JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Ancaman bencana yang terus membayangi berbagai wilayah Indonesia mendorong pemerintah mengevaluasi arah kebijakan pembangunan. Penataan ruang kini dituntut tidak hanya mengakomodasi kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman bencana.
Data mencatat, sebanyak 2.304 kejadian bencana terjadi di Indonesia sejak awal tahun sampai 6 November 2026. Dari jumlah tersebut, 94,27 persen didominasi bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya berupa bencana geologi.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir dan cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang paling banyak terjadi.
Angka tersebut menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026.
Melalui talkshow bertajuk “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11/2026) kementerian itu menegaskan, perlunya mengubah pendekatan pembangunan.
Setiap kebijakan pemanfaatan ruang harus memperhitungkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menilai, pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan penanganan ketika bencana sudah terjadi. Langkah pencegahan justru harus dimulai sejak pemerintah menyusun rencana pembangunan wilayah.
Menurutnya, tata ruang memiliki posisi strategis untuk memetakan kawasan rawan bencana, mengendalikan aktivitas pembangunan, sekaligus memastikan pemanfaatan lahan tidak menempatkan masyarakat dalam situasi berbahaya.
“Upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu.
Penyesuaian Tata Ruang Bisa Dilakukan Lebih Fleksibel
Dorongan memperkuat mitigasi bencana tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Regulasi ini mengatur agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota, memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
Artinya, keputusan mengenai kawasan permukiman, industri maupun kegiatan ekonomi lainnya perlu mempertimbangkan kemampuan lingkungan dan tingkat kerawanan wilayah.
Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah diintegrasikan dalam proses penyusunan tata ruang. Pertimbangannya mencakup daya dukung lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus berjalan konsisten. Tanpa pengawasan yang memadai, pembangunan justru berpotensi memperbesar kerentanan suatu kawasan.
Suyus turut menjelaskan adanya perubahan mekanisme penyesuaian rencana tata ruang melalui PP Nomor 34 Tahun 2026.
Jika sebelumnya perubahan tata ruang dilakukan dalam siklus lima tahunan, kini penyesuaian dapat dilaksanakan secara parsial sesuai kebutuhan dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” ulasnya.
Pemulihan Wilayah Harus Lebih Aman dari Sebelumnya
Peran tata ruang tidak berhenti pada tahap pencegahan. Dalam penanggulangan bencana, dokumen tata ruang juga menjadi acuan untuk menentukan kawasan aman, jalur evakuasi, lokasi pengungsian hingga arah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pandangan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan.
Ditekankan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pemerintah mengurangi risiko bencana dan melindungi kehidupan masyarakat juga menjadi ukuran keberhasilan.
Pemulihan setelah bencana, menurutnya, tidak seharusnya hanya mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum kejadian. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola kawasan agar lebih aman menghadapi ancaman berikutnya.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut dihadiri jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama ATR/BPN serta perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta.
ATR/BPN berharap pertemuan lintas sektor itu memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan.
Tantangannya kini bukan sekadar menyusun dokumen perencanaan, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar diterapkan. Sebab, pembangunan yang mengabaikan karakteristik lingkungan berisiko meninggalkan persoalan yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dijanjikan.
Dengan memasukkan pertimbangan kebencanaan sejak awal, pembangunan diharapkan mampu berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (bsh)
