PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Ruang fiskal Pemerintah Provinsi Riau dalam APBD Perubahan 2026 bertambah, meski kenaikannya relatif terbatas. Anggaran yang sebelumnya ditetapkan sekitar Rp8,321 triliun kini diproyeksikan menjadi Rp8,378 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan KUPA-PPAS APBD Perubahan Riau 2026 dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (21/9/2026) malam.
Rapat paripurna dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, serta jajaran anggota DPRD Riau.
Tambahan Anggaran Rp57 Miliar
Dari angka yang disepakati, terdapat kenaikan sekitar Rp57 miliar dibandingkan anggaran sebelumnya.
Sebagian tambahan tersebut berasal dari transfer pemerintah pusat kepada daerah berupa anggaran kedaruratan sebesar Rp30 miliar.
Kenaikan ini belum membuat ruang belanja daerah menjadi lebih longgar. Pemerintah provinsi dan DPRD Riau masih harus mengarahkan anggaran pada sejumlah kewajiban yang belum terselesaikan.
Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengatakan perubahan APBD 2026 tetap diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tertunda.
“Masih fokus untuk pembayaran tunda bayar yang sebelumnya. Untuk pembangunan fisik memang belum bisa kita anggarkan,” kata Kaderismanto seusai rapat paripurna.
Pembangunan Fisik Belum Masuk Prioritas
Kondisi keuangan daerah membuat belanja pembangunan fisik belum menjadi bagian utama dalam perubahan APBD 2026.
DPRD Riau memilih memastikan kewajiban pembayaran yang telah menjadi beban pemerintah provinsi dapat diselesaikan lebih dulu.
Dengan pola tersebut, tambahan anggaran yang tersedia tidak serta-merta dapat dialihkan untuk membuka banyak proyek baru. Prioritas masih berada pada penyelesaian kewajiban sebelumnya dan kebutuhan kedaruratan.
Kebijakan itu juga menggambarkan terbatasnya ruang fiskal dalam perubahan APBD Riau tahun ini.
Setelah KUPA-PPAS disepakati dalam rapat paripurna, tahapan pembahasan selanjutnya akan berlangsung di tingkat komisi DPRD Riau bersama masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap OPD akan membahas kebutuhan anggaran sesuai bidangnya sebelum rancangan APBD Perubahan masuk ke tahapan berikutnya.
Proses tersebut menjadi bagian penting sebelum dokumen APBD Perubahan 2026 ditetapkan secara resmi.
Target Pengesahan Sebelum 30 September
DPRD Riau menargetkan pembahasan hingga pengesahan APBD Perubahan 2026 rampung sebelum 30 September 2026.
Setelah APBD Perubahan diselesaikan, perhatian pemerintah daerah dan DPRD Riau akan beralih ke penyusunan APBD 2027.
Gambaran awal APBD Riau 2027 disebut masih memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan APBD 2026. Kondisi kemampuan keuangan daerah akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan ruang belanja dan prioritas program tahun depan. (trp)
