JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Kementerian Pertanian tengah memperkuat langkah antisipasi, menghadapi potensi dampak El Nino terhadap produksi cabai nasional. Berbagai strategi disiapkan, mulai pemetaan daerah rawan kekeringan, optimalisasi sumber air sampai percepatan penanaman.
Semua untuk menjaga pasokan cabai tetap stabil dan menekan risiko lonjakan harga pangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi yang selama ini kerap dipengaruhi fluktuasi harga komoditas hortikultura, terutama cabai.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Muhammad Agung Sunusi mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengantisipasi dampak musim kering yang berpotensi mengganggu produktivitas lahan pertanian.
Menurutnya, salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan serta memperkuat sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS).
“Langkah antisipasi bisa melalui mapping wilayah langganan kekeringan dan langkah early warning system (EWS) antisipasi, adaptasi dan mitigasi kekeringan,” kata Agung dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/7/2026).
Selain pemetaan wilayah, Kementan juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Optimalisasi dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, pemanfaatan sumur dangkal maupun sumur dalam, serta penggunaan pompa air dan sistem perpipaan di kawasan sentra produksi cabai.
Dikatakan, ketersediaan air menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas tanaman hortikultura ketika curah hujan mulai menurun akibat pengaruh El Nino.
Di sisi budidaya, Kementan juga mendorong percepatan tanam di wilayah yang masih memiliki potensi air memadai dengan memanfaatkan varietas cabai yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan.
Beberapa varietas yang direkomendasikan antara lain Sigantung, Genie, Laba F1, OR Twist 22, Baja F1, serta varietas lain yang memiliki kemampuan beradaptasi terhadap cekaman kekeringan.
Pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan green house, smart green house, dan fasilitas nursery guna menjaga keberlangsungan produksi bibit dan tanaman cabai ketika kondisi cuaca tidak menentu.
Selain itu, pola tanam diminta disesuaikan dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing daerah agar risiko gagal panen dapat ditekan.
Agung menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi cabai nasional.
“Tingkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pemantauan kondisi lahan pertanian,” ujarnya.
Perkuat Pemantauan Sentra Produksi
Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Kementan juga akan memperkuat pemantauan pola tanam dan produksi di berbagai wilayah sentra maupun non-sentra cabai.
Langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki data yang lebih cepat mengenai kondisi produksi di lapangan sehingga kebijakan antisipasi dapat segera diterapkan apabila terjadi penurunan pasokan.
Di kawasan cabai yang mengandalkan lahan tadah hujan maupun lahan kering, pemerintah mendorong pembangunan sumber air baru berupa sumur dangkal maupun sumur dalam untuk menjaga kebutuhan irigasi selama musim kemarau.
Pemantauan terhadap jadwal panen juga akan terus dilakukan agar distribusi produksi antarwilayah dapat diatur lebih efektif ketika terjadi perbedaan musim tanam.
Target Pengembangan Kawasan Cabai Capai 2.953 Hektare
Pada kesempatan itu, Agung mengungkap, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 2.953 hektare pada tahun 2026.
Program tersebut akan menjangkau 36 provinsi serta 336 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi hortikultura nasional.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementan mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD guna memperluas kawasan budidaya cabai sesuai potensi masing-masing wilayah.
Selain dukungan anggaran daerah, pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah bantuan sarana produksi bagi lokasi yang menjadi sasaran pengembangan kawasan cabai.
Bantuan tersebut meliputi pupuk fosfat (P), pupuk KNO3, mulsa pertanian, hingga benih cabai untuk meningkatkan produktivitas petani.
Menurut Agung, dukungan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting agar berbagai program tersebut dapat berjalan optimal di lapangan.
“Untuk wilayah sebaran lokasi tanaman cabai akan ada bantuan pupuk P, pupuk KNO3, mulsa dan benih. Saya berharap dukungan semua pihak untuk antisipasi dampak El Nino ini,” katanya.
Menjaga Pasokan dan Stabilitas Harga
Antisipasi terhadap dampak El Nino dinilai penting karena cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang sering memengaruhi inflasi nasional maupun daerah ketika produksi terganggu.
Penurunan hasil panen akibat kekeringan berpotensi mengurangi pasokan di pasar, sehingga mendorong kenaikan harga yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Melalui kombinasi pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan sistem irigasi, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, hingga dukungan sarana produksi, pemerintah berharap produksi cabai tetap terjaga sepanjang musim kemarau.
Strategi tersebut juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan di berbagai daerah sehingga fluktuasi harga dapat ditekan dan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas cabai tetap terpenuhi. (mcr)
