PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Rancangan APBD Riau 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp10 triliun mendapat sorotan DPRD Riau. Persoalan utamanya bukan semata besaran anggaran, tetapi komposisi belanja yang dinilai menyisakan ruang terbatas untuk pembangunan.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto mengatakan, struktur awal RAPBD 2027 masih memperlihatkan kesenjangan antara belanja pegawai dengan anggaran yang tersedia untuk belanja jasa dan pembangunan infrastruktur.
Menurut Kaderismanto, setelah memperhitungkan dana transfer ke daerah melalui skema opsen pajak kendaraan bermotor, ruang fiskal yang dapat digunakan Pemprov Riau diperkirakan tersisa sekitar Rp7,4 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp6,3 triliun telah terserap untuk belanja pegawai. Dengan demikian, hanya sekitar Rp1,1 triliun yang tersisa untuk berbagai kebutuhan belanja jasa dan belanja modal.
“Harusnya, ya harus diturunkan, disesuaikan. Kami sudah minta disesuaikan, cuma mereka bertahan. Terlalu tinggi betul kesenjangannya antara belanja pegawai dengan belanja jasa dan belanja modal tadi,” ujar Kaderismanto.
Anggaran Jalan Hanya Rp257 Miliar
Sorotan DPRD Riau semakin mengarah pada alokasi pembangunan infrastruktur. Dari rancangan APBD tersebut, anggaran untuk jalan disebut hanya sekitar Rp257 miliar.
Jika dibandingkan dengan total proyeksi APBD Rp10 triliun, angka tersebut berada di kisaran 2,5 persen.
Kaderismanto menilai, alokasi tersebut masih terlalu kecil jika melihat kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau. Ia mengatakan DPRD memahami kondisi kemampuan keuangan daerah, namun berharap porsi untuk infrastruktur dapat dinaikkan.
“Okelah, tak usah lah kita ngikut mandatori dengan kemampuan keuangan kita yang hanya begitu, kan? Dapat lah agak-agak 20 persen saja untuk infrastruktur, sudah jadilah,” katanya.
Menurut dia, pembahasan APBD tidak cukup hanya melihat besaran pendapatan daerah. Komposisi setiap belanja juga harus diperiksa agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
TPP Pemprov Capai Rp1,8 Triliun
Pos belanja pegawai lainnya yang menjadi perhatian DPRD adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Kaderismanto menyebut, anggaran TPP bagi pegawai di lingkungan Pemprov Riau mencapai sekitar Rp1,8 triliun.
Di sisi lain, belanja untuk tenaga security, cleaning service (CS), serta pekerja paruh waktu disebut mencapai sekitar Rp779 miliar.
Besarnya anggaran tersebut membuat DPRD mempertanyakan kembali ruang penyesuaian belanja apabila kemampuan fiskal daerah memang terbatas.
“Sebenarnya kalau misalnya kondisi keuangan kita tidak mampu, kan bisa diturunkan,” jelasnya.
DPRD Akan Bedah Anggaran di Komisi
Untuk memastikan setiap pos belanja memiliki dasar kebutuhan yang jelas, DPRD Riau berencana membahas rancangan APBD 2027 secara lebih rinci melalui komisi-komisi.
Pembahasan tersebut diarahkan untuk melihat kembali kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, hingga belanja modal.
Kaderismanto mengatakan langkah itu diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak justru membuat anggaran pembangunan masyarakat semakin terdesak.
DPRD, kata dia, ingin memastikan belanja daerah tetap memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Belanja ATK Dinas PU Ikut Disorot
Dalam pembahasan awal, DPRD juga menemukan sejumlah pos belanja yang dinilai perlu dikaji kembali. Salah satunya belanja alat tulis kantor (ATK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kaderismanto menyebut nilai belanja ATK yang disorot mencapai sekitar Rp100 miliar.
Ia menilai, anggaran sebesar itu layak dievaluasi dan dipertimbangkan kembali pemanfaatannya, terutama ketika kebutuhan pembangunan jalan masih membutuhkan dukungan anggaran.
“Termasuk masih ditemukan belanja ATK di PU yang nilainya cukup besar, padahal jika ATK itu dialihkan ke jalan sudah terbangun infrastruktur jalan, karena nilainya mencapai 100 Miliar,” ujarnya.
Rancangan APBD Riau 2027 selanjutnya masih akan melalui tahapan pembahasan antara DPRD Riau dan Pemprov Riau. Komposisi belanja, kemampuan pendapatan daerah serta prioritas pembangunan akan menjadi bagian dari pembahasan sebelum anggaran ditetapkan. (trp)
