PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh pemerintah telah membuka babak baru persoalan pengelolaan kawasan hutan di Riau. Bagi kelompok masyarakat sipil, keputusan pemerintah ini tidak boleh berhenti pada penghentian aktivitas perusahaan.
Pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat yang terdampak harus menjadi agenda berikutnya.
Desakan tersebut disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau bersama Perkumpulan Elang, setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang pencabutan izin PT RAPP.
Keputusan itu didasarkan pada sejumlah persoalan lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung mencapai 211,54 hektare.
Temuan tersebut dinilai memperkuat catatan panjang WALHI Riau mengenai persoalan lingkungan di wilayah kerja perusahaan.
Karhutla Berulang dan Dugaan Pengabaian Pemulihan
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda menyebut, areal kerja PT RAPP telah berulang kali terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan analisis WALHI Riau, kejadian serupa tercatat pada 2015, 2016, 2017, 2020, hingga 2026.
Salah satu kejadian terbaru terjadi di wilayah kerja PT RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.
WALHI juga menemukan dugaan tidak dilakukannya pemulihan secara memadai setelah kebakaran, khususnya di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bahkan, menurut hasil temuan organisasi tersebut, terdapat penanaman tanaman eukaliptus untuk kepentingan produksi di lokasi yang menjadi prioritas restorasi pascakebakaran.
Kondisi ini menjadi alasan WALHI meminta pemerintah tidak sekadar menutup persoalan melalui pencabutan izin. Seluruh rekam jejak dugaan pelanggaran perusahaan perlu diperiksa, termasuk kemungkinan pelanggaran lain di luar yang telah menjadi dasar keputusan pencabutan.
Eko menegaskan, terdapat dua agenda yang harus berjalan beriringan, yakni pemulihan ekologis dan pemulihan hak masyarakat atas ruang hidup.
Menurutnya, pencabutan izin juga harus menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan konflik agraria yang selama ini melibatkan masyarakat, terutama masyarakat adat yang terdampak aktivitas perizinan PT RAPP.
“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Sabtu pagi.
Tolak Pengalihan Izin kepada Perusahaan Lain
Persoalan lain yang menjadi perhatian WALHI Riau adalah kemungkinan pengalihan pengelolaan kawasan bekas izin PT RAPP kepada perusahaan lain, termasuk badan usaha milik negara.
Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi mengingatkan, pemerintah agar tidak mengulangi kebijakan pengalihan kawasan kepada korporasi lain setelah pencabutan izin.
Ia secara khusus menyinggung kemungkinan penyerahan pengelolaan kepada Agrinas maupun Perhutani, sebagaimana yang menurut WALHI terjadi dalam kebijakan pencabutan 28 izin pada Januari lalu.
Bagi Jasmi, perubahan pemegang izin tanpa penyelesaian kerusakan lingkungan dan konflik penguasaan lahan hanya akan memindahkan persoalan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.
“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,” tegas Jasmi.
Ribuan Hektare Kebun Masyarakat Dayun Jadi Sorotan
Persoalan pengembalian ruang hidup juga disuarakan Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi. Ia menilai pencabutan izin PT RAPP harus menjadi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan penguasaan lahan yang selama ini dialami masyarakat.
Salah satu wilayah yang disorot adalah Desa Dayun, Kabupaten Siak. Besta menyebut perizinan PT RAPP di Estate Dayun telah berdampak terhadap ribuan hektare perkebunan milik masyarakat setempat.
Karena itu, pemerintah didorong mempercepat perlindungan dan pengakuan hak masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial (PS) maupun Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Kedua skema tersebut dinilai dapat menjadi jalan penyelesaian konflik sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan lahan di Riau.
“Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau,” kata Besta.
Desak Evaluasi 38 Izin Korporasi di Riau
Desakan WALHI Riau tidak hanya ditujukan kepada PT RAPP. Organisasi lingkungan tersebut meminta pemerintah memperluas evaluasi terhadap perusahaan lain yang diduga memiliki persoalan serupa.
Setidaknya, WALHI mendorong penegakan hukum, peninjauan kembali, hingga pencabutan izin terhadap 38 korporasi yang wilayah kerjanya tercatat mengalami karhutla sepanjang 2026.
Perusahaan yang diduga merampas hak masyarakat atas ruang hidup juga diminta menjadi sasaran evaluasi pemerintah.
Bagi WALHI, ukuran keberhasilan pencabutan izin tidak cukup dilihat dari berakhirnya hak operasional sebuah perusahaan. Pemerintah harus mampu memastikan kawasan yang ditinggalkan tidak kembali dikuasai untuk kepentingan bisnis tanpa penyelesaian persoalan sebelumnya.
Lingkungan yang rusak membutuhkan pemulihan. Masyarakat yang kehilangan ruang hidup membutuhkan kepastian hak. Sementara konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun membutuhkan penyelesaian yang adil.
Karena itu, pencabutan izin PT RAPP kini menjadi ujian bagi pemerintah: apakah keputusan tersebut benar-benar membuka jalan bagi pemulihan hutan dan hak rakyat, atau sekadar mengubah siapa yang menguasai kawasan. (zul)






