PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Penguatan integritas dan optimalisasi dividen, menjadi perhatian dalam evaluasi tata kelola PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 3-4 November 2026.
Pemerintah Kabupaten Siak berharap, perusahaan daerah yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi itu mampu menjaga kesehatan bisnis, sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Afni menegaskan, pengelolaan BSP harus bertumpu pada integritas, mulai dari pengambilan keputusan, penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan operasional.
Sebagai aset strategis daerah, perusahaan tersebut memikul tanggung jawab untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Penguatan tata kelola tidak boleh hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi harus mampu mendorong efisiensi, produktivitas dan profitabilitas. Kita ingin BSP menjadi perusahaan daerah yang sehat, kuat dan kompetitif,” tegas Afni.
KPK Dorong Tata Kelola Berdampak Kinerja
Kegiatan diseminasi penguatan tata kelola perusahaan dan pencegahan korupsi ini dipimpin Kepala Satuan Tugas Supervisi Wilayah I KPK RI, Ikhsan Fernandi.
Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan kepatuhan dan membangun pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel.
Ikhsan menekankan, upaya mencegah korupsi di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah daerah dan manajemen perusahaan perlu bergerak bersama untuk memastikan aset ekonomi daerah dikelola secara bertanggung jawab.
“Ini adalah tugas bersama untuk memajukan Indonesia, khususnya daerah. Apalagi BSP adalah BUMD yang diharapkan mampu memberikan dividen optimal untuk mendukung pembangunan,” ujar Ikhsan.
Pesan tersebut menempatkan tata kelola bukan sebatas pemenuhan prosedur. Sistem pengawasan yang berjalan baik diharapkan ikut memperkuat kinerja bisnis, menjaga keberlanjutan usaha, dan meningkatkan nilai ekonomi yang dapat dikembalikan kepada daerah.
Kunjungi Sejumlah Fasilitas Operasional
Sebelum memasuki agenda evaluasi bersama jajaran pemerintah daerah dan manajemen, tim KPK mengawali kegiatan dengan pertemuan pembuka (entry meeting), Selasa (3/11/2026).
Tim kemudian meninjau sejumlah fasilitas operasional BSP untuk melihat langsung proses bisnis perusahaan. Lokasi yang dikunjungi mencakup pemasangan Pipa Bypass, titik pemuatan minyak di GS Zamrud lokasi pembongkaran minyak di Buatan, serta fasilitas power plant di Pusako.
Peninjauan lapangan tersebut memberi ruang bagi tim untuk memahami aktivitas operasional dan aspek tata kelola yang menyertainya. Dengan melihat proses bisnis secara langsung, evaluasi diharapkan dapat menghasilkan masukan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Kegiatan berlanjut, Rabu (4/11/2026) di Kantor PT BSP, Pekanbaru dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, komisaris, manajemen dan Komite Audit.
Manajemen BSP Buka Ruang Evaluasi
Direktur PT BSP, Robi Junipa menyambut pendampingan KPK sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan.
Menurutnya, evaluasi dari pihak eksternal dapat membantu mengidentifikasi kelemahan yang belum sepenuhnya terlihat dari dalam organisasi.
“Bagi kami, tata kelola perusahaan ibarat blind spot. Ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat dari dalam, tetapi tampak jelas oleh pihak luar. Karena itu, kami sangat terbuka dan berterima kasih atas setiap masukan serta rekomendasi dari KPK RI,” ungkap Robi.
Ia menilai, penguatan kepatuhan dan GCG harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesinambungan bisnis. BSP, kata dia, perlu mampu mempertahankan kegiatan operasional sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan perusahaan.
“Kami berharap BSP terus tumbuh dengan menjaga operational sustainability sekaligus operational growth. Perusahaan tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan operasional, tetapi juga terus berkembang, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi daerah,” tegasnya.
Sikap terbuka terhadap evaluasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembenahan berkelanjutan, terutama dalam memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
Pemkab Siak Minta BSP Jaga Amanah Daerah
Dukungan terhadap penguatan tata kelola juga disampaikan Wakil Bupati Siak, Syamsurizal. Ia berharap, kerja sama dengan KPK dapat membawa perubahan positif bagi perusahaan maupun pemerintah kabupaten.
“BSP merupakan salah satu nadi perekonomian Kabupaten Siak. Keberlangsungannya adalah kepentingan bersama. Kami berharap melalui kegiatan ini, BSP semakin berintegritas dan profesional,” kata Syamsurizal.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Komisaris PT BSP Heriyanto, Kepala Inspektorat Kabupaten Siak Fally Wurendarasto, serta jajaran manajemen yang dipimpin Robi Junipa bersama para manajer dan Komite Audit.
Pada kesempatan itu, Afni juga mengingatkan seluruh jajaran direksi, komisaris, dan pekerja agar menjaga kepercayaan yang melekat pada perusahaan milik daerah. Setiap keputusan bisnis harus memperhitungkan keberlanjutan perusahaan sekaligus manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dihasilkan BSP harus memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Siak. Mari kita jaga perusahaannya, kita perkuat tata kelolanya, dan kita pastikan manfaatnya kembali untuk masyarakat,” tutupnya.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, PT Bumi Siak Pusako menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas tata kelola.
Tantangannya bukan hanya memastikan aturan dipatuhi, melainkan juga menjaga agar pengelolaan bisnis migas berjalan sehat, profesional dan mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi Kabupaten Siak. (bsh)
