PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Indonesia bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 akan terjadi pada Agustus mendatang, dengan dampak yang berpotensi dirasakan sebagian besar wilayah di Tanah Air.
Prediksi tersebut menjadi perhatian penting karena musim kemarau tahun ini diproyeksikan berlangsung lebih dominan di banyak daerah. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan analisis BMKG, sebanyak 429 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau pada Agustus 2026. Sejumlah wilayah dengan aktivitas penduduk yang tinggi, termasuk Jakarta dan kawasan sekitarnya, masuk dalam kategori tersebut.
Meski demikian, tidak semua daerah mengalami puncak kemarau pada waktu yang sama. Sebagian wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki fase terkering lebih awal, yakni pada Juli. Persentasenya mencapai sekitar 12,6 persen dari total wilayah yang dipantau BMKG.
Daerah yang lebih dulu merasakan puncak kemarau antara lain sebagian kawasan Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, sebagian wilayah Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Papua bagian barat. Kondisi ini menjadi sinyal awal bagi pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan langkah mitigasi menghadapi berkurangnya curah hujan.
Memasuki Agustus, cakupan wilayah terdampak kemarau diperkirakan meningkat cukup signifikan. Wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan akan mengalami kondisi kering yang lebih dominan. Begitu pula kawasan Jawa Tengah hingga Jawa Timur yang diperkirakan menghadapi puncak musim kemarau secara bersamaan.
Selain itu, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi juga diprediksi berada pada fase terkeringnya. Sementara Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan mengalami musim kemarau secara merata. Kondisi serupa juga diproyeksikan terjadi di sejumlah wilayah Maluku dan Papua.
BMKG mencatat, beberapa daerah masih akan mengalami puncak kemarau pada September. Wilayah tersebut meliputi sebagian Lampung, beberapa kawasan di Pulau Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian utara dan timur, Maluku Utara, serta sejumlah wilayah di Papua.
Perbedaan waktu puncak kemarau tersebut menunjukkan karakter iklim Indonesia yang sangat kompleks. Letak geografis yang luas membuat setiap wilayah memiliki pola musim yang berbeda, meskipun tetap dipengaruhi dinamika atmosfer global.
Yang perlu menjadi perhatian, BMKG memperkirakan sifat musim kemarau tahun 2026 cenderung lebih kering dibandingkan rata-rata normal. Sebanyak 451 ZOM atau sekitar 64,5 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemarau dengan kategori Bawah Normal.
Artinya, curah hujan yang turun selama musim kemarau diperkirakan lebih sedikit dibandingkan kondisi rata-rata tahunan. Sementara itu, sekitar 35,1 persen wilayah lainnya diperkirakan mengalami kemarau dengan kondisi normal.
Hanya sebagian kecil wilayah di Indonesia yang berpotensi mengalami kemarau lebih basah dari biasanya. Jumlahnya hanya sekitar 0,4 persen atau tiga ZOM yang berada di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, sebelumnya menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini memiliki karakteristik yang perlu diwaspadai karena durasinya berpotensi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2 persen wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Bagi Provinsi Riau, informasi ini memiliki relevansi yang sangat penting. Selama beberapa tahun terakhir, musim kemarau sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kualitas udara hingga aktivitas masyarakat.
Selain itu, sektor perkebunan yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah juga sangat bergantung pada pola cuaca. Ketersediaan air yang berkurang dalam waktu lama dapat memengaruhi produktivitas tanaman, terutama di wilayah yang mengandalkan curah hujan alami.
Di sisi lain, para petani juga perlu mulai menyesuaikan pola tanam dengan memperhatikan informasi prakiraan musim yang telah dikeluarkan BMKG. Langkah antisipatif menjadi kunci untuk mengurangi potensi kerugian akibat perubahan kondisi cuaca.
Peringatan dini mengenai musim kemarau sejatinya bukan sekadar informasi meteorologi. Di tengah perubahan iklim global yang semakin terasa, kemampuan membaca dan mengantisipasi pola cuaca menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan, lingkungan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah, pelaku usaha, petani hingga masyarakat umum diharapkan mulai meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Persiapan yang dilakukan sebelum puncak kemarau tiba akan menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak yang mungkin muncul dalam beberapa bulan ke depan. (cnn)
