JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih menjadi perhatian nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas lahan terbakar di Riau mencapai 15.037 hektare sejak Januari-Juni 2026. Angka itu menunjukkan ancaman karhutla belum mereda dan berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi dan iklim investasi daerah.
Kondisi itu membuat Pemerintah Provinsi Riau masih mempertahankan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak 13 Februari sampai 30 November 2026.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, karhutla masih terjadi di sejumlah daerah meski berbagai upaya penanganan terus dilakukan.
“Kebakaran hutan dan lahan di Riau juga masih menjadi perhatian nasional. Berdasarkan data hingga Rabu kemarin, total luas lahan terbakar sejak 1 Januari 2026 mencapai 15.037 hektare,” kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
BNPB mencatat, kebakaran terbaru terjadi di Desa Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hulu dengan luas terbakar sekitar satu hektare. Sementara di Desa Tanjung Kapal, Kabupaten Bengkalis, api membakar sekitar lima hektare lahan.
Menurut Abdul, kondisi di lapangan saat ini relatif terkendali setelah tim gabungan berhasil melakukan pemadaman. Namun, potensi munculnya titik api baru masih harus diwaspadai mengingat sebagian wilayah mulai memasuki periode cuaca panas.
Selain Riau, karhutla juga terjadi di sejumlah daerah lain. Di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, kebakaran membakar sekitar 90 hektare lahan. Sementara di Aceh Barat luas lahan yang terbakar mencapai 24,1 hektare.
Di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar hingga awal Juni tercatat mencapai 448 hektare. Pemerintah daerah setempat masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 10 Juni 2026.
Mengapa Karhutla Riau Penting Bagi Publik?
Karhutla bukan sekadar persoalan kebencanaan tahunan. Bagi Riau, kebakaran lahan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan hingga citra investasi daerah.
Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu penerbangan, menurunkan produktivitas sektor usaha, serta meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kondisi tersebut juga berpotensi menambah beban pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan dan mitigasi bencana.
Bagi dunia usaha, karhutla yang berulang menciptakan ketidakpastian operasional. Sektor perkebunan, logistik, perdagangan, hingga proyek pembangunan infrastruktur dapat terdampak apabila kebakaran meluas dan menimbulkan gangguan aktivitas lapangan.
Di sisi lain, keberhasilan pemerintah daerah menekan angka karhutla menjadi indikator penting bagi investor yang menilai aspek tata kelola lingkungan, sosial dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi.
Karena itu, upaya pencegahan karhutla tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hutan, tetapi juga menyangkut reputasi ekonomi Riau di tingkat nasional maupun global.
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem
BNPB mengungkapkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih mendeteksi potensi cuaca panas dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya titik api baru.
Di sisi lain, sebagian wilayah juga masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan personel, peralatan dan langkah mitigasi, terutama di wilayah yang memasuki musim kemarau.
Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, memantau informasi resmi pemerintah, serta segera melaporkan jika menemukan titik api maupun potensi kebakaran di lingkungan sekitar.
Ke depan, efektivitas pengawasan lapangan dan kecepatan penanganan titik api akan menjadi faktor penentu apakah Riau mampu menekan laju karhutla sebelum memasuki puncak musim kemarau. Publik, pelaku usaha dan pemerintah daerah kini menghadapi tantangan yang sama: mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi krisis asap yang berdampak luas terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat. (kps)
