PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Antrean panjang kendaraan demi mendapatkan Bio Solar di sejumlah SPBU di Riau, memantik persoalan yang lebih luas dari sekadar kelancaran pasokan bahan bakar.
Bagi sopir, berjam-jam berada di antrean berarti berkurangnya waktu untuk bekerja. Bagi pelaku usaha transportasi, kondisi itu dapat berujung pada tambahan biaya operasional.
Sementara dari sisi sosial, keterbatasan akses terhadap BBM bersubsidi berpotensi memunculkan persaingan hingga ketegangan di antara pengguna.
Dosen Sosiologi Universitas Riau, Rufaidah Syafawani menilai, antrean Bio Solar sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, ketimpangan dan hubungan masyarakat dengan struktur ekonomi serta kebijakan pemerintah.
“Antrean panjang ini bukan sekadar masalah teknis saja, tetapi juga memang bisa menjadi fenomena sosial yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, ketimpangan dan juga relasi antar masyarakat dengan struktur ekonomi maupun kebijakan pemerintah,” kata Rufaidah, Minggu (27/9/2026).
Menurutnya, posisi Bio Solar dalam aktivitas transportasi membuat gangguan akses terhadap bahan bakar bersubsidi dapat merembet ke sektor lain.
Sopir yang terlalu lama menunggu di SPBU kehilangan waktu produktif. Dampaknya dapat diteruskan kepada perusahaan angkutan dan pelaku usaha yang menggantungkan kegiatan operasionalnya pada kelancaran transportasi.
“Ketika akses terhadap BBM ini mengalami hambatan dampaknya itu nggak cuma dialami oleh sopir tapi juga pelaku usaha karena otomatis ada biaya tambahan,” ujarnya.
Waktu Sopir Tersita, Biaya Ekonomi Ikut Bertambah
Rufaidah menjelaskan, persoalan antrean dapat dilihat melalui konsep opportunity cost. Istilah tersebut menggambarkan hilangnya kesempatan memperoleh manfaat atau pendapatan karena waktu digunakan untuk kegiatan lain.
Sopir yang seharusnya mengangkut barang, membawa penumpang atau mengejar perjalanan berikutnya justru harus bertahan di SPBU.
Waktu tunggu yang seharusnya singkat dapat berubah menjadi beban ekonomi ketika antrean berlangsung berjam-jam.
“Distribusi lancar yang harusnya bisa menghabiskan waktu di SPBU cukup 30 menit saja akhirnya dia harus berlama-lama dan tidak fleksibel,” katanya.
Kondisi tersebut tidak berhenti pada pendapatan sopir. Keterlambatan keberangkatan dapat memengaruhi jadwal pengiriman barang, penggunaan kendaraan dan biaya operasional perusahaan.
Dalam rantai distribusi, waktu yang hilang di SPBU bisa berarti waktu yang berkurang untuk menjalankan pekerjaan lain.
Antrean Bio Solar Picu Ketegangan
Keterbatasan akses terhadap BBM juga dapat memengaruhi hubungan antar pengguna SPBU.
Ketika banyak orang memiliki kebutuhan yang sama, sementara akses terhadap sumber daya terbatas, rasa frustrasi dapat muncul. Situasi itu berpotensi berkembang menjadi konflik kepentingan, terutama jika antrean berlangsung lama dan aturan pelayanan tidak dipahami secara seragam.
“Semua orang memiliki kebutuhan yang sama tetapi aksesnya terbatas tentu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan atau konflik kepentingan atau rasa frustrasi,” ujar Rufaidah.
Karena itu, persoalan antrean tidak cukup dipandang sebagai masalah teknis distribusi. Pemerintah juga perlu memperhatikan pengalaman masyarakat yang setiap hari bergantung pada Bio Solar untuk bekerja.
Rufaidah mendorong pemerintah memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang bergantung pada Solar, seperti sopir angkutan, pekerja sektor transportasi dan pelaku usaha kecil.
Komunikasi publik juga dinilai perlu diperkuat. Informasi mengenai ketersediaan BBM, mekanisme distribusi dan kebijakan yang diterapkan di lapangan perlu disampaikan secara terbuka.
Ruang dialog antara pemerintah, sopir, pengusaha transportasi, pengelola SPBU dan pihak terkait juga dibutuhkan agar persoalan tidak berulang tanpa evaluasi.
Menurut Rufaidah, panjangnya antrean juga dapat menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana akses terhadap BBM berlangsung di tengah masyarakat.
Namun, antrean saja belum cukup menjadi bukti adanya ketimpangan struktural. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, perlu dilihat data dan indikator lain.
Di antaranya siapa yang mendapatkan akses, kelompok mana yang paling terdampak, bagaimana distribusi dilakukan serta apakah mekanisme pelayanan memberikan hambatan yang berbeda kepada kelompok tertentu.
Ia memberi gambaran dua sopir yang sama-sama membutuhkan Bio Solar untuk mencari penghasilan. Sopir yang mempunyai informasi lebih banyak, waktu lebih longgar atau jaringan sosial yang lebih luas bisa memiliki peluang berbeda dalam menghadapi persoalan distribusi.
Sementara mereka yang tidak mempunyai akses serupa dapat menghadapi hambatan lebih besar.
“Ketimpangan struktural bisa jadi relevan kalau misalnya itu di dalam persoalan, apalagi sistem distribusi ini mekanisme pelayanan atau kebijakan yang berlaku secara konsisten sehingga kalau dia memiliki hambatan yang lebih besar kepada kelompok tertentu,” jelasnya.
Dari Berbagi Informasi Sampai Potensi Konflik
Antrean panjang juga mengubah pola hubungan antar-sopir. Di tengah waktu tunggu yang panjang, mereka dapat membangun aturan tidak tertulis untuk menjaga urutan antrean.
Informasi mengenai SPBU yang masih memiliki stok, kondisi jalan hingga perkembangan antrean dapat dibagikan dari satu sopir ke sopir lainnya.
Dalam situasi tertentu, antrean bahkan dapat menjadi ruang terbentuknya solidaritas sosial. Para sopir bisa membangun kelompok komunikasi dan saling membantu menghadapi persoalan yang sama.
Namun, hubungan tersebut dapat berubah ketika tekanan semakin besar.
Saling mendahului, aturan yang dianggap tidak jelas atau munculnya dugaan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu dapat memicu ketegangan.
Artinya, antrean Bio Solar memiliki dua sisi. Ia dapat memperkuat hubungan antar-pengguna karena mereka menghadapi masalah yang sama, tetapi juga dapat memunculkan konflik ketika akses terhadap BBM semakin sulit.
FITRA Riau Dorong Data Kuota Solar Dibuka
Dari sisi tata kelola kebijakan, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmidzi, meminta persoalan antrean Bio Solar tidak langsung disimpulkan sebagai akibat kekurangan kuota.
Menurutnya, antrean memang memperlihatkan adanya tekanan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan BBM di tingkat konsumen. Namun, kondisi tersebut belum otomatis menunjukkan kuota Bio Solar Riau secara agregat tidak mencukupi.
Ada sejumlah faktor yang perlu diperiksa. Mulai dari perencanaan kebutuhan, pembagian pasokan antardaerah, jumlah BBM yang masuk ke SPBU, perubahan permintaan hingga ketepatan sasaran subsidi.
Karena itu, FITRA Riau mendorong pemerintah dan BPH Migas membuka data agregat mengenai pengelolaan Bio Solar di Riau.
Data yang perlu tersedia antara lain kuota provinsi, alokasi setiap kabupaten/kota, realisasi penyaluran, tingkat konsumsi, sisa kuota, distribusi, perubahan kuota serta hasil pengawasan.
“Yang dibutuhkan adalah data publik yang memungkinkan masyarakat menilai apakah kebijakan subsidi berjalan sesuai tujuan,” ujar Tarmidzi saat diwawancarai, Minggu (27/9/2026).
Menurutnya, keterbukaan data dapat membantu publik memahami apakah persoalan yang terjadi berkaitan dengan jumlah kuota atau justru muncul pada tahapan distribusi.
Tambah Kuota atau Benahi Distribusi?
Penambahan kuota Bio Solar tidak seharusnya menjadi satu-satunya respons setiap kali antrean panjang terjadi.
Jika kuota secara agregat masih tersedia, tetapi antrean hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, pemerintah perlu melihat kembali pola distribusi, kapasitas SPBU, perubahan permintaan dan ketepatan penyaluran.
Sebaliknya, apabila data menunjukkan kebutuhan aktual telah melampaui kuota yang tersedia, penyesuaian kuota dapat dipertimbangkan dengan mengacu pada data kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
FITRA Riau mendorong pemerintah membandingkan sedikitnya empat indikator, yakni kuota, realisasi penyaluran, kebutuhan dan kondisi faktual di lapangan.
Dari sana, pemerintah dapat memetakan sumber persoalan dengan lebih jelas. Apakah antrean dipicu keterbatasan kuota, perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan, distribusi yang tidak merata, keterlambatan pasokan, peningkatan permintaan atau dugaan penyimpangan dalam penyaluran.
Bagi masyarakat, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari penyelesaian persoalan tersebut. Sebab, antrean Bio Solar bukan hanya tentang kendaraan yang menunggu giliran mengisi tangki, tetapi juga menyangkut waktu kerja, biaya usaha, akses terhadap subsidi dan kelancaran aktivitas ekonomi di Riau. (haris)
