PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Provinsi Riau mengajak perusahaan yang beroperasi di sepanjang ruas Jalan Mahato (batas Kabupaten Rokan Hilir)-Simpang Manggala, ikut dalam percepatan perbaikan infrastruktur jalan. Langkah tersebut ditempuh, karena kemampuan fiskal daerah belum mampu membiayai seluruh kebutuhan penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup berat.
Ajakan itu disampaikan Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kerusakan Jalan Mahato–Simpang Manggala di Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/7/2026).
Sejumlah perusahaan yang memanfaatkan ruas jalan tersebut turut diundang untuk membahas skema kolaborasi dalam perbaikan jalan.
Menurut SF Hariyanto, kondisi jalan provinsi tersebut sudah membutuhkan penanganan segera karena banyak titik berlubang yang mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus operasional perusahaan.
“Kita mengundang rekan-rekan perusahaan yang berada di sekitar ruas Dalu-Dalu hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi. Kondisi ruas ini harus segera diperbaiki karena masih banyak jalan berlubang, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat untuk membiayai seluruh perbaikan hingga kondisi jalan benar-benar mantap,” ujarnya.
Dijelaskan, Pemprov Riau telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 kilometer ruas jalan tersebut. Namun, masih terdapat sekitar 27 kilometer ruas jalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut sehingga diperlukan dukungan dari perusahaan yang selama ini memanfaatkan jalur tersebut.
Ditegaskan, keterlibatan perusahaan bukan dalam bentuk penyerahan dana kepada pemerintah daerah. Menurutnya, perusahaan dapat langsung melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan pemerintah.
“Kita berharap ada koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan. Jangan hanya mengharapkan pemerintah, karena kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi semua pihak,” katanya.
Dia memastikan, Pemprov Riau hanya menjalankan fungsi pengawasan serta menetapkan standar teknis agar pekerjaan yang dilakukan memenuhi kualitas yang dipersyaratkan.
“Pemerintah tidak menerima dana dari perusahaan. Kami hanya melakukan pengawasan dan memberikan spesifikasi teknis agar pekerjaan sesuai standar,” tegasnya.
Jalan Rusak Hambat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi
Selain membahas percepatan perbaikan jalan, SF Hariyanto juga mengimbau perusahaan menggunakan kendaraan operasional dengan pelat nomor BM, sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan melalui penggunaan pelat BM akan kembali dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Riau.
“Kami mengimbau agar para pengusaha menggunakan pelat BM sebagai bentuk kerja sama dalam perbaikan jalan. Setoran pajaknya akan kembali untuk memperbaiki jalan,” katanya.
Ia menilai, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi solusi yang paling realistis di tengah keterbatasan anggaran daerah. Terlebih, ruas Jalan Mahato–Simpang Manggala merupakan akses penting yang menopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi hasil usaha di kawasan tersebut.
Menurut SF Hariyanto, apabila kondisi jalan terus mengalami penurunan hingga tidak dapat dilalui kendaraan, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga perusahaan yang mengandalkan jalur tersebut untuk aktivitas logistik.
“Kalau jalan sampai putus, bukan hanya masyarakat yang terdampak, tetapi juga aktivitas perusahaan akan terganggu. Karena itu, kolaborasi menjadi kebutuhan bersama,” ujarnya.
Kerusakan Jalan Capai Puluhan Kilometer
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Zulfahmi mengatakan, ruas Jalan Mahato (batas Kabupaten Rokan Hilir)-Simpang Manggala memiliki panjang sekitar 80,65 kilometer.
Menurutnya, kerusakan jalan yang terjadi saat ini telah menghambat mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas perusahaan yang beroperasi di sepanjang kawasan tersebut.
Pada musim hujan, kata Zulfahmi, kondisi jalan semakin memburuk sehingga kendaraan angkutan, termasuk milik perusahaan, kerap terjebak di titik-titik jalan yang rusak.
“Pada musim hujan banyak kendaraan perusahaan yang terperosok maupun terpuruk karena kondisi jalan. Kendaraan sering tersangkut sehingga mobilitas terganggu dan masyarakat pun menyampaikan banyak keluhan akibat kemacetan yang terjadi,” jelasnya.
Data Dinas PUPR Provinsi Riau menunjukkan terdapat kerusakan berat dengan tingkat kerusakan di atas 30 persen sepanjang 8.450 meter. Selain itu, terdapat kerusakan sedang dengan tingkat kerusakan antara 10 hingga 30 persen sepanjang 27.250 meter.
Kondisi tersebut dinilai memerlukan penanganan segera agar akses transportasi masyarakat tetap terjaga dan distribusi barang maupun hasil produksi perusahaan tidak terganggu.
Kolaborasi Jadi Opsi Percepatan Perbaikan
Dengan keterbatasan kemampuan APBD, Pemprov Riau menilai kolaborasi bersama sektor swasta menjadi salah satu langkah yang dapat mempercepat penanganan ruas jalan strategis tersebut.
Selain mengoptimalkan anggaran melalui DBH Sawit, pemerintah berharap perusahaan yang memanfaatkan jalan provinsi dapat berpartisipasi dalam perbaikan infrastruktur sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi Jalan Mahato-Simpang Manggala sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar, aktivitas ekonomi tidak terganggu, serta mendukung kelancaran distribusi hasil perkebunan dan sektor usaha yang menjadi penggerak ekonomi di kawasan Rokan Hilir dan sekitarnya. (mcr)
