JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan. Di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan dan berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi di lapangan, sejumlah kalangan menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Djohermansyah Djohan menilai, pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi kebijakan, terutama terkait tata kelola, sasaran penerima manfaat, hingga model pelaksanaan program.
Menurutnya, tujuan utama MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia patut diapresiasi. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah perlu memastikan program tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah.
“Kebijakan yang baik bukan hanya memiliki tujuan yang mulia, tetapi juga harus realistis, tepat sasaran, dan mampu dijalankan secara efektif,” kata Djohermansyah dalam wawancara dengan RRI Pro 3 FM, Selasa (9/6/2026).
MBG Dinilai Terlalu Universal
Salah satu kritik utama yang disampaikan Djohermansyah adalah pendekatan MBG yang saat ini diterapkan secara luas kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.
Menurut pakar pemerintahan dan otonomi daerah tersebut, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fiskal sehingga pemerintah perlu menerapkan prinsip prioritas dalam penyaluran bantuan gizi.
Ia menilai program akan lebih efektif apabila difokuskan terlebih dahulu kepada kelompok rentan yang menghadapi risiko kekurangan gizi dan keterbatasan akses pangan.
Kelompok tersebut antara lain anak-anak dari keluarga miskin, masyarakat rentan, wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta kawasan yang masih mengalami persoalan akses pendidikan dan kesehatan.
Pendekatan selektif dinilai mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.
“Jangan semua diberikan sekaligus. Pilih dulu kelompok yang benar-benar membutuhkan agar manfaatnya lebih terasa,” ujarnya.
Pandangan tersebut mengingatkan pada Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang pernah diterapkan pemerintah pada era Presiden Soeharto. Saat itu bantuan makanan diberikan secara lebih terarah kepada kelompok yang memiliki risiko kekurangan gizi, bukan kepada seluruh siswa secara merata.
Risiko Fiskal dan Efektivitas Anggaran
Sorotan terhadap MBG tidak hanya menyangkut sasaran penerima manfaat, tetapi juga berkaitan dengan besarnya kebutuhan anggaran program tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, program ini menjadi perhatian publik karena menyerap dana negara dalam jumlah sangat besar. Di sisi lain, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan pembiayaan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik daerah.
Djohermansyah mengingatkan bahwa konsentrasi anggaran yang terlalu besar pada satu program berpotensi menimbulkan efek domino terhadap kemampuan negara membiayai kebutuhan strategis lainnya.
Jika tidak dikelola secara hati-hati, tekanan fiskal dapat berdampak pada kemampuan pemerintah daerah menjalankan pelayanan publik, membiayai pembangunan, hingga memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan PPPK.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menerapkan pendekatan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.
Menurutnya, keberhasilan program tidak ditentukan oleh seberapa besar dana yang dihabiskan, melainkan sejauh mana dampak yang dihasilkan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Kritik terhadap Model Sentralisasi BGN
Selain persoalan anggaran, Djohermansyah juga menyoroti pola pengelolaan MBG yang dinilai terlalu terpusat melalui Badan Gizi Nasional dan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Menurutnya, model sentralistik berpotensi menimbulkan persoalan efisiensi karena Indonesia memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beragam.
Ia menilai pemerintah pusat tidak perlu mengendalikan seluruh aspek operasional program hingga ke tingkat daerah.
Sebaliknya, pemerintah pusat cukup menjalankan fungsi strategis berupa penyusunan kebijakan nasional, penetapan standar gizi, penyediaan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan.
Sementara itu, pelaksanaan teknis seharusnya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Indonesia terlalu besar untuk diurus secara sentralistik. Pemerintah pusat seharusnya berbagi kewenangan dengan pemerintah daerah,” katanya.
Dorong Peran Daerah dan UMKM Lokal
Sebagai pakar otonomi daerah, Djohermansyah mengusulkan model desentralisasi dalam pelaksanaan MBG. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat menjadi pelaksana utama dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, puskesmas, rumah sakit daerah, hingga pelaku UMKM lokal.
Model ini dinilai memiliki sejumlah keuntungan. Selain lebih fleksibel dan menyesuaikan kondisi daerah, keterlibatan UMKM juga dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan perputaran uang di tingkat lokal.
Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh siswa penerima makanan bergizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pendekatan tersebut sekaligus membuka peluang pemerataan manfaat pembangunan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Kantin Sekolah Dinilai Lebih Efisien
Gagasan lain yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan kantin sekolah sebagai pusat distribusi makanan bergizi.
Menurut Djohermansyah, model ini dapat memangkas rantai distribusi yang panjang sehingga mengurangi risiko keterlambatan, penurunan kualitas makanan, hingga pemborosan biaya operasional.
Selain itu, pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi lebih mudah karena melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua murid, dan pemerintah daerah.
Ia juga menilai pendekatan tersebut lebih mampu mengakomodasi keragaman budaya pangan di Indonesia. Menu makanan dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan potensi pangan lokal masing-masing daerah sehingga tidak terjebak pada pola penyeragaman nasional.
“Anak Jakarta tentu berbeda dengan anak sekolah di Kalimantan atau Papua. Biarkan daerah menentukan menu yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya.
MBG Perlu Berbasis Data dan Tata Kelola yang Kuat
Djohermansyah menegaskan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada kualitas tata kelola.
Menurutnya, program sebesar MBG harus dibangun di atas prinsip kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), memiliki dasar hukum yang kuat, didukung perencanaan matang, pembiayaan realistis, serta mekanisme pengawasan yang transparan.
Prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan independen harus menjadi fondasi utama pelaksanaan program.
Ia juga mengapresiasi munculnya wacana pendanaan alternatif melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan sektor swasta untuk mengurangi tekanan terhadap APBN.
Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh sumber pembiayaan tetap harus dikelola secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Bagi Djohermansyah, langkah efisiensi yang mulai ditempuh BGN merupakan sinyal positif. Namun evaluasi tidak boleh berhenti pada pengurangan anggaran atau penyesuaian administratif semata.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koreksi yang lebih mendasar agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar tepat sasaran, tidak membebani keuangan negara, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Indonesia yang sangat beragam.
Ke depan, ia menilai keberhasilan MBG akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyeimbangkan antara tujuan sosial, efektivitas anggaran, dan tata kelola yang baik. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukanlah besarnya dana yang dikeluarkan, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh anak-anak yang paling membutuhkan. (rls)
