PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterima Provinsi Riau menjadi sorotan DPRD. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan tren pertumbuhan sektor perkebunan sawit yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan penyumbang devisa nasional.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah menilai, berkurangnya alokasi DBH Sawit merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Karena pengurangan terjadi di tengah meningkatnya aktivitas produksi dan ekspor kelapa sawit dari Indonesia, khususnya dari Riau yang merupakan daerah penghasil sawit terbesar di Tanah Air.
Penurunan tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan. Karena itu, DPRD Riau berencana melakukan pendalaman data, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengetahui penyebab pasti berkurangnya alokasi dana tersebut.
“DBH Sawit ini memang perlu kami pertajam analisanya dan koordinasi ke Menteri Keuangan,” kata Abdullah, Kamis (11/6/2026) di Pekanbaru.
DPRD Nilai Terjadi Anomali dalam Perhitungan DBH Sawit
Abdullah menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah memperoleh porsi tertentu dari penerimaan negara yang berasal dari sektor kelapa sawit. Dalam skema Dana Bagi Hasil Sawit, daerah mendapatkan bagian dari pendapatan yang dihimpun pemerintah pusat.
Namun, menurutnya, realisasi yang diterima daerah justru menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan perkembangan industri sawit nasional yang dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan pertumbuhan, baik dari sisi produksi maupun ekspor.
“Karena di PP itu kan bagian daerah itu 4 persen. Dengan pertumbuhan ekspor yang semakin tinggi, tapi justru terjadi penurunan di DBH Sawit, yang itu juga salah satu anomali,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan sektor ekonomi berbasis sawit dengan manfaat fiskal yang diterima daerah penghasil. Jika benar terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor sawit, maka secara logika fiskal daerah penghasil juga semestinya memperoleh peningkatan porsi pendapatan.
Situasi inilah yang kini menjadi fokus perhatian DPRD Riau.
Riau Akan Minta Penjelasan Kementerian Keuangan
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, DPRD Riau berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta kementerian terkait lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri mekanisme perhitungan DBH Sawit sekaligus memastikan apakah terdapat perubahan formula, penyesuaian data, atau faktor lain yang menyebabkan alokasi dana ke daerah mengalami penurunan.
Menurut Abdullah, proses rekonsiliasi data menjadi hal penting agar pemerintah daerah memiliki informasi yang akurat terkait sumber penerimaan dan dasar penghitungan DBH Sawit.
“Ini kan perlu rekonsiliasi data bagaimana supaya DBH Sawit ini meningkat,” katanya.
Rekonsiliasi tersebut juga dinilai penting untuk menghindari perbedaan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi besaran dana yang diterima daerah.
Bagi Riau, DBH Sawit memiliki arti strategis karena provinsi ini merupakan salah satu pusat industri perkebunan sawit nasional. Dana yang diterima daerah dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kawasan perkebunan, peningkatan konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat desa, hingga program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketika alokasi dana menurun, ruang fiskal pemerintah daerah berpotensi ikut menyempit. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, sektor sawit selama ini menjadi penggerak utama ekonomi di banyak kabupaten di Riau. Jutaan masyarakat menggantungkan kehidupan dari aktivitas perkebunan, baik sebagai petani, pekerja, pelaku usaha transportasi, perdagangan, maupun sektor jasa pendukung lainnya.
Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah dari sektor sawit menjadi salah satu isu penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Riau Tuntut Hak sebagai Daerah Penghasil Sawit Terbesar
Abdullah menegaskan, posisi Riau sebagai produsen sawit terbesar di Indonesia menjadi alasan kuat mengapa persoalan DBH Sawit harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Menurutnya, daerah penghasil memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berharap hak fiskal yang menjadi bagian daerah dapat disalurkan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nantinya kita akan analisa lebih jauh bersama kementerian terkait. Karena Riau produksi terbesar di Indonesia untuk sawit, tentu persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama agar daerah mendapatkan haknya secara maksimal,” ujarnya.
Persoalan ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam waktu mendatang. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan apakah penurunan DBH Sawit disebabkan oleh perubahan kebijakan, mekanisme penghitungan, atau faktor administratif lainnya.
Bagi Riau, kepastian mengenai perhitungan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit bukan hanya menyangkut angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan daerah mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan daerah penghasil memperoleh manfaat yang seimbang dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (trp)
