PELALAWAN, FOKUSRIAU.COM-Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mulai menertibkan kawasan hutan yang dikelola PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau. Langkah ini dilakukan menyusul keputusan Menteri Kehutanan RI yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan atas areal kerja seluas kurang lebih 338.536 hektare.
Pencabutan izin ini menandai perubahan status penguasaan kawasan yang sebelumnya masuk dalam wilayah perizinan PT RAPP. Pemerintah menegaskan, seluruh kegiatan di dalam areal izin yang dicabut harus dihentikan, sementara kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.
Namun, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan. Tanggung jawab hukum dan pemulihan lingkungan tetap harus dipenuhi.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menyampaikan, meskipun izin pemanfaatan hutan telah dicabut, perusahaan masih tetap beroperasi. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan persnya mengenai kegiatan penertiban kawasan hutan, Jumat (20/11/2026).
SK Menteri Kehutanan Dasar Penertiban RAPP
Penertiban terhadap areal kerja PT RAPP mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Keputusan tersebut berisi penerapan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau.
Pencabutan izin didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan. Di antaranya, kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare dan bukaan tambang tanpa izin dengan luas kurang lebih 541,46 hektare.
Satgas PKH juga menemukan kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan kelangsungan habitat gajah Sumatera yang terus menghadapi tekanan akibat perubahan fungsi hutan.
Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari dasar pemerintah menjatuhkan sanksi administratif terhadap perusahaan.
Negara Ambil Alih Penguasaan Kawasan
Dengan dicabutnya PBPH, areal seluas kurang lebih 338.536 hektare tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan berdasarkan izin yang sebelumnya dimiliki PT RAPP.
Pemerintah melalui Satgas PKH melakukan penertiban untuk memastikan keputusan pencabutan izin berjalan di lapangan. Penertiban juga diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai peruntukannya.
Satgas menegaskan, pencabutan izin bukan berarti tanggung jawab perusahaan atas persoalan lingkungan yang ditemukan ikut berakhir. Kewajiban pemulihan tetap melekat, demikian pula tanggung jawab hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan penertiban di Pelalawan, jajaran Satgas PKH melibatkan Kolonel Infanteri Edo Edward, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Adhi Prabowo, SH, MH, Asisten Intelijen Kejati Riau, serta Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Dr. Eka Nugraha, SH, MH.
Turut hadir Kapolsek Langgam IPTU Bambang RH, Pasi Ops Kodim 0313/Kampar, Danramil 0313-09/Langgam Kapten Cba Y Zebua, Unit Intel Korem 031/Wira Bima, Babinsa, Bhabinkamtibmas Langgam, dan personel Sat Intelkam Polres Pelalawan.
Satgas PKH Perketat Penertiban Kawasan Hutan di Riau
Penertiban terhadap PT RAPP menjadi bagian dari langkah pemerintah membenahi pemanfaatan kawasan hutan di Riau.
Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut disorot karena pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun miliknya terindikasi membeli dan mengolah tandan buah segar dari perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Aktivitas pabrik diduga ikut mendorong perluasan perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan sekitar 42 hektare. Permohonan tersebut direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikembalikan dalam penguasaan negara.
Satgas PKH menegaskan penertiban akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap pemanfaatan kawasan hutan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga menyatakan tidak memberikan ruang bagi aktivitas yang melanggar ketentuan pemanfaatan hutan. Penegakan hukum diarahkan untuk memulihkan fungsi kawasan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan aset negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Bagi Riau, penertiban ini menjadi ujian nyata atas komitmen pemerintah dalam mengembalikan fungsi kawasan hutan, terutama setelah pencabutan izin perusahaan dengan areal kerja ratusan ribu hektare tersebut. (dik)






