PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah wilayah Sumatra kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai ketahanan energi nasional. Di tengah jaminan pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman, masyarakat justru harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite maupun Solar bersubsidi.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan lagi berada pada ketersediaan BBM di tangki penyimpanan nasional, melainkan pada mata rantai distribusi yang menghubungkan terminal BBM dengan SPBU. Gangguan pada sistem logistik tersebut dinilai mampu memicu efek domino, mulai dari kelangkaan di tingkat konsumen, meningkatnya biaya distribusi, terganggunya aktivitas ekonomi daerah hingga munculnya aksi panic buying yang semakin memperburuk situasi.
Bagi wilayah Sumatra, termasuk Provinsi Riau yang memiliki mobilitas tinggi dan bergantung pada distribusi energi untuk sektor perkebunan, industri, logistik, hingga transportasi antarkabupaten, persoalan distribusi BBM menjadi isu strategis. Ketika distribusi tersendat, dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga dapat memengaruhi rantai pasok barang, biaya operasional perusahaan, serta inflasi daerah.
Stok Nasional Aman, Distribusi Jadi Titik Lemah
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, memastikan bahwa cadangan BBM maupun LPG nasional sebenarnya masih dalam kondisi mencukupi.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (16/7/2026), Taufik menjelaskan bahwa antrean yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatra dipicu oleh meningkatnya konsumsi BBM subsidi, terutama Pertalite dan Solar.
Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir terjadi pergeseran konsumsi masyarakat menuju BBM bersubsidi. Lonjakan permintaan tersebut berlangsung lebih cepat dibanding kemampuan distribusi menuju SPBU sehingga menyebabkan antrean kendaraan di berbagai daerah.
“Pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah Sumatra secara umum yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting konsumsi BBM kepada BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar,” ujarnya.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina telah melakukan sejumlah upaya percepatan distribusi, mulai dari penambahan armada mobil tangki, peningkatan frekuensi pengiriman dari terminal BBM ke SPBU, memperpanjang jam operasional SPBU hingga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Per 16 Juli 2026, Pertamina mencatat stok BBM dan LPG nasional mencapai sekitar 3,61 juta kiloliter, jumlah yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
Pemerintah Fokus Mengusut Gangguan Distribusi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengakui bahwa persoalan utama kini berada pada sistem distribusi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya telah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab antrean yang terjadi di Sumatra.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa pasokan BBM di terminal penyimpanan relatif tidak mengalami kendala.
“Dari Kementerian ESDM sudah minta Kepala BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina,” kata Yuliot.
Pemerintah kini menitikberatkan evaluasi pada jalur distribusi dari terminal menuju SPBU, termasuk mengidentifikasi potensi hambatan transportasi maupun persoalan operasional di lapangan.
Ketahanan Energi Tidak Bisa Diukur dari Besarnya Stok
Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menilai antrean panjang di SPBU membuktikan bahwa indikator ketahanan energi nasional tidak cukup hanya melihat besarnya stok BBM yang tersedia.
Menurutnya, stok dapat tetap melimpah di terminal penyimpanan, tetapi masyarakat tetap mengalami kelangkaan apabila proses pengangkutan dan distribusi menuju SPBU terganggu.
“Artinya, tata kelola logistik energi harus dipandang sebagai satu kesatuan dari hulu hingga hilir, bukan sekadar melihat besarnya stok nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meningkatnya konsumsi BBM subsidi memang memberi tekanan tambahan terhadap distribusi. Namun kondisi tersebut semestinya dapat diantisipasi melalui penambahan armada pengangkut BBM serta sistem distribusi yang lebih adaptif.
Sofyano mengingatkan bahwa dampak gangguan distribusi jauh lebih luas dibanding sekadar antrean kendaraan.
Kelangkaan BBM di tingkat SPBU dapat menaikkan biaya logistik, menghambat aktivitas ekonomi daerah, memperlambat distribusi barang kebutuhan pokok hingga memicu pembelian berlebihan akibat kepanikan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina memperkuat mitigasi risiko melalui penyediaan jalur distribusi alternatif, cadangan operasional di wilayah rawan, sistem pemantauan distribusi secara real time, serta komunikasi publik yang cepat dan transparan.
“Keandalan distribusi harus menjadi indikator utama ketahanan energi nasional, bukan hanya besarnya stok BBM,” tegasnya.
Dugaan Persoalan Cash Flow Ikut Disorot
Pandangan berbeda disampaikan praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo.
Ia menilai, rantai pasok BBM Pertamina selama ini relatif stabil sehingga antrean panjang menjadi kondisi yang tidak lazim apabila stok nasional memang mencukupi.
Menurut Hadi, secara umum terdapat dua penyebab utama yang dapat memicu kelangkaan BBM, yakni terganggunya distribusi atau kosongnya cadangan penyangga di suatu wilayah.
Namun, ia menilai kondisi di Sumatra Utara dan Aceh tidak sepenuhnya menunjukkan kedua faktor tersebut.
“Di Sumatra Utara dan Aceh sedang tidak ada cuaca ekstrem dan tidak ada berita pembelokan oleh oknum. Justru saya khawatir karena cash flow pemerintah juga berat sehingga cash flow subsidi reimbursement bisa jadi mengalami penyesuaian,” ujarnya.
Hadi mengingatkan pentingnya pemerintah memastikan pembayaran penggantian subsidi kepada Pertamina berjalan tepat waktu agar perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menjaga kelancaran pasokan energi.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan cadangan strategis minyak mentah, BBM, maupun LPG, disertai pengawasan distribusi bersama aparat penegak hukum untuk mencegah penyelundupan di wilayah rawan.
CORE Indonesia: Krisis Logistik, Bukan Krisis Stok
Sementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai persoalan yang terjadi di Sumatra lebih tepat disebut sebagai krisis logistik distribusi hilir dibanding krisis pasokan nasional.
Ia merujuk pada penjelasan Pertamina yang menyebut adanya gangguan distribusi akibat evaluasi dan pembinaan terhadap awak mobil tangki (AMT), sehingga proses penyaluran BBM menuju SPBU menjadi terhambat.
Dengan kata lain, persoalan utama bukan berada pada ketersediaan BBM, melainkan tersumbatnya rantai distribusi menuju titik konsumsi.
Untuk mencegah kejadian serupa, Ishak mengusulkan Pertamina menyediakan cadangan armada distribusi beserta pengemudi bersertifikat di setiap Fuel Terminal Group.
Menurutnya, jumlah armada cadangan ideal berada pada kisaran 15 hingga 20 persen di atas kebutuhan operasional normal.
Selain itu, ia menyarankan adanya kontrak spot charter yang dapat segera diaktifkan ketika terjadi gangguan distribusi agar pasokan ke SPBU tidak terganggu.
Transparansi Jadi Kunci Redam Panic Buying
Ishak juga menilai keterbukaan informasi menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas distribusi BBM.
Ia mendorong Pertamina mempublikasikan data penyaluran, posisi stok, serta coverage days di setiap terminal BBM secara berkala agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi pasokan.
Menurutnya, informasi yang transparan dapat mencegah munculnya kepanikan yang justru memperbesar tekanan terhadap distribusi.
“Transparansi informasi ini penting untuk mencegah munculnya kepanikan konsumen akibat informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas,” katanya.
Pelajaran Penting bagi Ketahanan Energi Nasional
Kasus antrean BBM di Sumatra memperlihatkan, konsep ketahanan energi nasional tidak lagi cukup diukur dari besarnya stok yang tersimpan di terminal.
Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan sistem distribusi mengantarkan energi hingga ke tangan masyarakat secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Bagi daerah-daerah yang bergantung pada aktivitas logistik seperti Riau, gangguan distribusi BBM berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari meningkatnya ongkos transportasi, terganggunya rantai pasok industri dan perkebunan sampai memicu kenaikan harga barang.
Karena itu, pembenahan tata kelola distribusi, penguatan cadangan operasional, digitalisasi pemantauan logistik, serta transparansi informasi menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi pemerintah dan Pertamina agar kejadian serupa tidak kembali berulang di masa mendatang. (bsh)
Sumber: Bisnis.Com
