PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Gelombang penindakan korupsi terhadap kepala daerah kembali menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Belum genap dua tahun sejak kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik, Februari 2025, sedikitnya sudah 15 kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Kasus terbaru menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani yang diamankan dalam OTT, terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Kasus tersebut tidak hanya menambah daftar panjang pejabat daerah yang tersandung perkara korupsi, tetapi juga memperkuat sinyal bahwa persoalan tata kelola pemerintahan daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar setelah pelaksanaan Pilkada 2024.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pengawasan, integritas penyelenggara pemerintahan hingga proses seleksi calon kepala daerah.
Bagi masyarakat, rentetan kasus tersebut memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar proses hukum. Ketika kepala daerah tersangkut perkara korupsi, pelayanan publik berpotensi terganggu, pelaksanaan program pembangunan melambat, kepercayaan investor menurun hingga muncul ketidakpastian terhadap berbagai kebijakan daerah yang sedang berjalan.
Terbaru, KPK mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, Kamis (9/7/2026). Salah satu yang diamankan adalah Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita berbagai barang bukti bernilai besar.
“Tim mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai baik rupiah maupun valas, ada dolar Australia kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Saat ini, Etik Suryani telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sementara beberapa pihak lainnya masih diperiksa di Polresta Surakarta sebelum dibawa ke Jakarta.
Kasus yang menjerat Bupati Sukoharjo memperpanjang daftar kepala daerah yang harus mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana korupsi di hadapan penyidik KPK. Fakta tersebut menjadi sorotan karena para kepala daerah tersebut baru menjalankan masa jabatan sekitar satu setengah tahun.
Tren Korupsi Kepala Daerah Masih Tinggi
Sepanjang 2026 sampai 10 Juli, sedikitnya sudah 10 bupati dan wali kota telah diamankan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jumlah tersebut belum termasuk kepala daerah tingkat provinsi yang juga tersandung perkara korupsi.
Jika dihitung sejak pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada Februari 2025, total kepala daerah yang telah berurusan dengan KPK mencapai sedikitnya 15 orang.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan melalui pemilihan langsung belum otomatis mampu menghilangkan praktik korupsi di tingkat daerah.
Fenomena itu menjadi alarm bagi pemerintah pusat, partai politik, aparat pengawas internal pemerintah dan masyarakat sipil soal pentingnya memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dan kewenangan kepala daerah.
Kabupaten dan Kota Masih Menjadi Titik Rawan
Data KPK juga menunjukkan, pemerintah kabupaten dan kota masih menjadi institusi yang paling rentan terhadap praktik korupsi.
Berdasarkan statistik penindakan KPK hingga Maret 2026, jumlah perkara korupsi berdasarkan instansi paling banyak berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, yakni 694 perkara.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan korupsi di tingkat daerah bukan sekadar kasus individual, melainkan persoalan sistemik yang terus berulang selama bertahun-tahun.
Mayoritas perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, pengadaan barang dan jasa bahkan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Model tindak pidana tersebut hampir selalu berhubungan dengan penggunaan kewenangan kepala daerah dalam mengelola anggaran, menentukan proyek pemerintah, maupun mengatur birokrasi.
Mengapa Kepala Daerah Masih Rentan?
Selama ini, besarnya kewenangan kepala daerah sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Kepala daerah memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan anggaran, penunjukan pejabat, pemberian izin, hingga pelaksanaan proyek pembangunan.
Ketika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif, ruang penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin terbuka.
Di sisi lain, tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah juga kerap disebut sebagai salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik korupsi setelah seseorang terpilih.
Meski demikian, setiap perkara tetap memiliki karakteristik berbeda dan pembuktiannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
OTT Tetap Menjadi Senjata Utama KPK
Operasi tangkap tangan masih menjadi salah satu metode penindakan yang paling efektif digunakan KPK dalam membongkar praktik korupsi.
Berbeda dengan penangkapan biasa, OTT dilakukan ketika penyidik telah mengantongi informasi awal, mengumpulkan bukti, serta melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk penyadapan sesuai ketentuan hukum.
Dalam banyak kasus, OTT diawali dari laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi melalui proses penyelidikan yang panjang.
Setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung, KPK bergerak untuk menangkap para pihak yang diduga terlibat beserta barang bukti.
Barang bukti tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam proses penyidikan, sebelum KPK mengumumkan secara resmi identitas tersangka, kronologi perkara, serta konstruksi dugaan tindak pidana.
Karena dilakukan secara tertutup dan melalui persiapan yang matang, operasi tangkap tangan relatif memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam mengungkap praktik suap maupun pemerasan.
Momentum Memperbaiki Tata Kelola Daerah
Rentetan kasus yang melibatkan kepala daerah menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan.
Perbaikan tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, penguatan pengawasan internal, digitalisasi layanan publik, hingga peningkatan integritas pejabat menjadi faktor penting untuk menutup celah korupsi di daerah.
Kasus terbaru yang menjerat Bupati Sukoharjo juga diperkirakan akan kembali memicu evaluasi terhadap sistem pembinaan kepala daerah, mekanisme pengawasan penggunaan APBD dan komitmen partai politik dalam melakukan rekrutmen calon pemimpin daerah.
Di sisi lain, publik kini menunggu langkah lanjutan KPK dalam mengusut tuntas dugaan pemerasan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun aliran dana yang diduga berasal dari praktik korupsi.
Dengan bertambahnya jumlah kepala daerah yang tersandung perkara korupsi dalam waktu relatif singkat, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menghukum pelaku, melainkan memastikan praktik serupa tidak terus berulang di daerah.
Sebab, setiap kasus korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, mengganggu pelayanan publik, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dipilih melalui proses demokrasi. (bsh)
