PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Potensi besar Riau belum sepenuhnya tercermin dari capaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Persoalan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan layanan kesehatan, menjadi perhatian Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) RI kala melakukan verifikasi lapangan terpadu di Riau, Senin (28/9/2026).
Agenda ini menjadi ruang evaluasi sejumlah persoalan pembangunan di Riau. Deputi III KSP Dr Yan Hiksas menilai, daerah dengan kekayaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia, seperti Riau punya peluang besar untuk mengambil peran lebih kuat dalam perekonomian Sumatera.
Namun, peluang tersebut masih berhadapan dengan sejumlah pekerjaan rumah.
Yan Hiksas mengungkap dua persoalan yang menjadi perhatian KSP, yakni angka kemiskinan Riau yang masih berada di kisaran 6 persen dan pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai rata-rata nasional.
Dikatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena Riau memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
“Ada dua hal yang menjadi sorotan kami. Masih adanya angka kemiskinan 6 persen dan pertumbuhan ekonomi Riau masih di bawah nasional,” kata Yan Hiksas.
Ia melihat, potensi yang dimiliki Riau dapat menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Bahkan, Riau dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Pulau Sumatera.
“Dengan segala keterbatasan itu, Riau memiliki potensi SDM dan SDA yang luar biasa, yang bisa mendorong Riau menjadi jantung dan hatinya Sumatera,” ujarnya.
Sekolah Pedalaman Diminta Masuk Prioritas
Persoalan pembangunan juga disorot dari sektor pendidikan. KSP meminta Pemprov Riau memetakan sekolah yang berada di wilayah pedalaman dan tertinggal.
Data tersebut dinilai dibutuhkan agar pemerintah pusat dapat melihat secara lebih jelas kondisi sarana pendidikan di daerah yang masih membutuhkan intervensi pembangunan.
Yan meminta data sekolah pedalaman disampaikan kepada KSP untuk diteruskan kepada kementerian terkait.
“Saya berharap sekolah di pedalaman dapat dikirimkan datanya ke kami, agar kami dapat meneruskan suratnya ke kementerian terkait agar diprioritaskan pembangunannya,” katanya.
Langkah tersebut membuka peluang agar kebutuhan sekolah di wilayah yang selama ini sulit terjangkau dapat masuk dalam perhatian pemerintah pusat.
Tiga Sekolah Rakyat di Riau Jadi Perhatian
Dalam bidang pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, KSP juga menyinggung keberadaan tiga Sekolah Rakyat di Riau.
Yan memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat tidak berhenti di lokasi yang sudah tersedia, tetapi dapat diperluas ke kawasan yang memiliki kantong-kantong kemiskinan.
“Ada 3 Sekolah Rakyat di sini, tentu ini membanggakan. Kami ingin, bangun lagi di kantong-kantong kemiskinan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yan, konsep Sekolah Rakyat memberikan dukungan pendidikan yang terintegrasi. Anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga fasilitas seperti seragam, asrama dan kebutuhan makan selama mengikuti program.
Ia menyebut, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Perhatian KSP juga diarahkan pada sektor kesehatan, khususnya pengembangan tenaga dokter spesialis.
Yan Hiksas mendorong Riau mengambil bagian dalam program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based yang dikembangkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
Skema tersebut memungkinkan calon dokter spesialis menjalani pendidikan dan menangani kasus secara langsung di rumah sakit. Dalam penjelasannya, Yan menyebut peserta tidak lagi dibebani pola pembayaran kepada universitas seperti skema pendidikan spesialis konvensional yang ia soroti.
“Kita ingin Riau juga terlibat dalam pendidikan dokter spesialis base hospital,” katanya.
Menurut dia, keberadaan sejumlah rumah sakit di Riau dapat menjadi modal untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Ini menjadi program pemerintah melalui Kemenkes agar dokter yang ingin mendapatkan gelar spesialis tidak lagi membayar ke universitas. Namun, belajar dan menangani kasus dari rumah sakit yang ada. Kita kan punya rumah sakit di sini,” ulasnya.
Masukan KSP tersebut menempatkan pembangunan Riau tidak hanya pada persoalan pertumbuhan ekonomi. Data kemiskinan, pemerataan pendidikan, perluasan Sekolah Rakyat dan penguatan tenaga kesehatan menjadi bagian dari agenda yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama pemerintah pusat. (mcr)
