JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Representative Director & Chairman SoftBank Corp Ken Miyauchi menyebut, pihaknya mundur dari pendanaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Alasannya, Return of Investment (ROI) atau tingkat pengembalian investasi.
Namun demikian, Softbank akan tetap mendukung pengembangan perusahaan rintisan mereka di Indonesia.
Menurut Ken, informasi dari founder Softbank, Masayoshi Son menyebut, Softbank akan mengalihkan pendanaan investasi yang sebelumnya direncanakan untuk proyek pembangunan IKN ke proyek investasi lainnya di Indonesia.
Saat ini, Softbank tengah melihat peluang investasi di Sumatera Barat (Sumbar).
“Informasi dari founder kami Masayoshi Son, dalam waktu dekat akan ada rencana pengalihan pendanaan proyek pembangunan IKN yang dialihkan ke pendanaan pembangunan tingkat provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang menjadi target berinvestasi adalah Sumatera Barat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono meminta masyarakat tak khawatir dengan mundurnya Softbank dari pembiayaan pembangunan IKN Nusantara.
Bambang tetap optimistis, dengan membangun struktur Otorita IKN yang baik, investor akan datang dengan sendirinya.
“Mitra-mitra itu berbagai macam. Ada institusi besar, ada yang tingkatnya menengah, ataupun juga investor yang kelasnya juga mungkin hanya pada satu sektor atau pada satu jenis tertentu,” ujar Bambang dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jumat (18/3/2022).
Sementara Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, pandangan yang meragukan terhadap sebuah proyek investasi merupakan hal biasa.
“Kalau ada yang meragukan, itu biasa. Karena barang ini kan belum kelihatan. Kita kan bicara tentang future (masa depan), peluang yang ada. Biasanya kalau sudah ada yang terlihat, baru bisa bilang, orang boleh percaya. Prinsipnya kami bekerja, apakah ini mungkin atau tidak mungkin, kita lihat bersama,” katanya.
Untuk diketahui, proyek pembangunan IKN Nusantara di Kaltim diperkirakan memakan biaya lebih dari Rp 460 triliun.
Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Presiden Jokowi menegaskan, APBN hanya akan digunakan sekitar 20 persen dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN. (*)
Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Kompas.com
