PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Persoalan dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak kembali menjadi sorotan nasional. Pendiri Disway, Dahlan Iskan, mengungkap langkah yang dinilainya tidak biasa dilakukan kepala daerah, yakni ketika Bupati Siak Dr Afni Zulkifli M.Si memilih menyurati Presiden secara langsung untuk menagih hak daerah yang belum diterima.
Dalam Catatan Harian Pagi berjudul Bagi Hasil yang terbit Sabtu (13/6/2026), Dahlan menyebut, Kabupaten Siak menjadi salah satu daerah yang paling vokal menyuarakan persoalan keterlambatan penyaluran dana bagi hasil di tengah tekanan fiskal yang sedang dialami banyak pemerintah daerah.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena menyangkut nilai yang sangat besar. Pemerintah Kabupaten Siak mengklaim masih menunggu pembayaran dana bagi hasil tahun berjalan dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya dengan total mencapai sekitar Rp1 triliun.
Bagi Siak, persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi anggaran. Dana tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang menentukan keberlangsungan pembangunan daerah, pelayanan publik, hingga kemampuan pemerintah membiayai program-program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Tunggakan dan Dana Tahun Berjalan Capai Rp1 Triliun
Dalam tulisannya, Dahlan mengungkap bahwa tunggakan dana bagi hasil yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak mencapai hampir Rp500 miliar.
Selain itu, terdapat dana bagi hasil tahun berjalan yang juga belum diterima penuh dengan nilai sekitar Rp500 miliar. “Total tunggakan itu mencapai hampir Rp500 miliar. Yang ditunggu tahun ini juga Rp500 miliar,” tulis Dahlan.
Jika seluruh dana tersebut dapat direalisasikan, maka Pemerintah Kabupaten Siak berpotensi memperoleh tambahan ruang fiskal hingga sekitar Rp1 triliun.
Angka tersebut tergolong sangat signifikan bagi APBD kabupaten. Keterlambatan pembayaran berpotensi memengaruhi berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar masyarakat.
Di sisi lain, keterbatasan fiskal juga dapat berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis yang telah direncanakan sejak awal tahun anggaran.
Afni Dinilai Ambil Langkah Berani
Dahlan menyoroti bahwa Afni tidak hanya menyampaikan keluhan melalui forum-forum resmi yang disediakan pemerintah pusat.
Menurutnya, Bupati Siak memilih mengambil langkah yang lebih langsung dengan mengirim surat kepada Presiden.
Langkah tersebut menunjukkan besarnya tekanan yang sedang dihadapi pemerintah daerah, khususnya daerah penghasil yang menggantungkan sebagian pendapatannya dari mekanisme dana transfer pusat.
Dalam catatan itu, Dahlan bahkan menyebut suara protes dari daerah paling keras datang dari Siak.
Ia menilai Afni tidak puas hanya menyampaikan aspirasi melalui forum “Reboan” yang digelar Kementerian Dalam Negeri sebagai wadah komunikasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah. “Afni sampai kirim surat langsung ke presiden,” tulis Dahlan.
Langkah tersebut sekaligus menggambarkan meningkatnya kekhawatiran daerah terhadap ketidakpastian pendapatan yang seharusnya menjadi hak mereka berdasarkan skema bagi hasil.
Beban Keuangan Siak Dinilai Semakin Berat
Persoalan dana bagi hasil bukan satu-satunya tantangan yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak.
Menurut Dahlan, Afni harus memimpin daerah dalam kondisi fiskal yang tidak mudah karena mewarisi beban utang sekitar Rp300 miliar dari pemerintahan sebelumnya.
Kondisi itu membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi semakin terbatas.
Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Di sisi lain, kemampuan pembiayaan daerah menghadapi tekanan akibat keterlambatan penerimaan dana dan kewajiban pembayaran utang yang telah ada.
Dahlan menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi yang membuat Afni memulai masa kepemimpinannya bukan dari titik nol.
“Dia jadi bupati bukan berangkat dari nol tapi dari minus. Dia dapat warisan utang Rp300 miliar dari bupati pendahulu,” tulisnya.
Secara ekonomi, kombinasi antara tunggakan dana transfer dan beban utang berpotensi memengaruhi percepatan pembangunan daerah jika tidak segera mendapatkan solusi.
Dana Bagi Hasil Menjadi Isu Strategis Daerah Penghasil
Bagi daerah seperti Siak yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor sumber daya alam nasional, dana bagi hasil merupakan instrumen penting untuk memastikan daerah memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.
Karena itu, keterlambatan pembayaran dana bagi hasil sering kali memunculkan perdebatan mengenai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, banyak pemerintah daerah menghadapi tekanan serupa akibat penyesuaian transfer pusat.
Namun, kasus Siak menjadi perhatian karena nilai dana yang belum diterima mencapai angka yang sangat besar dibandingkan kapasitas fiskal daerah.
Persoalan ini juga memiliki dimensi politik dan tata kelola pemerintahan. Daerah membutuhkan kepastian pendapatan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan, sementara pemerintah pusat harus mengelola berbagai kebutuhan pembiayaan program nasional secara bersamaan.
Jika persoalan ini berlangsung dalam jangka panjang, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui perlambatan pembangunan infrastruktur, tertundanya program pelayanan publik, hingga berkurangnya kapasitas pemerintah daerah menjalankan agenda pembangunan.
Dahlan Iskan Ingatkan Kontribusi Historis Siak untuk Indonesia
Dalam catatannya, Dahlan juga menyinggung besarnya kontribusi historis Kabupaten Siak terhadap Republik Indonesia.
Ia mengulas kembali peran Kerajaan Siak Sri Indrapura dan jasa Sultan Syarif Kasim II yang menyerahkan kekayaan serta wilayahnya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari narasi yang disampaikan Afni mengenai pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang memiliki kontribusi historis maupun ekonomi bagi bangsa.
Bagi Dahlan, persoalan yang dihadapi Siak hari ini tidak hanya menggambarkan kesulitan satu daerah, tetapi juga menjadi cerminan tantangan yang tengah dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia.
Di tengah keterbatasan fiskal nasional, pemerintah pusat dituntut menjaga keseimbangan antara pembiayaan program strategis nasional dan pemenuhan hak daerah.
Namun bagi Siak, satu hal yang paling mendesak adalah kepastian pembayaran dana bagi hasil yang nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun. Sebab, dana tersebut akan menentukan kemampuan daerah menjalankan pembangunan, memenuhi janji kepada masyarakat, dan menjaga stabilitas keuangan daerah dalam beberapa tahun ke depan. (bsh)
