KUANSING, FOKUSRIAU.COM-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah ruangan strategis di Kantor Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Selasa (30/6/2026). Ruangan yang disegel meliputi ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten I.
Penyegelan itu menjadi perhatian publik, karena dilakukan sehari setelah beredarnya kabar dugaan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Kuansing. Sejauh ini, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai perkara yang sedang ditangani.
Pantauan di Kantor Bupati Kuansing sekitar pukul 09.00 WIB menunjukkan garis segel bertuliskan “KPK” telah terpasang di sejumlah pintu ruangan penting. Setiap segel juga terlihat catatan tangan penyidik yang mencantumkan tanggal penyegelan, Selasa (30/6/2026).
Ruangan yang disegel meliputi ruang kerja Bupati Kuansing Suhardiman Amby, ruang rapat bupati, ruang kerja Wakil Bupati Muhklisin, ruang kerja Sekretaris Daerah Zulkarnain, serta ruang kerja Asisten I Setda Kuansing Fahdiansyah.
Seluruh ruangan tersebut merupakan bagian dari pusat pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Karena itu, penyegelan menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Meski demikian, sampai Selasa pagi belum ada penjelasan resmi dari KPK mengenai alasan penyegelan maupun keterkaitannya dengan informasi dugaan OTT yang beredar sejak Senin (29/6/2026). Belum diketahui pula apakah penyegelan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dalam perkara tertentu atau berkaitan dengan operasi penindakan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Suasana di kompleks Kantor Bupati Kuansing, Selasa pagi juga terlihat berbeda dibandingkan hari kerja biasanya. Langit masih diselimuti mendung, sementara halaman kantor tampak basah akibat hujan yang turun pada malam sebelumnya.
Aktivitas perkantoran belum berlangsung normal. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) baru mulai berdatangan ketika garis segel KPK sudah terpasang di beberapa ruangan. Beberapa pegawai terlihat berhenti sejenak untuk melihat kondisi ruangan yang disegel, bahkan mengabadikannya menggunakan telepon genggam.
Di area lobi kantor, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan penyidik KPK memasang garis segel tersebut.
“Kemarin belum terlihat ada penyegelan. Saya baru datang pagi ini, sejumlah ruangan telah disegel,” ujarnya singkat sembari meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Penyegelan sejumlah ruangan penting di Kantor Bupati Kuansing menambah perhatian publik terhadap informasi dugaan OTT KPK yang mulai beredar sejak Senin. Sebelumnya, rumah dinas Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, juga menjadi sorotan setelah dijaga personel Brimob.
Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai dugaan operasi tersebut. Lembaga antirasuah juga belum mengumumkan apakah ada pihak yang diamankan, dimintai keterangan, ataupun ditetapkan dalam status hukum tertentu.
Karena belum adanya konfirmasi resmi, seluruh informasi mengenai dugaan OTT di Kuansing masih menunggu penjelasan dari KPK sebagai institusi yang berwenang menangani perkara tersebut.
Di sisi lain, keberadaan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby sampai Selasa pagi juga belum diketahui. Upaya memperoleh konfirmasi dari kerabat maupun sejumlah orang dekat bupati belum membuahkan hasil.
Sementara itu, Wakil Bupati Muhklisin yang Senin malam sempat terlihat berada di rumah dinas Sekda Kuansing, hari ini juga belum terlihat beraktivitas di Kantor Bupati. Pemerintah Kabupaten Kuansing pun belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keberadaan para pejabat tersebut maupun terkait penyegelan sejumlah ruangan di kantor pemerintahan.
Pantauan di rumah dinas Bupati Kuansing menunjukkan suasana relatif lengang. Hanya beberapa pekerja taman yang terlihat membersihkan halaman. Lampu garasi masih menyala, namun pintu utama rumah dinas tertutup rapat.
Kondisi serupa juga terlihat di rumah dinas Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Kedua lokasi tampak sepi tanpa aktivitas yang mencolok.
Rangkaian penyegelan ruangan strategis, belum adanya penjelasan resmi dari KPK, serta minimnya informasi dari Pemerintah Kabupaten Kuansing membuat publik masih menunggu kepastian mengenai perkara yang sedang ditangani.
Penjelasan resmi dari KPK menjadi penting untuk memastikan duduk perkara, status hukum pihak-pihak yang terkait, serta menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait penyegelan ruang Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten I Setda Kuansing. (kps/haz)
