PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi kembali menjadi keluhan warga di Pekanbaru. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dipadati kendaraan, sementara di beberapa lokasi stok solar dilaporkan sudah tidak tersedia.
Situasi tersebut mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Dewan meminta pemerintah daerah dan Pertamina segera mengambil langkah agar persoalan pasokan tidak terus berulang.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Datuk Seri Rizky Bagus Oka menilai, kondisi di lapangan harus segera ditangani. Menurutnya, persoalan solar subsidi telah menunjukkan tanda-tanda akan muncul sejak beberapa bulan sebelumnya.
Kuota Solar Diperkirakan Menipis Sebelum Akhir Tahun
Rizky mengungkapkan, potensi habisnya kuota solar subsidi telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Pekanbaru bersama Pertamina.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, kebutuhan solar subsidi di Pekanbaru diperkirakan terus meningkat hingga kuota yang tersedia tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Dari hasil pertemuan itu memang diprediksi sebelum akhir tahun ini, kuota solar subsidi akan habis,” kata Rizky, Rabu (16/9/2026).
Ia menyebut peningkatan kebutuhan tidak terlepas dari aktivitas ekonomi dan pertumbuhan sektor industri di Pekanbaru. Pada saat yang sama, persoalan distribusi yang belum sepenuhnya tepat sasaran ikut memberi tekanan terhadap ketersediaan solar subsidi.
DPRD Soroti Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi
Rizky juga menyinggung dugaan penyalahgunaan solar subsidi yang masih terjadi di lapangan.
Salah satu dugaan yang disorot ialah adanya pihak tertentu yang membeli solar subsidi untuk kemudian menjualnya kembali kepada perusahaan. Praktik semacam ini dinilai dapat mengurangi pasokan yang seharusnya diterima masyarakat dan pelaku usaha yang masuk dalam kelompok penerima subsidi.
“Ini lah penyebab utama terjadi kelangkaan solar di kota ini, hasil hearing kita dengan Pertamina kemarin,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan solar subsidi oleh kendaraan yang dinilai tidak sesuai peruntukan. Dugaan penyalahgunaan tersebut, menurut Rizky, termasuk penggunaan barcode dalam transaksi pengisian BBM di SPBU.
“Jadi konsumen yang lain, termasuk mobil-mobil mewah dan lainnya, banyak yang menggunakan solar. Ada juga permainan barcode. Ini berjalan terus,” katanya.
Pertamina Diminta Turun Langsung ke SPBU
Untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, Rizky meminta Pertamina meningkatkan pengawasan di lapangan.
Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui sistem, tetapi juga dengan mendatangi SPBU untuk mengecek langsung penerimaan dan penyaluran solar subsidi.
Menurut dia, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah pasokan yang diterima SPBU telah sesuai dengan kuota yang ditetapkan atau terdapat persoalan dalam proses distribusinya.
“Jadi, ini untuk memastikan saja. Apakah SPBU itu menerima solar sesuai kuota, atau malah sebaliknya. Ini yang wajib diawasi Pertamina,” tegasnya.
Pemko Pekanbaru Didorong Ajukan Tambahan Kuota
Di tengah kondisi stok yang menipis, DPRD Pekanbaru mendorong Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) segera mengusulkan tambahan kuota solar subsidi.
Rizky mengatakan, hasil pembahasan bersama Pertamina sebelumnya menunjukkan pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengajukan penambahan kuota apabila kebutuhan BBM subsidi di daerah mengalami peningkatan.
Menurutnya, langkah tersebut perlu segera ditempuh bersamaan dengan pembenahan pengawasan distribusi. Penambahan kuota tanpa pengawasan berpotensi tidak menyelesaikan persoalan apabila BBM subsidi masih digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Langkah ini harus segera dilakukan, agar persoalan kelangkaan solar subsidi di Pekanbaru tidak terus berulang. Ini juga masyarakat maupun sektor usaha yang memang berhak mendapatkan solar subsidi, tidak kesulitan lagi,” harapnya. (trp)
