PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Anggota DPRD Riau, Andi Darma Taufik mendesak Pemprov Riau dan perusahaan pembeli kelapa, segera menetapkan standar harga kelapa yang objektif. Desakan itu muncul, setelah harga kelapa petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merosot dengan kisaran Rp1.700-Rp1.800 per kilogram.
Harga itu turun jauh di bawah harga sebelumnya yang mencapai Rp7.000 per kilogram. Kondisi itu dinilai menjadi ancaman serius bagi perekonomian masyarakat Inhil. Pasalnya, sebagian besar warga di kabupaten yang dikenal sebagai sentra kelapa terbesar di Riau itu menggantungkan penghasilan utama dari sektor perkebunan kelapa.
Andi mengatakan, penurunan harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah memicu banyak keluhan dari petani. Menurutnya, merosotnya harga hingga lebih dari 70 persen membuat pendapatan petani turun drastis, sementara biaya produksi tetap tinggi.
“Penurunan harga kelapa di Inhil ini sangat luar biasa. Dari yang biasanya Rp7.000, kini hanya dihargai Rp1.800 per kilogram,” kata Andi kepada wartawan di Pekanbaru, Senin (27/7/2026).
Legislator PDI Perjuangan daerah pemilihan Indragiri Hilir tersebut mengatakan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena berpotensi melemahkan daya beli masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi daerah.
Dia menilai, pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir tersebut.
Pemprov Diminta Segera Turun Tangan
Andi juga meminta Pemprov Riau tidak hanya memantau perkembangan harga, tetapi juga segera memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan-perusahaan pembeli kelapa guna mencari solusi yang berpihak kepada petani.
Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting sebagai mediator agar mekanisme penetapan harga lebih transparan dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Dia berharap lahir kesepakatan mengenai standar harga kelapa yang mempertimbangkan biaya produksi, kondisi pasar, dan keberlangsungan usaha petani.
“Biaya produksi kelapa ini cukup tinggi juga. Makanya kita minta Pemprov Riau bersama-sama perusahaan yang membeli kelapa agar saling bersinergi, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir,” ujarnya.
Andi menilai keberadaan standar harga akan memberikan kepastian bagi petani sekaligus mencegah fluktuasi harga yang terlalu tajam dalam waktu singkat.
Petani Berada pada Posisi Lemah
Menurut Andi, selama ini petani kelapa di Indragiri Hilir berada pada posisi tawar yang lemah karena belum memiliki acuan harga resmi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan pembeli.
Akibatnya, petani hanya dapat menerima harga yang ditetapkan perusahaan tanpa memiliki ruang negosiasi yang memadai. Bahkan, perubahan harga disebut dapat terjadi hampir setiap hari dengan penurunan puluhan hingga ratusan rupiah per kilogram.
Kondisi tersebut membuat petani sulit menyusun perencanaan usaha maupun memperkirakan pendapatan yang akan diterima dari hasil panen.
Dikatakan, mekanisme seperti ini perlu diperbaiki agar hubungan antara perusahaan dan petani berjalan lebih seimbang serta memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
Penurunan Harga Dinilai Berdampak Luas
Anjloknya harga kelapa tidak hanya berdampak terhadap pendapatan petani, tetapi juga berpotensi memengaruhi roda perekonomian masyarakat di Indragiri Hilir.
Sebagai daerah yang sebagian besar aktivitas ekonominya bergantung pada sektor perkebunan kelapa, penurunan pendapatan petani dapat berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat, berkurangnya aktivitas perdagangan, hingga menurunnya perputaran ekonomi di tingkat desa.
Karena itu, Andi menilai penyelamatan harga kelapa menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia berharap, pemerintah provinsi bersama perusahaan dapat segera menemukan solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan petani.
Andi menegaskan, penetapan standar harga bukan dimaksudkan untuk mengintervensi mekanisme pasar, melainkan menciptakan kepastian dan keadilan bagi petani yang selama ini menjadi kelompok paling rentan ketika harga komoditas mengalami penurunan tajam.
Dengan adanya acuan harga yang disepakati bersama, menurutnya petani akan memiliki kepastian dalam menjual hasil panen, sementara perusahaan juga memperoleh mekanisme pembelian yang lebih transparan.
Ia berharap langkah tersebut dapat segera diwujudkan sehingga kekhawatiran masyarakat terhadap terus merosotnya harga kelapa dapat diminimalkan.
Bagi masyarakat Indragiri Hilir, kebijakan mengenai standar harga kelapa dinilai menjadi isu penting karena menyangkut keberlangsungan mata pencaharian ribuan keluarga yang bergantung pada komoditas tersebut. Jika tidak segera ditangani, penurunan harga dikhawatirkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi daerah. (bsh)
