PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Di tengah keluhan warga soal jalan lingkungan yang rusak dan berlubang, Pemerintah Kota Pekanbaru mulai fokus membangun kawasan permukiman. Bukan sekadar mempercantik jalan protokol, pemko kini menargetkan pemerataan infrastruktur sampai ke gang padat penduduk.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, pembangunan infrastruktur pada 2026 akan lebih menyentuh kebutuhan harian masyarakat. Salah satunya melalui program semenisasi jalan lingkungan yang ditargetkan mencapai lebih dari 20 kilometer.
Menurut Agung, akses jalan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga. Jalan yang baik bukan hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan permukiman.
“Pembangunan harus dirasakan merata. Tidak hanya di pusat kota atau jalan utama, tetapi juga sampai ke lingkungan tempat masyarakat tinggal,” kata Agung, Selasa (19/5/2026).
Langkah ini dinilai menjadi sinyal perubahan arah pembangunan di Pekanbaru. Selama beberapa tahun terakhir, keluhan soal jalan lingkungan rusak kerap muncul di berbagai kecamatan. Kondisi itu bahkan menjadi salah satu persoalan paling sering disampaikan warga saat musyawarah pembangunan tingkat kelurahan.
Kini, Pemko Pekanbaru mencoba menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan lingkungan. Program semenisasi jalan lingkungan disebut menjadi bagian dari prioritas utama pemerintahan Agung Nugroho.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan baru. Kenaikan harga material bangunan akibat pengaruh harga bahan bakar minyak membuat sejumlah perhitungan anggaran harus disesuaikan ulang.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru, Martin Manouluk mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan finalisasi harga satuan pekerjaan sebelum proyek dijalankan.
Menurut Martin, penyesuaian itu penting agar pelaksanaan proyek tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pekerjaan di lapangan.
“Kita tetap jalankan sesuai arahan wali kota. Namun saat ini harga satuan masih difinalisasi karena ada kenaikan harga material,” ujarnya.
Dijelaskan, lonjakan harga material berdampak langsung terhadap volume pekerjaan yang dapat dikerjakan pemerintah dengan anggaran tersedia. Karena itu, penghitungan ulang dilakukan agar target pembangunan tetap realistis dan tepat sasaran.
Meski begitu, Pemko Pekanbaru memastikan program semenisasi jalan lingkungan tidak akan dihentikan. Bahkan, target pembangunan tahun ini disebut harus melampaui capaian tahun sebelumnya.
“Tahun lalu semenisasi jalan lingkungan sekitar 20 kilometer. Tahun ini targetnya harus lebih besar,” jelas Martin.
Tidak hanya jalan lingkungan, Pemko juga menargetkan pembangunan drainase permukiman di berbagai titik rawan genangan. Program tersebut direncanakan tersebar di 15 kecamatan se-Kota Pekanbaru.
Pembangunan drainase dinilai penting karena persoalan banjir dan genangan masih menjadi tantangan serius di sejumlah kawasan padat penduduk. Buruknya saluran air sering memperparah kerusakan jalan lingkungan, terutama saat intensitas hujan tinggi.
Program pembangunan jalan lingkungan ini juga dikaitkan dengan kebijakan bantuan Rp100 juta per RW yang digagas Pemko Pekanbaru. Sebagian besar anggaran bantuan tersebut diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, termasuk semenisasi jalan dan perbaikan saluran drainase.
Kebijakan tersebut dinilai memberi ruang lebih besar bagi masyarakat menentukan kebutuhan pembangunan di lingkungannya masing-masing. Dengan begitu, proyek yang dijalankan pemerintah lebih sesuai kondisi riil di lapangan.
Bagi warga di kawasan pinggiran Pekanbaru, perhatian terhadap jalan lingkungan menjadi harapan baru. Selama ini, sebagian kawasan permukiman masih menghadapi kondisi jalan tanah, berlubang, bahkan tergenang saat hujan turun.
Karena itu, target pembangunan lebih dari 20 kilometer jalan lingkungan pada 2026 menjadi pekerjaan besar bagi Pemko Pekanbaru. Selain soal anggaran, pemerintah juga dituntut menjaga kualitas pekerjaan agar pembangunan benar-benar bertahan dalam jangka panjang.
Dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur di kota yang terus berkembang, pemerataan pembangunan menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah. Tidak hanya membangun wajah kota, tetapi juga memastikan warga di lingkungan permukiman merasakan manfaat pembangunan secara nyata. (ckl)
