PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Berang sebab tak kunjung membayar tunggakan senilai Rp 800 juta, vendor barang dan jasa akhirnya menarik kembali fasilitas pimpinan DPRD Pekanbaru, Riau. Beberapa fasilitas yang ditarik adalah kursi paripurna pimpinan DPRD, TV dan papan nama masing-masing fraksi DRPD.
Beberapa orang tampak mengangkut fasilitas kantor wakil rakyat itu ke mobil yang sudah disediakan.
Koordinator pengadaan barang dari pihak vendor, Hendrik membenarkan penarikan fasilitas yang ada di kantor DPRD Pekanbaru di Jalan Sudirman tersebut. Penarikan dilakukan sebab tidak ada kepastian kapan barang tersebut akan dibayar.
“Iya (fasilitas ditarik). Ini karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta,” kata Hendrik usai menarik barang di DPRD Pekanbaru, Senin (27/12/2021).
Penarikan barang-barang itu, menurut Hendrik, karena vendor merasa dipermainkan. Kata Hendrik, pekerjaan itu sudah dituntaskan, tapi tidak kunjung dibayar.
“Saya merasa dipermainkan, ya saya tarik semua. Ada TV, kursi pimpinan DPRD dan papan nama fraksi partai. Semua itu udah dikerjakan, tidak dibayar,” katanya.
Kekesalan Hendrik memuncak karena ada vendor yang dibayar lebih dulu. Sedangkan Hendrik yang telah lebih dulu mengerjakan ditunda pembayarannya oleh Sekretaris Dewan Pekanbaru, Badria Rikasari.
“Saya tidak tahu kenapa Sekwan tidak mau teken itu. Itu anggaran 2020 lalu, itu proyek ada yang Rp 50-100 jutaan yang ditotalkan semua jadi Rp 800 jutaan,” katanya.
Hendrik menambahkan, sudah terjadi dua kali penundaan bayar sejak pekerjaan dituntaskan pada 2020. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang banyak kesusahan.
“Tidak mungkin 2 tahun tunda bayar. Maka tadi kita tarik semua karena tidak dibayar, apalagi sekarang semua terdampak COVID kan,” katanya.
Segera Selesaikan
Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani mengaku terkejut mendapat kabar fasilitas di DPRD itu ditarik vendor. Hamdani berharap masalah itu segera ada penyelesaian. “Iya saya baru tahu juga tadi tuh, terkejut juga kursi ditarik vendor,” kata Hamdani dikutip FokusRiau.Com dari detikcom, Senin (27/12/2021).
Menurut Hamdani, mengenai perlengkapan kantor DPRD merupakan urusan Sekretariat Dewan. Namun dia heran, karena mendapat kabar tunggakan sebab tak dibayar.
“Terkait perlengkapan kita tidak tahu. Kalau secara administratif jelas yang mengatur Sekretariat Dewan, terkejut juga kok bisa ditarik, apa belum dibayar?” kata Hamdani.
Hamdani masuk ke ruang Fraksi PKS di lantai II, setelah menerima laporan itu. Ternyata benar, fasilitas dan papan nama fraksi di dinding sudah hilang.
“Saya cek-cek, masuk ruang fraksi sudah tidak ada logonya,” kata Hamdani, yang sempat dilengserkan anggota lewat Sidang Paripurna pada 1 November lalu.
Sebagai pimpinan DPRD Pekanbaru, Hamdani minta persoalan itu segera dituntaskan. Hamdani juga menyayangkan fasilitas ditarik vendor yang seharusnya dapat diselesaikan.
“Kita dari pimpinan DPRD menyayangkan. Seharusnya tidak sampai terjadi, memang itu di ruang paripurna, ya itu teknis. Segera diselesaikanlah sebaik-baiknya,” katanya. (*)
Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Detikcom
