Oleh: Boy Surya Hamta*
Ada kabar baik dari negeri ini.
Kemiskinan rupanya bisa berkurang tanpa harus menunggu gaji naik, lapangan kerja bertambah, harga kebutuhan pokok turun, atau rumah rakyat diperbaiki.
Caranya sederhana. Naikkan saja desilnya.
Seorang warga yang kemarin masih miskin, hari ini bisa mendadak menjadi lebih sejahtera. Bukan karena mendapatkan pekerjaan baru. Bukan pula karena mendapat warisan.
Cukup karena namanya berpindah dari Desil 3 ke Desil 6.
Ajaib, bukan?
Dapur tetap sama. Rumah tetap sama. Penghasilan tetap sama. Utang mungkin juga masih sama.
Tetapi di dalam sistem, kehidupannya sudah naik kelas.
Inilah ironi yang sedang dirasakan sebagian masyarakat setelah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) semakin menentukan sasaran bantuan sosial.
Secara resmi, pemerintah tentu menginginkan data yang lebih akurat. DTSEN memang dirancang sebagai basis data tunggal yang terintegrasi dan terus diperbarui. Sistem desil digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan dan membantu menentukan sasaran program perlindungan sosial.
Pemerintah bahkan menyediakan mekanisme perbaikan apabila data tidak sesuai dengan kondisi warga. Masalahnya bukan pada niat memiliki data yang baik.
Masalahnya adalah ketika angka di dalam database mulai terasa lebih berkuasa daripada kenyataan di depan mata.
Kalau Data Bilang Kaya, Haruskah Orang Miskin Mengangguk?
Bayangkan seorang ibu yang selama bertahun-tahun menerima PKH. Bantuan itu bukan membuatnya kaya.
Bantuan tersebut mungkin hanya membantu membeli beras, memenuhi kebutuhan anak sekolah, atau meringankan biaya hidup.
Kemudian suatu hari datang kabar kalau bantuan berhenti.
Alasannya?
Desilnya naik.
Ia masuk kelompok yang dianggap tidak lagi prioritas.
Lalu si ibu mungkin bertanya, “Memangnya saya sudah kaya?”
Petugas bisa menjawab, “Data menunjukkan demikian.”
Nah, selesai.
Perdebatan pun seolah berakhir.
Padahal yang seharusnya dimulai justru pertanyaan baru:
Data yang mana?
Diperbarui kapan?
Siapa yang memverifikasi?
Apa yang berubah dalam kehidupan keluarga itu sehingga desilnya melonjak?
Dan yang paling sederhana:
Apakah kondisi ekonominya benar-benar membaik?
Sebab kemiskinan bukan hanya angka di layar komputer.
Kemiskinan punya wajah. Punya dapur. Punya tagihan listrik. Punya anak yang harus sekolah. Punya obat yang harus dibeli. Punya utang di warung. Punya orang tua yang harus dirawat. Punya kehidupan yang tidak selalu bisa diterjemahkan oleh angka.
Nenek Sina: Ketika Angka Mengalahkan Mata
Kasus Nenek Sina bisa menjadi salah satu ilustrasi dari paradoks tersebut.
Di usia 80 tahun, warga Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ini harus kehilangan PKH, setelah status kesejahteraannya tercatat berada di Desil 6. (kompas.com, Jumat (11/9/2026)
Di atas kertas, mungkin semuanya terlihat rapi. Tetapi kalau melihat kondisi kehidupan seorang lansia secara nyata, pertanyaannya menjadi jauh lebih sederhana:
Apakah seorang nenek berusia 80 tahun otomatis menjadi lebih sejahtera hanya karena angka desilnya berubah?
Kalau jawabannya iya, berarti kita telah menemukan formula pembangunan paling murah dalam sejarah.
Tidak perlu menaikkan pendapatan rakyat.
Tidak perlu membuka lapangan pekerjaan.
Tidak perlu memperbaiki rumah.
Tidak perlu menekan harga kebutuhan pokok.
Cukup ubah angka.
Kemiskinan pun bisa tampak berkurang.
Sekali lagi, ini satire.
Tetapi satire tersebut lahir dari kegelisahan yang sangat nyata: jangan sampai pemerintah lebih sibuk memperbaiki angka kemiskinan daripada memperbaiki kehidupan orang miskin.
Yang Kaya Bisa Masuk Desil Rendah, Yang Miskin Malah Terlempar
Kegaduhan semakin menarik ketika masyarakat menemukan paradoks lain. Ada keluarga yang hidup pas-pasan, sebelumnya menerima PKH, kemudian kehilangan bantuan karena desilnya naik.
Pada saat yang sama, muncul sorotan mengenai orang-orang yang secara kasat mata memiliki kekayaan besar tetapi tercatat dalam kelompok kesejahteraan rendah.
Jika kondisi semacam ini benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar salah administrasi. Ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih mahal, yakni kepercayaan rakyat.
Bayangkan rakyat miskin melihat orang yang memiliki aset miliaran rupiah masuk kelompok yang dianggap membutuhkan, sementara dirinya yang hidup serba kekurangan justru dinyatakan sudah mampu.
Apa yang akan mereka pikirkan?
Tentu bukan soal metode statistik.
Mereka akan bertanya:
“Sebenarnya siapa yang miskin di negara ini?”
Dan pertanyaan itu sangat berbahaya jika pemerintah tidak mampu menjawabnya dengan transparan.
Jangan Sampai Kemiskinan Berkurang Hanya di Komputer
Pemerintah perlu membedakan dua hal yang sangat berbeda. Mengurangi jumlah orang miskin dan mengurangi jumlah orang miskin dalam database.
Yang pertama adalah prestasi pembangunan. Sedangkan yang kedua belum tentu.
Jika seorang warga keluar dari daftar penerima PKH karena desilnya naik, tetapi penghasilannya tidak bertambah, rumahnya tidak membaik, biaya hidupnya tidak berkurang dan pekerjaannya tetap tidak pasti, apakah kita boleh mengatakan kemiskinannya telah selesai?
Tentu tidak. Dia hanya keluar dari daftar. Ini yang harus menjadi perhatian.
Jangan sampai suatu hari pemerintah mengumumkan “Jumlah penerima bantuan sosial menurun.”
Lalu rakyat menjawab “Bukan karena kami sudah sejahtera. Kami hanya sudah tidak masuk daftar.”
Kalau itu terjadi, kita sedang menyaksikan sebuah paradoks pembangunan. Kemiskinan belum hilang. Yang hilang hanya status miskinnya.
DTSEN Jangan Menjadi Kotak Hitam
Sistem data sosial memang tidak sederhana. DTSEN menggabungkan berbagai basis data dan menggunakan pemeringkatan kesejahteraan.
BPS juga menjelaskan bahwa proses pemutakhiran membutuhkan verifikasi dan validasi agar data sesuai dengan kondisi masyarakat. Di sejumlah daerah, BPS menekankan perlunya mencegah exclusion error, yakni warga yang seharusnya mendapatkan intervensi tetapi justru terlewat.
Istilahnya boleh rumit.
Tetapi masalahnya sebenarnya sederhana. Jangan sampai orang yang berhak menerima bantuan justru tersingkir karena kesalahan data.
Dan jangan pula orang yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan, karena data tidak akurat. Keduanya sama-sama tidak adil. Karena itu, pemerintah harus berani membuka mekanisme desil kepada publik.
Bukan berarti seluruh formula teknis harus dibongkar, tetapi masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang masuk akal mengenai faktor yang membuat status kesejahteraannya berubah.
Kalau seseorang naik dari Desil 2 menjadi Desil 6, apa yang berubah?
Pendapatannya?
Asetnya?
Kondisi rumahnya?
Jumlah anggota keluarganya?
Status pekerjaannya?
Atau hanya datanya yang berubah?
Pertanyaan itu layak dijawab.
Jangan Paksa Rakyat Memahami Bahasa Mesin
Ada kesalahan cara berpikir yang sering terjadi dalam era digital. Kita menganggap sesuatu benar karena keluar dari sistem komputer.
Padahal komputer tidak pernah tahu apakah sebuah keluarga malam ini punya uang untuk membeli beras. Komputer tidak tahu seorang ibu sedang meminjam uang kepada tetangganya untuk membeli obat anak.
Komputer tidak tahu seorang lansia mungkin hidup dari belas kasihan anak. Komputer hanya mengolah data yang diberikan kepadanya.
Karena itu, kalau input-nya keliru, hasilnya juga bisa keliru. Teknologi tidak otomatis menghilangkan kesalahan manusia.
Ia hanya membuat kesalahan manusia terlihat lebih canggih. Inilah sebabnya proses verifikasi lapangan tetap penting.
BPS sendiri menyebut, mekanisme pemutakhiran DTSEN dapat melibatkan usulan perubahan data, verifikasi lapangan dan pemeringkatan ulang. Masyarakat juga diberi ruang untuk memperbarui data jika kondisi mereka tidak sesuai dengan informasi yang tercatat.
Maka jangan biarkan mekanisme tersebut hanya menjadi prosedur administratif. Pastikan benar-benar bekerja.
Jangan Suruh Orang Miskin Membuktikan Kemiskinannya Berkali-kali
Ada ironi lain. Orang kaya mungkin memiliki akuntan, konsultan dan berbagai dokumen untuk mengurus urusan administrasi.
Bagaimana dengan warga miskin?
Bisa jadi untuk memperbaiki data saja mereka tidak tahu harus pergi ke mana.
Padahal pemerintah sendiri menyebut bahwa perubahan desil dapat diajukan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial maupun aplikasi Cek Bansos.
Informasi ini harus sampai kepada masyarakat. Jangan hanya tersedia di website. Sebab tidak semua warga miskin memiliki kemampuan digital yang sama.
Jangan sampai negara mengatakan “Silakan perbaiki data Anda.”
Tetapi rakyat tidak tahu “Di mana?”
“Bagaimana caranya?”
“Siapa yang memeriksa?”
“Berapa lama?”
“Kalau sudah dilaporkan, kapan bantuan saya kembali?”
Negara harus hadir sampai tahap terakhir.
Pemerintah Harus Menjawab Kecurigaan Publik
Pertanyaan masyarakat mengenai desil sebenarnya sangat sederhana. Apakah perubahan data ini murni dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan?
Apakah jumlah penerima PKH memang sengaja dikurangi?
Apakah perubahan desil otomatis berhubungan dengan penghematan anggaran?
Atau memang ada keluarga yang selama ini menerima bantuan tetapi setelah diverifikasi ternyata sudah tidak memenuhi kriteria?
Pemerintah harus menjawabnya. Bukan dengan marah. Bukan dengan menyalahkan masyarakat. Bukan pula dengan mengatakan bahwa “semua sudah berdasarkan sistem”.
Sebab justru sistem itulah yang sedang dipertanyakan. Kalau sistemnya benar, tunjukkan mekanismenya. Kalau datanya salah, perbaiki. Kalau masyarakat salah memahami, jelaskan.
Kalau ada penerima yang tidak layak, keluarkan dengan bukti. Kalau ada orang miskin yang terlewat, masukkan kembali.
Sederhana kan?
Yang Harus Dikejar Bukan Angka Desil, Tetapi Kesejahteraan
Pada akhirnya, keberhasilan negara bukan diukur dari berapa banyak warga yang berhasil dikeluarkan dari daftar penerima PKH.
Keberhasilan negara diukur dari berapa banyak keluarga yang tidak lagi membutuhkan PKH karena kehidupannya benar-benar membaik.
Ini perbedaan yang sangat besar.
Kalau keluarga miskin tidak lagi menerima bantuan karena sudah memiliki pekerjaan layak, pendapatan meningkat, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan kebutuhan dasarnya terpenuhi, silakan.
Itu prestasi.
Tetapi kalau bantuan berhenti karena angka desil berubah sementara kehidupan keluarga tetap miskin, pemerintah seharusnya tidak buru-buru berpesta.
Sebab kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan menghapus namanya dari daftar. Kemiskinan hanya bisa dikalahkan dengan mengubah kehidupan orang miskin.
DTSEN seharusnya menjadi alat untuk menemukan mereka yang membutuhkan. Bukan mesin untuk membuat mereka menghilang dari statistik.
Dan kalau suatu hari jumlah orang miskin dalam data turun drastis, tetapi rakyat miskin masih antre di kantor desa meminta bantuan, jangan buru-buru menyebut itu sebagai keberhasilan.
Mungkin yang berubah bukan kehidupan rakyat. Mungkin hanya angka di layar.
Dan kalau angka sudah lebih dipercaya daripada manusia, kita perlu bertanya, Sebenarnya negara sedang mengurus rakyat atau sedang mengurus statistik?
*Penulis adalah Pemimpin Umum FokusRiau.Com dan Wakil Sekretaris Pro Jurnalismedia Siber Pusat
