JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 504 dapur MBG ditutup permanen, setelah dinyatakan tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah BGN mencegah makanan yang tidak layak konsumsi sampai kepada penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, keamanan pangan merupakan aspek yang tidak dapat ditoleransi dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai tindakan tegas.
Penutupan ratusan dapur tersebut dilakukan setelah BGN memberikan batas waktu kepada dapur MBG yang telah beroperasi untuk memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Terkait SLHS sebagaimana yang kami sampaikan, kami beri tenggat waktu sampai dengan tanggal 10 (Agustus) kemarin, itu bagi dapur yang sudah beroperasi, ada yang setahun, bahkan setahun lebih, kok SLHS-nya belum ada, itu kemudian kami bisa tutup permanen,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers, Kamis (13/8/2026).
Menurut Sudaryono, hingga 10 Agustus 2026 terdapat 504 dapur yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan tidak memenuhi standar sanitasi dan higienitas.
“Sampai dengan hari ini, laporan yang per tanggal 10 kemarin, hari Senin itu ada 504 dapur, menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan secara sanitasi dan higienisnya tidak layak sehingga kami tutup permanen 504 dapur per tanggal 10 kemarin,” ujarnya.
Sekitar 3.000 Dapur Masih Diperiksa
Selain 504 dapur yang telah ditutup, BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 3.000 dapur MBG lainnya yang telah mengajukan proses sertifikasi.
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah untuk memastikan dapur memenuhi standar sanitasi dan higiene sebelum dinyatakan layak menjalankan pelayanan.
“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing yang kemudian kami tunggu. Manakala dia tidak layak, maka mohon maaf ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita toleransi,” kata Sudaryono.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar sanitasi menjadi bagian penting dalam keberlanjutan operasional dapur MBG. Dapur yang belum memenuhi ketentuan tidak dapat mengabaikan proses pemeriksaan maupun sertifikasi.
Sudaryono juga meminta kepala daerah membantu mempercepat pemeriksaan dan proses penerbitan SLHS. Sebab, tahapan tersebut berada pada kewenangan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.
“Kami tahu bahwa dulu-dulu mungkin enggak banyak yang mengajukan, tapi karena kami kasih deadline, itu kemudian secara mendadak ada puluhan dapur yang melakukan permohonan SLHS,” ujarnya.
Bagi daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan MBG, proses pengawasan tersebut menjadi penting karena makanan yang disalurkan langsung dikonsumsi oleh peserta didik dan penerima manfaat lainnya.
Makanan Tidak Layak Harus Dikembalikan
Pengawasan keamanan pangan MBG tidak hanya dilakukan pada tingkat dapur. Pemeriksaan juga diharapkan berlangsung ketika makanan telah tiba di sekolah.
Sudaryono sebelumnya meminta guru ikut memastikan kondisi makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Pemeriksaan dapat dilakukan secara sederhana melalui pengamatan terhadap aroma, rasa, warna, serta tampilan makanan atau pemeriksaan organoleptik.
Jika ditemukan salah satu bagian makanan dalam kondisi tidak layak, seluruh paket makanan tidak boleh dikonsumsi.
“Kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah, ada nasi, misalnya yang bau hanya sayurnya, tidak dikonsumsi semuanya,” ujar Sudaryono dalam Webinar Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru dalam Mendukung Program MBG, Rabu (12/8/2026).
Makanan yang diragukan kelayakannya harus dikembalikan kepada SPPG untuk diperiksa lebih lanjut.
“Bagaimana kalau ditemukan tidak layak, wajib hukumnya tidak dikonsumsi dan dikembalikan kepada dapur SPPG. Kemudian nanti kami akan lakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah potensi masalah keamanan pangan sebelum makanan dikonsumsi siswa maupun guru.
BGN juga membuka ruang bagi guru untuk menyampaikan laporan terkait pelaksanaan MBG. Guru dinilai memiliki posisi penting karena berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi peserta didik ketika makanan diterima dan dikonsumsi.
Laporan dapat berupa keluhan, temuan, maupun persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program. BGN menyediakan kanal khusus bagi guru melalui email saluran_gurupicMBG@bgn.go.id.
“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email kepada Badan Gizi Nasional,” kata Sudaryono.
Keterlibatan guru menjadi salah satu lapisan pengawasan di tingkat sekolah. Temuan terkait kondisi makanan dapat segera disampaikan sehingga pihak terkait memiliki informasi untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut.
Bagi masyarakat di daerah, termasuk Riau yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG secara nasional, penguatan pengawasan tersebut menjadi perhatian penting terutama dalam memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar keamanan pangan.
BGN menegaskan prinsip zero tolerance terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene. Dengan masih adanya sekitar 3.000 dapur yang menjalani pemeriksaan, proses sertifikasi dan pengawasan keamanan pangan MBG diperkirakan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut. (trn)