PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Harga minyak dunia bergerak fluktuatif, rantai pasok energi kembali menghadapi tekanan dan sejumlah negara mulai mewaspadai perlambatan ekonomi.
Namun di tengah situasi tersebut, perekonomian Riau justru menunjukkan daya tahan relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,89 persen (year-on-year) pada triwulan I 2026. Ini didukung oleh industri pengolahan, perdagangan dan investasi yang masih tumbuh positif.
Di sisi fiskal, penerimaan pemerintah juga meningkat signifikan. Meski demikian, terdapat satu persoalan besar yang masih membayangi. Belanja pemerintah daerah belum bergerak secepat pertumbuhan pendapatannya.
Akibatnya, uang yang seharusnya beredar ke masyarakat melalui proyek pembangunan, belanja modal, bantuan sosial hingga subsidi masih tertahan di kas pemerintah. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi Riau pada semester kedua 2026.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Adnan Wimbyarto menjelaskan, kondisi ekonomi Riau hingga pertengahan tahun menunjukkan fundamental tetap kuat meskipun tekanan eksternal meningkat akibat dinamika global.
“Permintaan domestik masih terjaga, inflasi relatif terkendali, sektor keuangan stabil, dan APBN tetap mampu menjalankan fungsi sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujar Adnan di Pekanbaru, Kamis (30/7/2026).
PAD Melonjak Hampir 32 Persen
Salah satu indikator yang paling menonjol adalah meningkatnya kemampuan fiskal pemerintah daerah. Sampai Juni 2026, realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau mencapai Rp12,18 triliun atau sekitar 37,41 persen dari target APBD tahun berjalan.
Secara tahunan, pendapatan daerah tumbuh 2,95 persen. Paling mencolok adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak hingga 31,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan PAD menunjukkan semakin besarnya kemampuan pemerintah daerah memperoleh penerimaan dari sumber-sumber ekonomi lokal, baik pajak daerah, retribusi maupun pendapatan sah lainnya.
Selain PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 90,16 persen, sehingga memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan.
Peningkatan pendapatan tersebut menjadi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi di berbagai sektor masih berlangsung cukup baik meski dunia menghadapi ketidakpastian.
Pendapatan Negara Tembus Rp15,25 Triliun
Tidak hanya APBD, kinerja APBN Regional Riau juga menunjukkan hasil yang impresif. Sampai Juni 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp15,25 triliun atau 52,11 persen dari target APBN.
Angka tersebut meningkat 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak mencapai Rp8,63 triliun, tumbuh 23,94 persen, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp5,96 triliun atau meningkat 28,73 persen dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp662,15 miliar yang naik 8,74 persen.
Pertumbuhan penerimaan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan, terutama pada sektor industri pengolahan yang menjadi tulang punggung ekonomi Riau.
Industri Pengolahan Jadi Mesin Penerimaan Pajak
Data DJPb memperlihatkan pertumbuhan pajak yang sangat tinggi pada Juni 2026. Secara keseluruhan, penerimaan pajak meningkat 33,88 persen menjadi Rp8,63 triliun.
Lonjakan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tumbuh 356,42 persen, atau naik sekitar Rp884,85 miliar. Peningkatan paling signifikan terjadi pada PPh Pasal 25/29 Badan.
Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan mencapai 630,37 persen, disusul sektor pertanian yang meningkat 511,09 persen.
Kinerja tersebut menunjukkan aktivitas produksi dan keuntungan perusahaan di sektor-sektor utama Riau masih berada dalam tren positif.
Bagi Riau yang selama ini mengandalkan industri pengolahan berbasis kelapa sawit, migas, pulp dan kertas, kondisi tersebut menjadi indikator penting bahwa sektor riil masih mampu menopang ekonomi daerah.
Surplus APBD, Tetapi Uang Belum Banyak Beredar
Di balik tingginya penerimaan pemerintah, terdapat persoalan yang justru menjadi perhatian DJPb.
Realisasi belanja daerah hingga Juni 2026 baru mencapai Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari total pagu APBD.
Secara tahunan bahkan mengalami kontraksi 2,56 persen. Perlambatan terutama terjadi pada belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.
Akibat pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran, APBD seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau mencatat surplus Rp1,61 triliun.
Di satu sisi, surplus menunjukkan kondisi fiskal yang sehat. Namun dari perspektif ekonomi, surplus yang terlalu besar juga mengindikasikan bahwa anggaran pembangunan belum sepenuhnya mengalir ke masyarakat.
Padahal belanja pemerintah memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap ekonomi daerah.
Belanja modal akan menciptakan proyek infrastruktur. Belanja barang dan jasa menggerakkan pelaku usaha lokal. Sementara bantuan sosial meningkatkan daya beli masyarakat.
Jika realisasinya lambat, maka efek pengganda terhadap ekonomi juga ikut tertunda.
DJPb Akan Panggil Pemda dengan Serapan Anggaran Rendah
Melihat kondisi tersebut, Kanwil DJPb Riau akan mengambil langkah koordinasi dengan pemerintah daerah.
Adnan mengatakan, pihaknya akan mengundang daerah yang realisasi belanja modal, bantuan sosial maupun subsidinya masih rendah.
Tujuannya adalah mempercepat pelaksanaan anggaran pada semester kedua.
Menurutnya, percepatan belanja pemerintah menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi Riau tidak hanya ditopang sektor swasta, tetapi juga mendapat dorongan dari belanja fiskal pemerintah.
Langkah tersebut dinilai semakin penting mengingat kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan perlambatan sejumlah negara mitra dagang.
Dana Transfer Turun, DAU dan DAK Tetap Tumbuh
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Juni 2026 mencapai Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu.
Secara tahunan, angka tersebut mengalami kontraksi 15,51 persen. Penurunan terutama dipengaruhi lebih rendahnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) masih mencatat pertumbuhan positif sehingga tetap menjadi penopang pembiayaan pemerintah daerah.
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai hampir mencapai target tahunan dengan realisasi 99,13 persen, mencerminkan kuatnya aktivitas ekspor-impor dan penerimaan sektor perdagangan internasional di Riau.
Kinerja APBN Regional Riau juga masih berada dalam posisi sehat. Dengan pendapatan negara sebesar Rp15,25 triliun dan belanja negara Rp14,01 triliun, APBN Regional Riau hingga Juni 2026 masih mencatat surplus sekitar Rp1,23 triliun.
Surplus tersebut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah pusat untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi apabila tekanan global meningkat dalam beberapa bulan mendatang.
Mempercepat Belanja agar Ekonomi Bergerak
Secara keseluruhan, data fiskal hingga pertengahan 2026 menunjukkan fondasi ekonomi Riau masih cukup kokoh di tengah meningkatnya risiko global akibat konflik Timur Tengah.
Pertumbuhan ekonomi 4,89 persen, lonjakan PAD hampir 32 persen, serta peningkatan penerimaan pajak menjadi sinyal bahwa sektor usaha dan aktivitas produksi masih terjaga.
Namun, tantangan berikutnya bukan lagi pada kemampuan menghimpun pendapatan, melainkan pada kecepatan mengubah penerimaan tersebut menjadi belanja produktif.
Selama anggaran pembangunan, belanja modal, bantuan sosial, dan subsidi belum terealisasi secara optimal, manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat maupun dunia usaha.
Semester kedua 2026 akan menjadi penentu apakah pemerintah daerah mampu mempercepat penyerapan anggaran sehingga surplus fiskal berubah menjadi investasi publik yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Riau di tengah ketidakpastian global. (bsh)
