PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pembangunan Flyover Simpang Panam di Pekanbaru kini tengah memasuki tahap percepatan pengadaan tanah. Pemerintah Provinsi Riau mulai membenahi sejumlah hambatan administrasi dan teknis yang selama ini mengganjal proses pembebasan lahan.
Dari hasil identifikasi, terdapat 166 persil tanah yang masuk dalam kebutuhan pengadaan lahan proyek tersebut. Sebanyak 92 persil di antaranya sudah dapat diproses untuk pembebasan, sedangkan 74 persil lainnya masih menghadapi kendala, terutama terkait kelengkapan dokumen dan pengukuran batas tanah.
Percepatan itu menjadi perhatian Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto saat rapat pelaksanaan pengadaan tanah Flyover Simpang Panam, Selasa (10/11/2026) di Ruang Rapat Gubernur Riau.
Rapat melibatkan Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertemuan lintas instansi ini diarahkan untuk mengevaluasi pekerjaan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T), sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan yang belum terselesaikan.
SF Hariyanto menegaskan, hambatan yang muncul tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemprov Riau menginginkan tahapan pengadaan tanah bergerak lebih cepat, termasuk penyelesaian hak masyarakat yang lahannya terdampak proyek.
“Untuk proses tentunya akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan,” tegas SF Hariyanto.
Data Leger Jalan Jadi Kendala Pembebasan Lahan
Plt. Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi menjelaskan, belum seluruh bidang tanah bisa diproses karena terdapat persyaratan teknis yang belum terpenuhi.
Salah satu persoalan berada di kawasan Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya. Di lokasi tersebut, data leger jalan belum tersedia sehingga pengukuran Ruang Milik Jalan (Rumija) belum dapat dilakukan.
Kondisi ini berbeda dengan Jalan HR Soebrantas yang telah memiliki data leger jalan. Kelengkapan tersebut memungkinkan petugas melakukan pengukuran batas Rumija sebagai bagian dari proses pengadaan tanah.
“Persoalan teknisnya di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya itu belum ada data leger jalannya, jadi kita belum bisa mengukur Rumijanya. Kalau di HR Soebrantas itu ada, sudah bisa kita ukur,” jelas Zulfahmi.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Dinas PUPR PKPP Riau bersama BPJN telah menyiapkan koordinasi penerbitan surat keterangan yang nantinya menjadi dasar dalam penentuan batas Rumija.
BPN Diminta Beri Ruang Penyelesaian Administrasi
Pemprov Riau juga meminta dukungan BPN agar kekurangan dokumen yang masih menghambat proses pengukuran dapat dilengkapi tanpa menimbulkan hambatan baru dalam tahapan pengadaan tanah.
Menurut Zulfahmi, koordinasi dengan Kepala BPJN Riau telah dilakukan untuk menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan. BPN juga diminta memberikan kesempatan kepada instansi terkait untuk melengkapi persyaratan yang masih kurang.
Penyelesaian persoalan tersebut menjadi salah satu penentu kelancaran pembebasan lahan Flyover Simpang Panam.
Pemprov Riau berharap, setelah kendala teknis dan administrasi terselesaikan, proses pengukuran, penetapan bidang, hingga pembayaran ganti rugi dapat berjalan lebih cepat.
Proyek flyover ini diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan di kawasan Simpang Panam, salah satu titik pertemuan arus lalu lintas yang ramai di Pekanbaru.
Namun, sebelum konstruksi berjalan sesuai rencana, kepastian pengadaan tanah dan penyelesaian hak masyarakat menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan terlebih dahulu. (mcr)
