PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Provinsi Riau mempercepat penataan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan membentuk kelompok kerja (pokja) khusus. Pokja tersebut akan fokus menangani pembatalan sertifikat tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung tersebut.
Langkah ini menjadi strategi penting pemerintah dalam mengatasi persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini juga dinilai krusial untuk memastikan tata kelola pertanahan berjalan sesuai aturan.
Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur menegaskan, persoalan sertifikat di kawasan Tesso Nilo bukan perkara sederhana. Meski penuh dilema, pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikannya secara bertahap dan terukur.
“Permasalahan ini memang kompleks, tetapi tidak menjadi alasan untuk berhenti. Kita harus tetap mencari solusi terbaik,” ujar Zulkifli, Senin (20/4/2026).
Dijelaskan, pembentukan pokja merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui tim ini, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum kuat dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Pokja nantinya akan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap sertifikat tanah yang terindikasi berada dalam kawasan hutan. Proses ini dinilai penting agar pembatalan tidak dilakukan secara sembarangan.
Menurut Zulkifli, pemerintah akan mengacu pada regulasi resmi serta kajian teknis dari Kementerian ATR/BPN dalam menentukan sertifikat yang layak dibatalkan.
“Hanya objek yang benar-benar masuk kawasan hutan yang akan ditindak. Semua melalui proses yang jelas dan sesuai aturan,” tegasnya.
Selain aspek legalitas, sinergi lintas instansi juga menjadi faktor kunci. Pemerintah menilai penanganan konflik lahan di kawasan hutan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi menyeluruh.
Untuk itu, keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dinilai penting guna memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.
Langkah pembentukan pokja ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian konflik lahan di Tesso Nilo, sekaligus menjadi titik balik dalam upaya penyelamatan kawasan hutan yang selama ini tertekan aktivitas ilegal.
Dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif, pemerintah optimistis penataan kawasan Tesso Nilo dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (ckl/bsh)
