PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengirim pesan keras kepada jajaran birokrasi di Riau. Di hadapan ratusan aparatur sipil negara yang baru dilantik, ia meminta seluruh pejabat bekerja lebih cepat, disiplin, dan tidak menyusahkan masyarakat.
Pesan itu disampaikan saat pelantikan 238 pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta 77 kepala sekolah di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, Selasa (26/5/2026).
Pelantikan berlangsung dalam suasana formal, tetapi penuh tekanan moral. Pemerintah Provinsi Riau saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari peningkatan pendapatan daerah hingga penguatan pelayanan publik.
SF Hariyanto mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan langkah rutin untuk menyegarkan organisasi pemerintahan. Namun kali ini, ia menegaskan bahwa pergantian pejabat harus menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
“Semua harus bekerja luar biasa. Jangan bekerja biasa-biasa saja,” katanya.
Menurutnya, birokrasi tidak boleh lambat ketika masyarakat membutuhkan pelayanan cepat. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta langsung menyesuaikan diri dengan ritme kerja baru.
Sorotan utama diarahkan kepada OPD yang berkaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah. Ia menilai kondisi fiskal daerah membutuhkan kerja agresif dan inovatif dari seluruh instansi.
Badan Pendapatan Daerah dan DPMPTSP disebut menjadi ujung tombak peningkatan PAD. Dua sektor itu dianggap menentukan kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kita sedang berjuang meningkatkan PAD. Kalau pendapatan daerah kuat, program untuk masyarakat juga berjalan lebih baik,” ujarnya.
Di tengah pidatonya, SF Hariyanto juga menyinggung persoalan disiplin ASN. Ia mengaku tidak ingin lagi mendengar praktik-praktik yang mencoreng citra birokrasi pemerintah daerah.
Pernyataan paling tajam muncul saat ia membahas perpindahan pegawai dari Sekretariat DPRD Riau ke sejumlah dinas lain. Sebanyak 308 pegawai disebut telah dipindahkan sebagai bagian dari pembenahan internal.
Ia meminta pimpinan OPD tidak ragu melaporkan pegawai yang tidak disiplin atau tidak serius bekerja.
“Kalau mereka tidak masuk kantor atau tidak mau bekerja, laporkan langsung,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan arah kebijakan Pemprov Riau yang mulai menekankan pengawasan internal lebih ketat. Publik selama ini memang menaruh perhatian besar terhadap tata kelola anggaran dan etika birokrasi.
Namun perhatian terbesar justru tertuju pada pesan SF Hariyanto kepada para kepala sekolah. Dengan nada serius, ia meminta kepala sekolah tidak ikut campur dalam urusan pengadaan seragam siswa.
Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang pendidikan, bukan tempat membebani orang tua murid dengan biaya tambahan yang tidak perlu.
“Kepala sekolah jangan mengurus hal yang bukan tugasnya. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat tidak semuanya sama. Banyak orang tua siswa yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak mereka.
Pesan itu terasa kuat karena menyentuh persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pungutan sekolah memang kerap memicu keluhan publik.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau ingin memastikan dunia pendidikan tetap fokus pada peningkatan kualitas belajar, bukan urusan administratif yang membebani wali murid.
Selain itu, pelantikan besar ini juga menjadi gambaran bahwa reformasi birokrasi di Riau masih terus berjalan. Pemerintah daerah ingin membangun organisasi yang lebih responsif, cepat, dan profesional menghadapi tantangan pembangunan.
Di sisi lain, publik tentu akan mengawasi apakah pejabat yang baru dilantik benar-benar mampu menunjukkan perubahan kinerja. Sebab bagi masyarakat, rotasi jabatan tidak cukup hanya menjadi seremoni tahunan tanpa dampak nyata.
Kini, harapan itu berada di pundak ratusan pejabat baru yang resmi memulai tugasnya. Mereka dituntut bukan hanya menjaga jabatan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. (ria)
