikan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai pusat kegiatan usahanya.

Kehadiran industri tersebut ikut membentuk aktivitas ekonomi di kawasan yang kini berkembang sebagai salah satu pusat industri di Provinsi Riau.

Dalam catatan perusahaan, kontribusi kegiatan usaha PT RAPP terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016-2025 diklaim telah melampaui Rp350 triliun.

Perusahaan juga menyampaikan telah mengalokasikan investasi sekitar Rp970 miliar selama satu dekade terakhir untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Investasi tersebut menjadi bagian dari kontribusi sosial perusahaan di wilayah operasionalnya..

RAPP Tunggu Kejelasan Pemerintah
Untuk sementara, manajemen RAPP memilih menunggu kepastian administratif dan penjelasan pemerintah sebelum mengambil sikap lebih jauh.

Perusahaan menyatakan tetap menghormati kewenangan pemerintah sekaligus menjaga komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Baca Juga :  Breaking News: 338.536 Hektare Hutan Riau Kembali ke Negara, Izin Perusahaan HTI Dicabut

Perkembangan ini menjadi perhatian bagi Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau, mengingat besarnya keterkaitan operasional perusahaan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kepastian mengenai tindak lanjut pencabutan izin, termasuk implikasinya terhadap kegiatan usaha, pekerja, kontraktor, pemasok, dan mitra lokal, masih menunggu penjelasan resmi pemerintah.

Sebab, di balik keputusan mengenai konsesi hutan, ada aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut bersinggungan dengan masa depan industri tersebut. (kpc/bsh)