PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Universitas Riau (Unri) di depan Gedung DPRD Riau, Rabu (17/6/2026) siang memanas. Massa yang berupaya mendekati gedung dewan dihadang aparat kepolisian dengan membentuk barikade di gerbang utama.
Ketegangan meningkat ketika mahasiswa terus bergerak maju dan mendesak agar akses menuju gedung DPRD dibuka. Sebelumnya, pengamanan di garis depan dilakukan puluhan polisi wanita (Polwan). Namun, di tengah berlangsungnya aksi, posisi tersebut digantikan personel polisi pria yang membentuk pagar hidup di depan gerbang.
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau datang membawa sejumlah tuntutan, terkait kondisi ekonomi, kebijakan publik dan berbagai isu yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dari atas mobil komando, salah seorang orator meminta aparat membuka akses menuju gedung DPRD agar mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. “Kami minta dibuka jalannya. Karena kami tidak ada urusan dengan kepolisian,” ujar orator aksi melalui pengeras suara.
Permintaan tersebut tidak direspons dengan pembukaan akses oleh aparat. Polisi tetap mempertahankan barikade di depan pintu masuk gedung, sementara mahasiswa terus melakukan tekanan dari sisi luar gerbang.
Situasi sempat diwarnai aksi saling dorong ketika massa berusaha maju mendekati area gedung. Aparat kepolisian berupaya menahan pergerakan mahasiswa agar tidak memasuki kompleks DPRD Riau.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mereka menyinggung kenaikan harga BBM non-subsidi dan bahan pokok yang disebut berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Mahasiswa juga mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai dapat mempersempit ruang sipil. Mereka menilai berbagai regulasi yang tengah diwacanakan perlu mendapat pengawasan publik agar tidak mengurangi hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Selain itu, massa aksi menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sejumlah program strategis pemerintah. Mereka meminta transparansi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang menggunakan anggaran besar agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Menurut mahasiswa, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Mereka menilai persoalan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius.
Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan yang mereka anggap belum berpihak kepada kepentingan rakyat. Melalui demonstrasi itu, mereka mendesak adanya perbaikan kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.
Sejauh ini, massa mahasiswa masih bertahan di depan Gedung DPRD Riau. Aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan maupun eskalasi situasi yang lebih luas.
Belum ada tanggapan resmi dari DPRD Riau terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Perkembangan aksi masih terus berlangsung hingga berita ini diterbitkan. (trp)
