PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Provinsi Riau menegaskan, fokus pembangunan tahun 2027 pada percepatan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
Komitmen ini mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (28/4/2026), sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam mempercepat kemajuan daerah.
Menurutnya, konektivitas yang baik antarwilayah akan memperkuat integrasi ekonomi sekaligus membuka akses daerah yang selama ini masih terisolasi.
Dikatakan, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga memperkuat infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan listrik. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Karena itu, perencanaan harus dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Syahrial.
Dijelaskan, arah kebijakan pembangunan 2027 akan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas wilayah serta pengembangan kawasan strategis yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan begitu, kesenjangan antarwilayah di Riau diharapkan dapat ditekan secara bertahap.
Selain itu, Pemprov Riau juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Koordinasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Syahrial menambahkan, pengendalian dan evaluasi akan diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan. Hal ini bertujuan memastikan seluruh proyek infrastruktur benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui langkah ini, Pemprov Riau optimistis pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan akan mampu mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif. (mcr)
