SIAK, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Kabupaten Siak terus memperkuat strategi perlindungan ekosistem gambut. Ini merupakan langkah jangka panjang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), degradasi lingkungan dan perubahan iklim.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah pembangunan Eco Edu Park atau museum gambut yang diproyeksikan menjadi pusat edukasi, riset, sekaligus laboratorium pengelolaan gambut berkelanjutan di Riau.
Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Siak 2025–2055, yang kini mulai memasuki tahap penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Bagi Siak, isu gambut bukan sekadar persoalan konservasi. Kawasan gambut merupakan benteng alami yang menentukan kualitas lingkungan, cadangan air, keanekaragaman hayati, hingga menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko bencana asap akibat kebakaran lahan yang hampir setiap tahun menjadi perhatian nasional.
Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Siak, Afni Zulkifli menerima Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Edy Nugroho Santoso bersama tim Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia (IMPLI) di Rumah Rakyat, Selasa (14/7/2026).
Dalam pertemuan itu dibahas dua agenda strategis, yakni percepatan implementasi RPPEG Kabupaten Siak hingga tahun 2055 serta rencana pembangunan Eco Edu Park yang diharapkan menjadi ikon baru pengelolaan gambut berkelanjutan di Indonesia.
Afni menegaskan keberhasilan menjaga kawasan gambut tidak dapat diukur hanya dari luas kawasan yang berhasil dipertahankan. Menurutnya, keberhasilan konservasi harus berjalan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan gambut.
Ia menilai pendekatan perlindungan lingkungan yang mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat berpotensi memunculkan tekanan baru terhadap kawasan gambut.
“Intinya harus bersahabat dengan gambut. Namun persahabatan antara manusia dengan gambut tetap saja indikatornya pada ekonomi, kesejahteraan, dan modal. Mengolah lahan gambut dengan lahan mineral tentu berbeda,” ujar Afni.
Tantangan Besar Mengelola Gambut Tanpa Membakar
Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan ekosistem gambut adalah mendorong masyarakat mengelola lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Praktik membuka lahan dengan cara dibakar selama ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran gambut yang sulit dipadamkan. Selain menimbulkan kabut asap lintas wilayah, kebakaran gambut juga menyebabkan hilangnya fungsi ekologis lahan, menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat, hingga meningkatkan emisi karbon.
Namun di sisi lain, menurut Afni, penerapan sistem tanpa bakar membutuhkan dukungan teknologi dan peralatan yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut.
Ia mengatakan sebagian besar petani masih mengolah lahan menggunakan alat sederhana seperti cangkul dan parang sehingga proses pengolahan lahan menjadi jauh lebih berat dibandingkan di lahan mineral.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan berupa alat pertanian yang memang dirancang untuk kondisi lahan gambut sehingga masyarakat memiliki alternatif pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan sekaligus tetap produktif.
“Negara mengharapkan tidak terjadi kebakaran, maka harus mengolah lahan tanpa bakar. Sementara petani kita mengolah tanpa bakar hanya mengandalkan alat seadanya, cangkul dan parang itu sangat berat. Kami mohon dukungannya untuk alat pertanian yang bisa diaplikasikan di lahan gambut,” katanya.
Menurut Afni, jika masyarakat tidak memperoleh solusi yang mampu memberikan manfaat ekonomi, tekanan terhadap perubahan fungsi kawasan gambut akan tetap terjadi. Oleh sebab itu, perlindungan lingkungan harus diiringi dengan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, dan dukungan kebijakan.
Demplot Jadi Laboratorium Pertanian Gambut
Selain bantuan teknologi, Pemkab Siak juga mendorong pengembangan lebih banyak demplot pertanian di lahan gambut.
Melalui berbagai lokasi percontohan tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan pola budidaya yang paling sesuai dengan karakteristik tanah gambut sehingga produktivitas pertanian meningkat tanpa merusak fungsi ekologis kawasan.
Model seperti ini dinilai penting karena kondisi lahan gambut memiliki sifat yang sangat berbeda dengan tanah mineral, mulai dari tingkat keasaman, kandungan air, hingga teknik budidaya yang diperlukan.
Hasil dari berbagai demplot nantinya diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menyusun model pertanian berkelanjutan di kawasan gambut.
Eco Edu Park Diproyeksikan Jadi Pusat Pembelajaran Gambut
Dalam pertemuan tersebut, pembangunan Eco Edu Park juga menjadi salah satu pembahasan utama.
Afni menyebut penyusunan Detail Engineering Design (DED) merupakan tahapan awal yang harus diselesaikan sebelum membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga internasional, perguruan tinggi maupun sektor swasta.
Menurutnya, keberadaan Eco Edu Park tidak hanya menjadi ruang edukasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi pusat penelitian, konservasi, wisata edukasi, hingga laboratorium bersama dalam pengelolaan gambut berkelanjutan.
“DED ini penting. Semua bermula dari DED dulu. Begitu DED selesai, baru kita tawarkan untuk kolaborasi bersama. Kami siap kalau Kabupaten Siak dijadikan lokasi pengembangan. Mudah-mudahan Eco Edu Park ini menjadi legacy kita bersama sekaligus pusat pembelajaran pengelolaan gambut,” ujarnya.
Jika terealisasi, Eco Edu Park diperkirakan akan memperkuat posisi Siak sebagai salah satu daerah rujukan nasional dalam pengelolaan ekosistem gambut sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pendidikan, penelitian, dan ekowisata berbasis lingkungan.
Dua Kampung Jadi Model Pengelolaan Gambut Berkelanjutan
Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut KLH/BPLH Edy Nugroho Santoso menjelaskan bahwa Proyek Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia (IMPLI) dirancang untuk memperkuat pengelolaan gambut berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, integrasi program lintas sektor, serta pengembangan model yang dapat diterapkan di berbagai daerah.
Di Kabupaten Siak, program tersebut difokuskan di Kampung Dayun dan Kampung Rawa Mekar Jaya.
Kedua wilayah tersebut dikembangkan sebagai kawasan pembelajaran yang mengintegrasikan perlindungan ekosistem gambut, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Edy, pengalaman dari dua kampung tersebut diharapkan dapat menjadi contoh yang bisa direplikasi di desa-desa gambut lainnya di Indonesia.
“Harapan kami, apa yang sudah dilakukan di dua lokasi ini dapat menjadi pembelajaran untuk direplikasi di desa-desa gambut lainnya. Kami juga berupaya mengintegrasikan program ini dengan kegiatan pemerintah daerah, kementerian maupun para pemangku kepentingan agar manfaatnya semakin luas,” katanya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai mitra pembangunan, Kabupaten Siak kini diarahkan tidak hanya sebagai wilayah yang berhasil menjaga ekosistem gambut, tetapi juga menjadi contoh bagaimana perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. (bsh)
