PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, menyusul makin meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Maharani mengingatkan pemerintah, agar tidak menunggu terjadi lonjakan pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebelum memperkuat fasilitas kesehatan. Ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, masker, oksigen dan sistem rujukan harus dipastikan sejak kualitas udara mulai memburuk.
“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk, pemerintah harus memastikan layanan kesehatan siap dan masyarakat mendapatkan perlindungan sejak dini.” ujar dr. Maharani melalui keterangan tertulisnya kepada FokusRiau.Com, Senin (24/8/2026).
Data Kementerian Kesehatan per 21 Agustus 2026 menunjukkan, karhutla telah terjadi di 87 kabupaten/kota pada tujuh provinsi. Wilayah tersebut meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Sekitar tiga juta jiwa di 37 kabupaten/kota dilaporkan terpapar langsung kabut asap. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kualitas udara buruk.
Kementerian Kesehatan telah mengerahkan 314 tenaga medis dan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak. Pemerintah juga mendistribusikan sejumlah logistik kesehatan untuk mendukung penanganan dampak karhutla.
Tekanan terhadap layanan kesehatan mulai terlihat di sejumlah daerah. Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA meningkat dari 402 menjadi 716 kasus hanya dalam waktu satu minggu atau melonjak 78,1 persen.
Bagi Riau, perkembangan tersebut menjadi perhatian serius. Provinsi ini termasuk daerah terdampak karhutla dan mengalami penurunan kualitas udara dalam beberapa hari terakhir.
Di Pekanbaru, kualitas udara, Minggu (23/8/2026) sempat berada pada kategori sangat tidak sehat. BMKG mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai 170 mikrogram per meter kubik pada sore hari.
Pada waktu yang sama, jarak pandang di Pekanbaru turun menjadi sekitar 2,5 kilometer. Kondisi tersebut menunjukkan paparan asap bukan lagi sekadar persoalan jarak pandang, tetapi berpotensi memengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik, Senin (24/8/2026). Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah perlindungan anak dari paparan kabut asap ketika kualitas udara memburuk.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyiapkan bantuan 18 ribu masker untuk Kabupaten Pelalawan. Kabupaten tersebut menjadi salah satu wilayah yang terdampak karhutla.
Maharani secara khusus meminta pemerintah memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak kabut asap. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan riwayat asma atau penyakit paru perlu mendapat perlindungan lebih serius.
“Khusus untuk Riau, perlindungan kelompok rentan harus menjadi prioritas. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan riwayat asma atau penyakit paru perlu mendapat perhatian. Informasi kualitas udara, penggunaan masker, dan akses pelayanan kesehatan harus benar-benar sampai kepada masyarakat,” kata dr. Maharani.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memantau perkembangan kasus ISPA dan gangguan kesehatan lain akibat paparan asap secara berkala. Pemantauan diperlukan untuk mengetahui apakah peningkatan kasus mulai terjadi di daerah-daerah yang terpapar.
Informasi mengenai kualitas udara juga dinilai harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dengan informasi tersebut, warga dapat menyesuaikan aktivitas luar rumah berdasarkan kondisi udara.
Maharani turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker, pembatasan aktivitas di luar ruangan, serta perhatian terhadap gejala gangguan pernapasan menjadi bagian penting dari pencegahan.
Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri apabila mengalami batuk menetap, sesak napas, nyeri dada, atau iritasi mata berat. Langkah tersebut penting agar gangguan kesehatan akibat paparan asap tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
“Jangan menunggu lonjakan pasien. Pencegahan, kesiapan fasilitas kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan harus dilakukan sejak sekarang. Respons kesehatan harus berjalan seiring dengan upaya pengendalian karhutla,” tegasnya.
Maharani menilai penanganan karhutla tidak dapat hanya berfokus pada pemadaman dan pengendalian titik api. Dampak kesehatan masyarakat harus menjadi bagian dari respons pemerintah sejak awal.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar pelayanan kesehatan tetap mudah diakses masyarakat. Terlebih, dampak kabut asap dapat meluas mengikuti kondisi cuaca dan penyebaran asap dari wilayah terdampak.
Bagi Riau, kesiapan tersebut menjadi penting karena kabut asap telah memengaruhi kualitas udara Pekanbaru dan mendorong pemerintah mengambil langkah perlindungan terhadap peserta didik.
Maharani menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu jumlah penderita ISPA meningkat sebelum mengambil tindakan. Perlindungan kelompok rentan, kesiapan fasilitas kesehatan, pemantauan kualitas udara, serta edukasi kepada masyarakat harus berjalan bersamaan dengan pengendalian karhutla. (bsh)
