PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menghantui dunia usaha mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyiapkan sistem mitigasi baru.
Organisasi pengusaha terbesar di Indonesia itu kini menyusun 12 langkah pencegahan PHK yang dirancang sebagai sistem peringatan dini mendeteksi kondisi perusahaan, sebelum memasuki fase krisis dan terpaksa mengurangi tenaga kerja.
Langkah ini muncul di tengah perlambatan ekonomi global, stagnasi pasar ekspor, meningkatnya persaingan industri manufaktur regional, serta tekanan biaya produksi yang masih membebani dunia usaha. Apindo menilai banyak perusahaan sebenarnya masih dapat diselamatkan jika tanda-tanda kesulitan keuangan terdeteksi lebih awal dan mendapatkan intervensi yang tepat.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun panduan yang nantinya dapat digunakan perusahaan maupun pemerintah dalam memetakan tingkat risiko PHK.
Bagi pekerja, langkah ini penting karena berpotensi mengubah pendekatan penanganan PHK di Indonesia. Jika selama ini perhatian lebih banyak diberikan setelah PHK terjadi, Apindo ingin mendorong sistem yang fokus pada pencegahan sehingga perusahaan dapat bertahan dan lapangan kerja tetap terjaga.
Sistem Alarm Dini untuk Mendeteksi Krisis Perusahaan
Menurut Bob, 12 langkah yang sedang disusun akan menjadi indikator bertingkat yang menggambarkan kondisi kesehatan perusahaan.
Pada tahap awal, perusahaan masih memiliki ruang untuk melakukan perbaikan melalui berbagai strategi efisiensi dan penghematan biaya operasional. Namun ketika perusahaan telah mencapai tahapan tertinggi dalam indikator tersebut, kondisi bisnis dinilai sudah sangat kritis dan PHK hampir tidak dapat dihindari.
Konsep ini memungkinkan perusahaan melakukan evaluasi lebih dini terhadap kondisi keuangan dan operasionalnya. Dengan demikian, pemerintah maupun asosiasi usaha memiliki waktu yang cukup untuk memberikan dukungan sebelum perusahaan memasuki fase kegagalan bisnis.
Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat PHK tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan penghasilan, tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam banyak kasus, gelombang PHK massal juga menimbulkan efek berantai terhadap sektor lain seperti perdagangan, jasa, transportasi hingga sektor keuangan.
Upah Minimum Jadi Indikator Krisis
Salah satu contoh indikator yang disoroti Apindo adalah ketidakmampuan perusahaan membayar upah minimum.
Bob menilai, kondisi tersebut seharusnya diperlakukan sebagai sinyal bahaya yang memerlukan bantuan dan pendampingan, bukan semata-mata persoalan hukum yang berujung pada sanksi atau proses pengadilan.
Ia mencontohkan praktik di Jepang yang menjadikan kesulitan membayar upah minimum sebagai indikator bahwa perusahaan sedang mengalami masalah serius dan membutuhkan intervensi lebih awal.
Pandangan ini menunjukkan adanya usulan perubahan pendekatan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Selama ini, pelanggaran pembayaran upah minimum lebih sering dilihat dari aspek kepatuhan hukum. Sementara Apindo mengusulkan agar pemerintah juga melihatnya sebagai indikator kesehatan bisnis yang memerlukan solusi ekonomi.
Jika diterapkan, pendekatan tersebut dapat membuka ruang bagi kebijakan penyelamatan perusahaan sebelum kondisi memburuk dan memicu PHK dalam jumlah besar.
PHK Tetap Menjadi Risiko di Tengah Perubahan Ekonomi
Meski menyusun berbagai langkah pencegahan, Apindo mengakui PHK tetap menjadi risiko yang sulit dihilangkan sepenuhnya.
Perubahan ekonomi global, transformasi digital, otomatisasi industri, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) terus mengubah struktur kebutuhan tenaga kerja.
Menurut Bob, tantangan terbesar saat ini bukan hanya mempertahankan pekerjaan yang ada, tetapi juga memastikan tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan jenis pekerjaan baru yang muncul akibat perubahan teknologi.
Masalahnya, kecepatan penciptaan keterampilan baru sering kali tertinggal dibandingkan kecepatan perubahan industri. Akibatnya, banyak pekerja yang terdampak PHK kesulitan masuk kembali ke pasar kerja karena kompetensinya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran struktural apabila tidak diantisipasi melalui pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.
Industri Tekstil dan Alas Kaki Masih Tertekan
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, mengungkapkan bahwa sektor padat karya masih menjadi kelompok industri yang paling rentan menghadapi tekanan saat ini.
Industri tekstil dan alas kaki, misalnya, masih menghadapi tantangan berat akibat pasar ekspor yang cenderung stagnan. Pada saat yang sama, produsen Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Bangladesh, Sri Lanka, dan China yang terus meningkatkan daya saing melalui efisiensi biaya dan modernisasi teknologi manufaktur.
Persaingan tersebut menjadi ancaman serius bagi industri nasional karena sektor padat karya selama ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Jika tekanan terhadap industri terus meningkat tanpa dukungan kebijakan yang memadai, risiko PHK dapat meluas ke berbagai daerah yang bergantung pada aktivitas manufaktur.
Bagi pemerintah daerah, kondisi ini juga berpotensi mengurangi penerimaan ekonomi lokal karena berkurangnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat.
Apindo Dorong Insentif untuk Menahan Gelombang PHK
Selain menyusun sistem mitigasi, Apindo juga mengusulkan berbagai insentif guna menjaga daya saing industri nasional.
Beberapa usulan yang mengemuka antara lain penyesuaian bea masuk, pengurangan biaya logistik, insentif perpajakan, hingga kemungkinan menurunkan kembali tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10 persen.
Menurut dunia usaha, langkah tersebut dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Namun usulan tersebut tidak lepas dari tantangan fiskal. Pemerintah saat ini juga menghadapi kebutuhan anggaran yang besar untuk membiayai berbagai program pembangunan, sehingga ruang untuk memberikan insentif tambahan menjadi terbatas.
Karena itu, pembahasan mengenai kebijakan penyelamatan industri diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting dalam hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam beberapa waktu ke depan.
Momentum Membangun Sistem Pencegahan
Rencana Apindo menyusun 12 langkah mitigasi PHK menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari penanganan krisis menuju pencegahan krisis.
Jika selama ini PHK sering menjadi titik awal perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan, sistem yang sedang disusun Apindo berupaya menciptakan mekanisme deteksi dini agar masalah perusahaan dapat diidentifikasi sebelum mencapai fase kritis.
Keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan percepatan perubahan teknologi, kemampuan mendeteksi risiko lebih awal dapat menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi jutaan pekerja Indonesia dari ancaman kehilangan pekerjaan. (bsh)
Sumber: CNBC Indonesia
