PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional Pemerintah Pusat mulai memberikan dampak fiskal nyata bagi Pemerintah Provinsi Riau. Integrasi program tersebut ke sejumlah sekolah berasrama milik Pemprov Riau membuat anggaran daerah yang sebelumnya digunakan untuk pembiayaan konsumsi siswa dapat dihemat sampai Rp45 miliar.
Efisiensi anggaran dalam jumlah besar itu membuka ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah, untuk membiayai program prioritas lain di tengah tekanan terhadap keuangan daerah dan meningkatnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau, Supriyadi menjelaskan, penghematan tersebut berasal dari pembiayaan makan dan minum siswa di tujuh sekolah keguruan dan sekolah berasrama yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Provinsi Riau.
“Angkanya cukup signifikan mencapai Rp45 miliar. Untuk itu melalui arahan Pak Plt Gubernur, kita tentunya mendukung program MBG sebagai salah satu program strategis nasional,” kata Supriyadi kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).
Penghematan tersebut berasal dari sejumlah sekolah yang sebelumnya memperoleh dukungan konsumsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain SMA Plus, SMA Pintar, SMA Olahraga, SMK Perikanan, SMK Pertanian, serta sekolah kejuruan olahraga lainnya yang menggunakan sistem boarding school.
Masuknya sekolah-sekolah tersebut ke dalam skema Program Makan Bergizi Gratis membuat beban pembiayaan yang selama ini ditanggung pemerintah daerah beralih ke program nasional yang dibiayai Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Bagi Pemerintah Provinsi Riau, perubahan ini bukan sekadar soal penghematan anggaran. Lebih dari itu, ruang fiskal yang terbentuk dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah, tambahan ruang anggaran Rp45 miliar dinilai cukup signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain memberikan dampak terhadap APBD, pelaksanaan MBG juga dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah. Dana program yang mengalir langsung ke satuan pelayanan dan penyedia kebutuhan pangan berpotensi menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat lokal.
Menurut Supriyadi, skema tersebut dapat memperkuat daya dukung ekonomi daerah karena melibatkan rantai pasok pangan, pelaku usaha lokal, petani, peternak, hingga penyedia jasa yang terhubung dengan kebutuhan program makan bergizi.
“Dengan terintegrasinya program tersebut ke dalam skema MBG, ruang fiskal daerah menjadi lebih fleksibel dan produktif. Selain efisiensi anggaran, pelaksanaan MBG juga memberikan dampak ekonomi di daerah,” ujarnya.
Namun di balik manfaat yang diperoleh, implementasi Program MBG juga memunculkan tantangan baru yang perlu diantisipasi pemerintah daerah. Salah satunya adalah potensi penurunan pendapatan dari retribusi kantin sekolah yang sebelumnya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi di lingkungan pendidikan.
Perubahan pola penyediaan makanan bagi siswa berpotensi mengurangi aktivitas transaksi di kantin sekolah jika tidak diikuti model adaptasi yang tepat. Kondisi ini dapat berdampak terhadap pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas kantin sekolah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama pemangku kepentingan terkait menyiapkan skema pelibatan dan pembinaan kantin sekolah agar tetap memperoleh manfaat ekonomi dari program nasional tersebut.
Salah satu opsi yang sedang disiapkan adalah menjadikan kantin sekolah sebagai bagian dari infrastruktur pendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Supriyadi, arahan tersebut sejalan dengan kebijakan yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, yang mendorong pemanfaatan fasilitas kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan dalam program MBG.
Dengan model tersebut, kantin sekolah tidak hanya bertahan dari perubahan sistem, tetapi juga berpeluang memperoleh peran baru dalam rantai penyediaan makanan bergizi bagi siswa.
“Sesuai arahan Kepala BGN, kantin sekolah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis. Jadi akan kita sinergikan dengan program BGN, sehingga ke depan kantin-kantin sekolah akan kita upayakan untuk dilibatkan,” kata Supriyadi.
Langkah tersebut menjadi penting karena keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan gizi siswa, tetapi juga dari kemampuan program menciptakan dampak ekonomi yang merata dan berkelanjutan di daerah.
Secara nasional, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi pangan lokal.
Bagi Riau, manfaat program ini terlihat dalam dua sisi sekaligus. Pertama, pemerintah daerah memperoleh efisiensi anggaran yang cukup besar. Kedua, perekonomian lokal berpotensi mendapatkan tambahan aktivitas ekonomi melalui pengadaan bahan pangan dan pengelolaan layanan makanan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Riau memastikan akan terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah, tetapi juga memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat daerah.
Dengan penghematan APBD mencapai Rp45 miliar dan peluang penguatan ekonomi lokal yang mulai terbentuk, Program Makan Bergizi Gratis kini tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi siswa, tetapi juga sebagai instrumen fiskal dan ekonomi yang mampu menciptakan ruang pembangunan baru bagi Riau. (mcr)
