254 Hotspot Terdeteksi di Siak, Super El Nino Picu Siaga Karhutla

254 hotspot terdeteksi di Siak. Ancaman Super El Nino membuat 11 kecamatan rawan karhutla, BPBD perkuat patroli dan deteksi dini. (Foto: Istimewa)

SIAK, FOKUSRIAU.COM-Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Siak mulai menunjukkan peningkatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak mencatat, sampai 29 Juni 2026 terpantau 254 titik panas (hotspot) dan 45 titik api (fire spot) di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut diperparah oleh potensi Super El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih kering dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di kawasan gambut.

Berdasarkan pemetaan BPBD, 11 dari 14 kecamatan di Kabupaten Siak kini masuk kategori rawan karhutla. Wilayah-wilayah tersebut didominasi lahan gambut, perkebunan masyarakat dan areal konsesi perusahaan yang selama ini menjadi titik paling rentan terhadap kebakaran ketika curah hujan menurun.

Situasi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat strategi mitigasi melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas secara real time, verifikasi lapangan, hingga peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan pemadaman sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Wakil Bupati Siak, Syamsurizal menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya, karakteristik kebakaran di Siak yang melibatkan kawasan hutan, perkebunan, hingga lahan milik masyarakat membuat penanganannya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Karhutla tidak mengenal batasan dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Yang diperlukan adalah kerja sama, koordinasi, dan komunikasi yang baik,” kata Syamsurizal saat Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla di Halaman Kantor Bupati Siak, Kompleks Perkantoran Tanjung Agung, Selasa (30/6/2026).

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan menggunakan metode pembakaran, terutama ketika suhu udara meningkat akibat musim kemarau yang dipengaruhi fenomena Super El Nino.

Menurutnya, sebagian besar kasus karhutla di Riau selama ini berawal dari pembukaan lahan dengan cara membakar yang kemudian sulit dikendalikan ketika api menjalar ke kawasan gambut.

“Kami meminta masyarakat tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar. Kewaspadaan bersama sangat penting agar potensi kebakaran bisa dicegah sejak dini. Untuk seluruh petugas, pastikan personel dan peralatan selalu siap apabila terjadi kebakaran,” ujarnya.

Baca Juga:  Karhutla Inhu Berangsur Terkendali, Asap di Sekip Hilir Mulai Menipis

Fokus pada Pencegahan Sebelum Api Membesar
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Novendra Kasmara mengatakan strategi utama pemerintah saat ini adalah memperkuat pencegahan. Pendekatan tersebut dinilai jauh lebih efektif dibandingkan melakukan pemadaman setelah api meluas.

Karena itu, BPBD meningkatkan patroli rutin di wilayah rawan, mengoptimalkan sistem pemantauan hotspot, serta mempercepat proses verifikasi setiap titik panas yang muncul melalui pengecekan langsung di lapangan.

Menurut Novendra, tidak semua hotspot yang terdeteksi satelit merupakan kebakaran. Namun setiap titik tetap harus diverifikasi untuk memastikan kondisinya sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat apabila ditemukan indikasi munculnya api.

“Begitu kami mendapatkan data hotspot, langsung dilakukan pengecekan di lapangan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah kampung, dan kecamatan agar tidak berkembang menjadi kebakaran,” katanya.

Selain itu, BPBD memastikan seluruh personel, kendaraan operasional, pompa air, hingga peralatan pendukung lainnya dalam kondisi siap digunakan, terutama untuk menghadapi kebakaran di lahan gambut yang dikenal lebih sulit dipadamkan karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah.

Lahan Gambut Masih Menjadi Titik Paling Rentan
Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki hamparan gambut cukup luas. Karakteristik lahan tersebut membuat kebakaran lebih sulit dideteksi dan dipadamkan dibandingkan kebakaran pada lahan mineral.

Ketika musim kemarau berkepanjangan terjadi, kadar air di lahan gambut menurun sehingga api lebih mudah menyebar dan dapat bertahan dalam waktu lama. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah memperkuat sistem deteksi dini sebelum titik panas berkembang menjadi kebakaran besar.

Selain mengancam lingkungan, karhutla juga berpotensi memicu kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian daerah. Pengalaman Riau pada sejumlah kejadian karhutla sebelumnya menunjukkan bahwa kebakaran dalam skala luas dapat menyebabkan kerugian besar, baik dari sisi ekologis maupun ekonomi.

Baca Juga:  Karhutla Inhu Berangsur Terkendali, Asap di Sekip Hilir Mulai Menipis

Perusahaan Dilibatkan dalam Mitigasi
Pemerintah Kabupaten Siak juga melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan sebagai bagian dari sistem pencegahan karhutla.

Perwakilan PT Arara Abadi, Lambok Pardede, mengatakan perusahaan telah melaksanakan patroli bersama BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait di kawasan Pusako dan Sungai Apit yang termasuk daerah rawan kebakaran.

Selain patroli, perusahaan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan.

“Kami sudah melakukan patroli bersama BPBD, TNI, Polri serta sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan. Ke depan juga akan diperkuat dengan pos mitigasi agar penanganan bisa lebih cepat ketika terjadi kebakaran,” katanya.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap setiap laporan titik panas sekaligus memperkuat upaya pencegahan sebelum kebakaran meluas.

Dengan jumlah hotspot yang telah mencapai 254 titik sebelum puncak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Siak menilai kesiapsiagaan menjadi faktor paling menentukan dalam mengendalikan risiko karhutla tahun ini.

Melalui patroli terpadu, sistem deteksi dini berbasis hotspot, pelibatan Masyarakat Peduli Api, dukungan perusahaan, serta kesiapan personel dan peralatan, pemerintah berharap setiap potensi kebakaran dapat ditangani sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas aktivitas ekonomi, melindungi kawasan gambut, serta mencegah munculnya kabut asap yang selama ini menjadi persoalan tahunan di Provinsi Riau ketika musim kemarau berlangsung. (bsh)