PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026) untuk mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah Sumatera.
Kunjungan Prabowo ke Riau dilakukan ketika kondisi karhutla di Sumatera menjadi perhatian serius pemerintah. Data yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mencatat, Riau memiliki 480 hotspot, sementara kualitas udara Pekanbaru berada pada indeks AQI 225 atau kategori sangat tidak sehat.
Prabowo datang ke Riau setelah sebelumnya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dari Riau, kunjungan Presiden menjadi bagian dari rangkaian penanganan karhutla di wilayah Sumatera.
“Setelah meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kunjungan ke Sumatera, yang akan dimulai dari Provinsi Riau, untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif,” kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (24/8/2026).
Prasetyo mengatakan Presiden memastikan langkah penanganan karhutla dilakukan secara maksimal. Pemerintah, kata dia, telah menambah dukungan peralatan dan personel untuk mempercepat pemadaman kebakaran.
Penguatan penanganan dilakukan melalui penambahan helikopter untuk operasi water bombing. Pemerintah juga mengerahkan personel darat dari unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni.
Selain pemadaman, pemerintah menyiagakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat memburuknya kualitas udara di sejumlah daerah.
Situasi udara menjadi salah satu perhatian utama dalam kunjungan Presiden ke Riau. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, Pekanbaru tercatat memiliki AQI 225 atau masuk kategori sangat tidak sehat.
Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kota lain di Sumatera. Jambi tercatat memiliki AQI 187, sedangkan Palembang berada pada AQI 180.
Angka tersebut menunjukkan persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan luas area terbakar. Asap yang dihasilkan kebakaran juga berpotensi langsung memengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah menyatakan pemantauan kualitas udara terus dilakukan seiring dengan perkembangan karhutla. Pengerahan sumber daya di lapangan akan disesuaikan dengan kondisi kebakaran dan wilayah yang membutuhkan penanganan segera.
Prasetyo mengungkapkan skala kebakaran di Sumatera cukup besar. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot yang tersebar di 10 provinsi di Sumatera.
Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 1.410 titik. Riau berada di urutan berikutnya dengan 480 titik, disusul Jambi sebanyak 425 titik.
Secara keseluruhan, luas lahan terbakar di 10 provinsi di Sumatera sepanjang 2026 telah mencapai 36.047,64 hektare.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam memperkuat operasi penanganan karhutla. Pemerintah tidak hanya mengejar pemadaman api yang sudah muncul, tetapi juga berupaya mencegah meluasnya kebakaran dan kemunculan titik api baru.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Aparat penegak hukum disebut telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi.
“Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan tindakan tegas tanpa kompromi, di mana aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya,” ucap Prasetyo.
Kebijakan tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman. Pemerintah juga menempatkan aspek pencegahan dan pertanggungjawaban hukum sebagai bagian dari penanganan kebakaran.
Bagi masyarakat Riau, persoalan karhutla memiliki dampak langsung. Selain ancaman terhadap kesehatan akibat kabut asap, kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat ketika kualitas udara memburuk.
Kunjungan Presiden ke Pekanbaru menjadi perhatian karena Riau merupakan salah satu provinsi dengan jumlah hotspot tinggi di Sumatera. Pemerintah pusat ingin memastikan penanganan di lapangan berjalan terpadu antara unsur pemerintah, aparat, dan tim pemadam.
Prasetyo menegaskan kunjungan Presiden ke Riau bukan kegiatan yang berdiri sendiri. Penanganan karhutla di Sumatera merupakan kelanjutan dari operasi yang sebelumnya dilakukan pemerintah di Kalimantan.
“Kunjungan Presiden ke Sumatera, yang akan dimulai dari Riau, menjadi kelanjutan dari penanganan karhutla di Kalimantan dan merupakan satu kesatuan upaya nasional. Pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan dan menyesuaikan pengerahan sumber daya, dengan prioritas menghentikan perluasan kebakaran, menekan munculnya titik api baru, serta memastikan masyarakat tetap terlindungi dari dampak karhutla dan kabut asap,” ujarnya.
Dengan kondisi Riau yang mencatat 480 hotspot dan Pekanbaru berada pada AQI 225, penanganan karhutla menjadi pekerjaan mendesak. Pemerintah kini memprioritaskan penghentian penyebaran api, pengurangan titik api baru, serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap. (bsh)
