PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Provinsi Riau kembali mengganti Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau. Di tengah percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang sedang digenjot di berbagai daerah, nama Zulfahmi dipercaya memimpin dinas strategis tersebut menggantikan Thomas Larfo Dimeira.
Pergantian itu yang kedua kalinya sejak jabatan Kepala PUPR-PKPP Riau kosong, akibat persoalan hukum yang menyeret pejabat definitif sebelumnya.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memastikan, penunjukan Zulfahmi resmi dilakukan. Saat ditemui di Pekanbaru, Senin (25/5/2026), dia menyebut, pergantian tersebut merupakan bagian dari langkah penyegaran organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal.
“Iya, sudah ditunjuk Kepala Biro PBJ Zulfahmi sebagai Plt Kadis PUPR-PKPP,” ujar SF Hariyanto kepada wartawan.
Penunjukan itu langsung menarik perhatian publik. Sebab, Dinas PUPR-PKPP Riau saat ini memegang peran penting dalam agenda pembangunan daerah, terutama menyangkut kondisi infrastruktur jalan provinsi yang menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.
Di sejumlah wilayah, kerusakan jalan masih menjadi keluhan utama warga. Mulai dari jalur penghubung antar kabupaten hingga akses ekonomi masyarakat, semuanya bergantung pada kecepatan pemerintah memperbaiki infrastruktur dasar tersebut.
Karena itu, pergantian figur di tubuh PUPR dinilai bukan sekadar rotasi administratif biasa. Publik menaruh harapan besar agar percepatan proyek jalan tidak terganggu dan justru semakin efektif.
SF Hariyanto mengatakan, keputusan menunjuk Zulfahmi dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan beban kerja yang cukup besar di lingkungan Pemprov Riau.
Menurutnya, Thomas Larfo Dimeira yang sebelumnya menjabat Plt Kadis PUPR-PKPP juga masih memiliki tanggung jawab utama sebagai Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau. Sementara Zulfahmi saat ini menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Riau.
Keduanya sama-sama pejabat eselon yang dianggap memahami ritme birokrasi dan proses pembangunan daerah. Namun, Pemprov Riau menilai dibutuhkan energi baru agar pelaksanaan program strategis berjalan lebih maksimal.
“Ini bentuk penyegaran saja supaya kinerja lebih maksimal,” katanya.
Langkah itu juga dinilai penting karena Pemprov Riau sedang fokus mengejar perbaikan jalan di sejumlah titik prioritas. Pemerintah ingin memastikan akses transportasi masyarakat tetap berjalan baik, terutama menjelang peningkatan aktivitas ekonomi dan distribusi logistik di daerah.
Dalam beberapa bulan terakhir, isu infrastruktur memang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain menyangkut mobilitas masyarakat, kondisi jalan juga berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil perkebunan dan aktivitas investasi di Riau.
Tak sedikit masyarakat yang berharap perubahan kepemimpinan di PUPR membawa dampak nyata di lapangan. Apalagi, dinas tersebut selama ini menjadi salah satu OPD paling strategis karena mengelola anggaran besar dan proyek infrastruktur berskala luas.
“Kita ingin bergerak cepat memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi akses vital masyarakat,” tegas SF Hariyanto.
Di sisi lain, kursi Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau memang belum sepenuhnya pulih dari bayang-bayang kasus hukum. Jabatan definitif dinas itu kosong cukup lama setelah mantan Kadis PUPR Riau, Muhammad Arief Setiawan, tersandung operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2025 lalu.
Kasus tersebut sempat mengguncang birokrasi di lingkungan Pemprov Riau. Sebab, perkara itu tidak hanya menyeret pejabat teknis, tetapi juga melibatkan sejumlah nama penting lainnya.
Sejauh ini, proses hukum masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dalam persidangan, termasuk Thomas Larfo Dimeira yang sebelumnya menjabat Plt Kadis PUPR-PKPP Riau.
Situasi itu membuat publik semakin menyoroti arah pembenahan tata kelola pembangunan di Riau. Transparansi proyek, pengawasan anggaran hingga kualitas pekerjaan infrastruktur menjadi isu yang terus mendapat perhatian masyarakat.
Karena itu, sosok yang memimpin Dinas PUPR-PKPP Riau dinilai memiliki tantangan besar. Tidak hanya memastikan proyek berjalan tepat waktu, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola pembangunan fisik daerah tersebut.
Zulfahmi sendiri dikenal memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengalaman itu dinilai menjadi modal penting dalam mengawal proses administrasi proyek agar lebih tertib dan akuntabel.
Di tengah tuntutan percepatan pembangunan, publik kini menunggu langkah konkret yang akan dilakukan jajaran baru di Dinas PUPR-PKPP Riau. Terutama terkait ruas jalan prioritas yang selama ini dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah.
Jika perbaikan infrastruktur berjalan sesuai target, dampaknya diperkirakan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat hingga ke daerah pelosok. (mcr)
