PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Persoalan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin menilai, ketidaksesuaian data berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Sorotan itu disampaikan Tekad usai rapat kerja Komisi III bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, Senin (20/4/2026). Rapat digelar sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait status desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka.
Menurut Tekad, sistem DTSEN mengelompokkan masyarakat dalam desil 1 hingga 10. Kelompok desil 1 sampai 4 masuk kategori tidak mampu dan berhak menerima bantuan sosial. Sementara desil 6 hingga 10 diklasifikasikan sebagai masyarakat mampu.
“Banyak warga merasa layak menerima bantuan, tetapi tidak terdata di desil 1 sampai 4. Ini yang menjadi persoalan di lapangan,” kata Tekad.
Ia menilai, lemahnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama. Banyak masyarakat tidak mengetahui posisi desil mereka, bahkan tidak memahami bagaimana cara memperbarui data agar sesuai kondisi riil.
Dalam rapat tersebut, Komisi III turut melibatkan BPS sebagai pihak penyusun data. Namun, proses verifikasi faktual di lapangan dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Tekad menegaskan, pihaknya akan menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Sosial, BPS, dan tim PKH. Tujuannya untuk menyamakan persepsi serta memperbaiki validitas data DTSEN agar lebih akurat.
“Kita ingin tidak ada lagi kesalahan data. Jangan sampai yang mampu justru menerima bantuan, sementara yang membutuhkan malah terabaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan persoalan DTSEN tidak hanya berdampak pada bantuan sosial. Data tersebut menjadi acuan berbagai program pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga beasiswa pendidikan.
Jika data tidak segera diperbaiki, banyak masyarakat berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai program tersebut.
“Kalau data ini tidak dibenahi, dampaknya luas. Tidak hanya bansos, tapi juga pendidikan dan bantuan lainnya. Ini harus jadi perhatian serius,” tukasnya. (ckl/bsh)
