PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Implementasi kebijakan biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 menjadi momentum penting bagi sektor sawit nasional. Di Riau, salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, PTPN IV PalmCo mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan target total mencapai 17.100 hektare sampai akhir tahun ini.
Langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional, guna mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel tetapi juga untuk mengatasi persoalan klasik perkebunan rakyat, yakni rendahnya produktivitas akibat tanaman tua dan penggunaan bibit yang tidak optimal.
Jika target tercapai, ribuan petani sawit di Riau berpotensi menikmati peningkatan hasil panen secara signifikan, sekaligus memperkuat posisi sawit rakyat dalam rantai pasok energi terbarukan nasional.
Region Head PTPN IV Regional III, Bambang Budi Santoso mengatakan, sampai akhir 2025 perusahaan telah melaksanakan peremajaan sawit petani seluas 12.600 hektare di Riau. Pada 2026, perusahaan kembali menargetkan tambahan peremajaan seluas 4.500 hektare.
“Insya Allah sampai akhir tahun ini program peremajaan sawit di Riau dapat mencapai 17.100 hektare. Progresnya sangat baik dan petani juga sangat antusias terhadap program ini,” kata Bambang dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat (19/6).
Produktivitas Sawit Petani Masih Tertinggal
Program PSR menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi kesenjangan produktivitas antara perkebunan rakyat dan perusahaan besar.
Data berbagai sumber menunjukkan produktivitas kebun sawit petani di Indonesia saat ini rata-rata hanya berkisar 7 hingga 12 ton per hektare per tahun. Sementara perkebunan korporasi mampu menghasilkan lebih dari 20 ton per hektare per tahun.
Kesenjangan tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan petani, efisiensi usaha perkebunan, hingga daya saing sektor sawit nasional.
Peremajaan dilakukan dengan mengganti tanaman tua atau tidak produktif menggunakan bibit unggul bersertifikat serta menerapkan standar budidaya yang lebih baik. Melalui pendekatan tersebut, produktivitas kebun rakyat diharapkan dapat mendekati bahkan menyamai kebun perusahaan.
Hasil PSR Mulai Terlihat, Produksi Tembus 29 Ton per Hektare
PTPN IV Regional III mengklaim hasil program peremajaan yang telah berjalan sejak program revitalisasi perkebunan pada 2012 mulai menunjukkan dampak nyata.
Petani yang tergabung dalam koperasi dan mengikuti program revitalisasi tercatat mampu mencapai produktivitas hingga 29,10 ton per hektare per tahun.
Sementara petani peserta PSR dengan tanaman menghasilkan usia tiga tahun (TM-3) mampu menghasilkan rata-rata 23,94 ton per hektare per tahun.
Angka tersebut jauh melampaui standar produktivitas yang ditetapkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sebesar 19 ton per hektare per tahun.
Pencapaian ini menjadi indikator bahwa peningkatan produksi sawit nasional tidak selalu harus dilakukan melalui pembukaan lahan baru. Optimalisasi lahan eksisting melalui peremajaan dan penggunaan bibit unggul dinilai mampu menghasilkan peningkatan produksi yang signifikan.
B50 Butuh Pasokan Sawit yang Lebih Besar
Percepatan program PSR juga berkaitan langsung dengan kebijakan energi pemerintah. Mulai 1 Juli 2026, pemerintah akan menerapkan program B50, yakni kewajiban penggunaan bahan bakar diesel dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit.
Kebijakan tersebut diproyeksikan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus meningkatkan serapan minyak sawit domestik.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang 2026 karena berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar minyak.
Namun di sisi lain, peningkatan konsumsi biodiesel juga membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih besar. Karena itu, peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan pasokan tanpa harus memperluas lahan secara masif.
“Kami ingin turut berkontribusi meningkatkan produksi CPO nasional dengan memperkuat petani sawit sehingga produksinya meningkat dan pada akhirnya bisa mendukung kebijakan pemerintah menjadikan sawit sebagai sumber energi baru terbarukan,” ujar Bambang.
Libatkan 28.000 Petani di Riau
Secara keseluruhan, PTPN IV Regional III telah membangun kemitraan plasma seluas 56.500 hektare yang melibatkan lebih dari 28.000 petani sejak perusahaan berdiri.
Sebagian besar petani tersebut kini menjalani program peremajaan untuk mengganti tanaman yang sudah memasuki usia tidak produktif.
Perusahaan juga menggandeng Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) guna mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Kolaborasi tersebut mencakup proses pendataan lahan, verifikasi calon peserta, penyusunan rekomendasi teknis hingga pendampingan petani selama masa peremajaan berlangsung.
Keberhasilan PSR dinilai tidak hanya bergantung pada pendanaan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan petani dan kepastian penerapan praktik budidaya yang benar.
Bibit Unggul Jadi Kunci Peningkatan Produksi
Selain melakukan peremajaan, PTPN IV Regional III juga memperkuat produktivitas kebun rakyat melalui distribusi bibit unggul bersertifikat.
Sejak program tersebut diluncurkan pada 2019, perusahaan telah menyalurkan sekitar 2,56 juta bibit sawit unggul kepada 8.900 petani.
Bibit unggul dianggap menjadi faktor krusial karena banyak kebun rakyat selama ini menggunakan benih yang tidak jelas asal-usulnya sehingga menghasilkan produktivitas rendah.
Melalui pola kemitraan yang menerapkan sistem single management, perusahaan mengawal seluruh tahapan budidaya mulai dari penumbangan tanaman tua, pemilihan bibit, penanaman, pemupukan hingga pemeliharaan.
Model ini memungkinkan standar teknis perkebunan rakyat mendekati standar yang diterapkan di kebun perusahaan.
Selain itu, petani juga mendapatkan pelatihan, pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan koperasi agar mampu mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
Dampak Ekonomi dan Tantangan ke Depan
Percepatan PSR memiliki dampak ekonomi yang besar bagi Riau sebagai provinsi dengan jutaan hektare perkebunan sawit.
Jika produktivitas petani meningkat dari kisaran 7-12 ton menjadi di atas 20 ton per hektare per tahun, maka pendapatan petani berpotensi naik signifikan tanpa perlu membuka lahan baru.
Peningkatan produksi juga akan memperkuat pasokan bahan baku industri hilir sawit, termasuk biodiesel yang kini menjadi salah satu pilar strategi ketahanan energi nasional.
Namun tantangan tetap ada. Program PSR membutuhkan proses verifikasi yang ketat, legalitas lahan yang jelas, serta kesiapan petani menghadapi masa tidak produktif selama tanaman baru belum menghasilkan.
Karena itu, keberhasilan target peremajaan 17.100 hektare pada 2026 akan menjadi indikator penting apakah sawit rakyat benar-benar mampu menjadi tulang punggung pasokan bahan baku biodiesel nasional di era B50.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi berbasis sawit, keberhasilan program PSR di Riau tidak hanya menentukan masa depan ribuan petani, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan energi, devisa negara, dan daya saing industri sawit Indonesia dalam jangka panjang. (ant)
