PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah wilayah Riau, mulai berdampak kepada ekonomi masyarakat. Bukan hanya sekadar membuat antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kelangkaan juga membuat sebagian warga kehilangan waktu untuk bekerja dan menggerus pendapatan harian.
Kondisi itu disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Riau kala mendatangi DPRD Riau, Rabu (16/9/2026).
Karena itu, mereka meminta persoalan distribusi solar segera ditangani. Sebab dampaknya mulai menyentuh masyarakat berpenghasilan harian.
Sejumlah tokoh yang hadir bertemu anggota DPRD Riau di antaranya Said Lukman, Fauzi Kadir, Kampriwoto, Tarlaili dan Taufik. Mereka berdiskusi dengan Komisi IV DPRD Riau mengenai kondisi warga yang kesulitan memperoleh solar.
Waktu Kerja Habis di Antrean SPBU
Said Lukman mengatakan, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti pada panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Bagi pekerja yang mengandalkan kendaraan berbahan bakar solar, waktu berjam-jam di antrean berarti hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan.
Ia menyebut, pengemudi atau pekerja yang mengangkut tanah, pasir, kayu hingga buah sawit termasuk kelompok yang merasakan dampak langsung.
Menurut Said, kondisi di lapangan cukup memprihatinkan. Ada SPBU yang baru menerima pasokan solar pada siang hari, sekitar pukul 14.00 sampai 15.00 WIB. Padahal, warga telah datang dan mengantre sejak pagi.
“Bagaimana nasib tukang angkat tanah, pasir, kayu dan angkat buah sawit yang kecil-kecil itu. Mereka terdampak sangat luar biasa,” kata Said.
Situasi tersebut membuat waktu produktif masyarakat tersita. Warga yang sebelumnya dapat bekerja sekitar 20 hingga 25 hari dalam sebulan kini kehilangan sejumlah hari kerja karena waktunya habis untuk mendapatkan BBM.
Pendapatan Harian Ikut Hilang
Bagi pekerja dengan penghasilan harian, kehilangan waktu kerja memiliki konsekuensi langsung terhadap kebutuhan keluarga.
Said menilai persoalan solar harus dilihat dari sisi pendapatan masyarakat. Menurut dia, antrean panjang tidak cukup hanya dipandang sebagai persoalan pelayanan di SPBU.
“Kita tidak mau pemerintah atau dewan hanya mengatakan kasihan akibat antrean panjang. Kita mau semua pihak berpikir, ini adalah pendapatan masyarakat yang hilang akibat tidak ada pekerjaan,” ujarnya.
Diungkapkan, sebagian warga bahkan harus mengeluarkan biaya untuk makan dan kebutuhan sehari-hari selama menunggu pasokan solar. Kondisi tersebut berpotensi membuat kebutuhan rumah tangga ikut terganggu.
“Jadi kalau dia bisa bekerja 20 sampai 25 hari, sekarang tidak bisa lagi. Bahkan ada yang uang sekolah anak pun jadi keteteran membayar,” kata Said.
Distribusi Solar Diminta Diawasi
Said meminta pemerintah dan seluruh instansi terkait segera mencari penyebab persoalan tersebut. Ia menilai distribusi solar perlu diawasi agar BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat yang memang membutuhkan.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya persoalan dalam rantai distribusi maupun lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kita harus cari solusinya seperti apa. Apakah di Pertamina yang bermain menyuplai tidak pada tempatnya, atau memang pihak aparat yang tidak melakukan pengawasan atau pembiaran,” ujarnya.
Menurut Said, persoalan itu sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas ESDM Riau. Kedatangan mereka ke DPRD Riau diharapkan dapat mendorong penyelesaian yang melibatkan seluruh instansi terkait.
DPRD Riau Siapkan Hearing
Komisi IV DPRD Riau disebut akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat atau hearing dengan stakeholder terkait.
Said menyebut agenda tersebut direncanakan berlangsung pada Senin pekan depan. Sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dalam pengadaan, distribusi dan pengawasan BBM akan diminta memberikan penjelasan.
“Insya Allah hari Senin semua stakeholder akan dipanggil. Karena ini sudah sangat serius. Semua pihak harus bertanggung jawab, jangan membiarkannya,” tukasnya. (bsh)
