PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Kabar kurang menggembirakan bagi masyarakat yang menantikan pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Riau. Pemerintah Provinsi Riau memastikan tidak akan membuka penerimaan PNS baru pada tahun 2026.
Keputusan tersebut diambil karena jumlah ASN di Pemprov Riau saat ini dinilai sudah sangat besar, setelah adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Budi Fakhri mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum memiliki kebutuhan mendesak untuk menambah pegawai baru.
“Untuk tahun ini, Pemprov Riau dipastikan tidak akan melakukan rekrutmen PNS baru terlebih dahulu. Langkah ini harus diambil karena saat ini jumlah total pegawai di lingkungan pemerintah provinsi sudah terhitung cukup banyak dan padat,” kata Budi Fakhri, Rabu (10/6/2026).
Selain faktor kebutuhan pegawai yang dinilai sudah terpenuhi, kondisi keuangan daerah juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan tersebut.
Budi menjelaskan, belanja pegawai Pemprov Riau saat ini telah melampaui ambang batas 30 persen dari total APBD. Padahal pemerintah pusat menargetkan seluruh daerah dapat memenuhi batas maksimal tersebut mulai awal tahun 2027.
Menurutnya, jika rekrutmen baru tetap dilakukan, maka beban anggaran daerah berpotensi semakin meningkat dan mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan lainnya.
“Saat ini persentase belanja pegawai kita posisinya sudah berada di atas 30 persen. Mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan daerah saat ini, maka kebijakan yang paling rasional adalah tidak menambah beban lewat rekrutmen pegawai baru,” ujarnya.
Kondisi serupa tidak hanya terjadi di Riau. Banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menekan porsi belanja pegawai sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah pusat sedang membahas kemungkinan pemberian relaksasi bagi daerah yang belum mampu memenuhi target tersebut.
Budi menyebut, salah satu opsi yang muncul dalam pembahasan adalah pemberian masa transisi selama satu tahun tambahan agar daerah memiliki waktu lebih panjang melakukan penyesuaian anggaran.
“Formulasi pemberian relaksasi tersebut sudah dibahas bersama di pusat. Salah satu opsi yang mengemuka adalah memberikan masa tenggang waktu tambahan selama satu tahun bagi daerah yang anggaran belanja pegawainya masih tersangkut di atas 30 persen agar tidak langsung terkena sanksi fiskal,” jelasnya.
Dengan keputusan ini, peluang pembukaan CPNS di lingkungan Pemprov Riau untuk tahun 2026 praktis tertutup. Pemerintah daerah akan lebih fokus melakukan penataan jumlah ASN dan pengendalian belanja pegawai guna menjaga kesehatan fiskal daerah menjelang penerapan penuh aturan batas maksimal belanja pegawai pada 2027 mendatang. (mcr)
