PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 di Riau masih menyisakan sejumlah pekerjaan.
Dari 11 kabupaten/kota yang telah mengajukan rancangan perubahan anggaran kepada Pemprov Riau, baru lima daerah menuntaskan evaluasi. Enam daerah lainnya masih menunggu, sementara Indragiri Hulu malah belum memiliki APBD-P 2026.
Kondisi ini menunjukkan tahapan perubahan anggaran di tingkat kabupaten/kota belum berjalan serentak. Daerah yang masih dalam proses evaluasi harus menunggu hasil pemeriksaan sebelum melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE mengatakan, tim evaluasi masih bekerja untuk menyelesaikan rancangan APBD-P yang telah masuk.
“Tim kita sedang bekerja, sampai hari ini masih ada enam yang sedang dalam proses evaluasi,” kata Indra, Kamis (22/10/2026).
Lima Daerah Rampungkan Evaluasi
Lima daerah yang telah menyelesaikan evaluasi rancangan APBD-P 2026 adalah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan.
Sementara itu, enam daerah lain yang telah menyerahkan rancangan anggaran masih menjalani proses evaluasi di tingkat provinsi. Namun, Indra belum merinci nama-nama daerah tersebut maupun memberikan kepastian waktu penyelesaian seluruh proses evaluasi.
Belum tuntasnya tahapan ini membuat pemerintah daerah terkait masih harus menunggu sebelum melanjutkan proses penetapan perubahan anggaran.
Evaluasi menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum APBD-P ditetapkan menjadi peraturan daerah. Setelah hasil evaluasi diterima, pemerintah daerah perlu memperbaiki dan menyempurnakan rancangan anggaran berdasarkan catatan yang diberikan.
Proses berikutnya mencakup tindak lanjut hasil evaluasi, persetujuan bersama dengan DPRD sesuai ketentuan, serta penetapan APBD-P menjadi peraturan daerah.
Kelancaran tahapan tersebut diperlukan agar perubahan anggaran dapat diselesaikan melalui prosedur yang berlaku. Meski lima daerah telah merampungkan evaluasi, tahapan lanjutan tetap harus dituntaskan sebelum perubahan anggaran ditetapkan.
Adapun Kabupaten Indragiri Hulu masih menghadapi persoalan berbeda, karena belum memiliki APBD-P 2026. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penyusunan anggaran perubahan di kabupaten tersebut.
APBD-P Provinsi Riau Sudah Dievaluasi Kemendagri
Berbeda dengan sejumlah kabupaten/kota, rancangan APBD-P Pemerintah Provinsi Riau 2026 telah selesai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Indra, saat ini organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau tengah menyempurnakan rancangan anggaran dengan melengkapi catatan hasil evaluasi tersebut.
“Saat ini seluruh OPD masih melakukan penyempurnaan dan melengkapi catatan hasil evaluasi tersebut,” ujarnya.
Dengan demikian, pekerjaan Pemprov Riau kini berlanjut pada penyempurnaan dokumen anggaran berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri. Adapun untuk kabupaten/kota, penyelesaian evaluasi dan tindak lanjutnya masih menjadi tahapan yang harus dituntaskan sebelum seluruh proses perubahan APBD 2026 rampung. (trp)
