PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Kabupaten Siak terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat, untuk mempercepat pembangunan daerah. Salah satu langkah yang kini diperjuangkan, mengembalikan status Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus mendorong revitalisasi Istana Siak sebagai destinasi wisata unggulan.
Upaya tersebut disampaikan langsung Bupati Siak, Afni Zulkifli saat bertemu Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan itu, dua agenda utama menjadi fokus pembahasan, yakni pengusulan kembali KITB ke dalam daftar PSN serta dukungan pemerintah pusat terhadap program revitalisasi Istana Siak.
“Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada 2018, namun pada 2019 status itu sudah tidak lagi disandang,” ucap Afni.
KITB Dinilai Memenuhi Persyaratan PSN
Menurut Afni, hasil diskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa KITB memiliki peluang besar untuk kembali memperoleh status PSN. Kawasan tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan dasar yang dibutuhkan.
Salah satu syarat utama adalah ketersediaan lahan minimal 50 hektare. Saat ini, KITB telah memiliki lahan berstatus clear and clean dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 600 hektare. Secara keseluruhan, luas kawasan industri tersebut mencapai lebih dari 3.000 hektare.
Keunggulan lain yang dimiliki KITB adalah letaknya yang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Selain itu, akses menuju kawasan juga telah didukung oleh jaringan jalan nasional yang terhubung langsung.
“Kalau nanti kembali menjadi PSN, tentu berbagai urusan seperti infrastruktur, perpajakan, AMDAL dan lainnya akan lebih mudah sehingga semakin menarik bagi para investor,” ucap mantan wartawan itu.
Afni menjelaskan bahwa minat investor terhadap kawasan tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat meskipun status PSN belum kembali diperoleh.
“Sudah ada galangan kapal dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar dan dalam waktu dekat akan diresmikan investasi baru senilai Rp1 triliun,” ungkap perempuan pertama menjadi bupati di Siak.
Revitalisasi Istana Siak Ikut Diperjuangkan
Selain sektor industri, Pemkab Siak juga membawa agenda pengembangan sektor pariwisata dalam pertemuan tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana revitalisasi Istana Siak agar mampu meningkatkan daya tarik wisata daerah.
Afni menilai perhatian pemerintah pusat selama ini lebih banyak diarahkan pada sejumlah destinasi wisata prioritas nasional, seperti kawasan Borobudur dan beberapa wilayah wisata di Sumatera Utara.
Karena itu, Pemkab Siak memaparkan berbagai potensi yang dimiliki daerah, mulai dari kekayaan sejarah, budaya Melayu yang kuat, posisi geografis yang strategis hingga kemudahan akses yang dimiliki Kabupaten Siak.
“Kami menjelaskan mengapa pariwisata Siak juga harus mendapat atensi. Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, letak geografis yang strategis serta daya tarik wisata yang besar,” kata Afni.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan dokumen pendukung dan proposal resmi agar usulan tersebut dapat masuk dalam pembahasan prioritas pemerintah pusat.
“Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insya Allah akan dikawal agar bisa masuk dalam prioritas ke depan,” kata Afni. (bsh)
