PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Riau memicu desakan agar persoalan Solar subsidi tidak hanya diselesaikan dengan menambah pasokan. DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus, menelusuri dugaan kebocoran distribusi dan penyalahgunaan BBM subsidi.
Gagasan itu mengemuka dalam rapat Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah pihak di Pekanbaru, Rabu (23/9/2026).
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, jajaran Komisi IV dan perwakilan GMKR, GEMA, LMB, Hiswana Migas Riau, TNI dan Polri.
Pembentukan Satgas dinilai dapat menjadi langkah bersama untuk memetakan persoalan Solar subsidi dari distribusi awal hingga BBM tersebut diterima konsumen.
DPRD Segera Surati Pemprov Riau
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan mengatakan, lembaganya akan segera menyampaikan surat kepada Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait mengenai pembentukan Satgas tersebut.
Menurut Parisman, pembentukan tim perlu dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan.
“Secepat mungkin akan disuratin Pak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait untuk pembentukan itu. Tentu nanti melibatkan diskusi dengan Forkopimda dan instansi terkait,” kata Parisman di Pekanbaru, Rabu (23/9/2026).
Usulan ini muncul ketika antrean kendaraan untuk mendapatkan Solar subsidi masih terlihat di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan lintas sektor, bukan hanya dari sisi penyediaan BBM.
Antrean Solar Mengganggu Aktivitas Masyarakat
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma’mun Solikhin meminta pembentukan Satgas tidak berlarut-larut. Ia menyebut persoalan kelangkaan Solar subsidi telah dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
“Kalau kita berharap memang semakin cepat semakin bagus, karena kelangkaan ini kita rasakan sehari-hari. Sampai sekarang belum juga terurai masalahnya,” ujar Ma’mun.
Ia menilai, penanganan distribusi BBM subsidi membutuhkan koordinasi antarinstansi. Jika masing-masing lembaga bekerja sendiri, rantai persoalan di lapangan dinilai sulit ditelusuri secara utuh.
Karena itu, Satgas yang diusulkan diharapkan mampu melihat persoalan mulai dari distribusi, pengawasan di SPBU, penggunaan oleh konsumen hingga kemungkinan penyimpangan setelah BBM keluar dari SPBU.
DPRD Pertanyakan Efektivitas Barcode
Dalam rapat tersebut, DPRD Riau juga menyoroti perbedaan harga antara Solar subsidi dan BBM nonsubsidi, termasuk Dexlite.
Perbedaan harga itu dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya permintaan terhadap Solar subsidi.
Sistem barcode kendaraan yang digunakan untuk mengendalikan pembelian juga mendapat sorotan. Ma’mun mempertanyakan bagaimana kendaraan dengan kategori tertentu masih dapat tercatat sebagai pengguna BBM subsidi.
“Yang kita heran mengapa mobil-mobil bagus lolos di barcode-nya juga,” katanya.
Menurut dia, mekanisme pengawasan perlu dievaluasi agar penyaluran BBM subsidi benar-benar menyasar kelompok yang berhak.
Soroti Dugaan Penyalahgunaan Sektor Industri
DPRD Riau juga menerima informasi mengenai dugaan penggunaan Solar subsidi oleh sektor industri berskala besar.
Ma’mun menyebut sejumlah informasi dari lapangan mengarah pada dugaan penggunaan BBM subsidi untuk peralatan berat, mesin pabrik hingga praktik yang dikenal dengan istilah “pelangsiran” menggunakan kendaraan tertentu.
Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan penindakan oleh aparat berwenang.
“Berita-berita dari bawah ini bahwa ini dibacking aparat dan sebagainya. Makanya kita undang tadi dari Polda sampai TNI, semua matra kita undang,” ujarnya.
Kehadiran unsur TNI dan Polri dalam rapat diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus membuka ruang koordinasi jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam distribusi BBM subsidi.
DPRD Belum Setuju Kuota Solar Ditambah
Di tengah keluhan mengenai kelangkaan Solar subsidi, opsi penambahan kuota belum menjadi pilihan DPRD Riau.
DPRD lebih dahulu mendorong audit serta penertiban distribusi. Alasannya, tambahan kuota belum menyelesaikan persoalan jika masih terdapat kebocoran di lapangan.
“Teman-teman yang lain, ini tidak perlu, karena sudah cukup sebenarnya. Cuma ada penyelewengan itu,” kata Ma’mun.
Ia menilai hasil pengawasan nantinya dapat memberikan gambaran apakah kebutuhan kuota memang kurang atau persoalan sebenarnya berada pada distribusi dan penyalahgunaan.
“Kalau ketemu penyelewengannya kemudian ternyata kuotanya enggak perlu ditambah pun bisa teratasi, nah itu kan lebih bagus,” lanjutnya.
Pengawasan Tak Boleh Berhenti di Gerbang SPBU
Persoalan lain yang ikut dibahas adalah pengawasan di SPBU. Kendala jaringan digital dan operasional CCTV di sejumlah wilayah menjadi salah satu perhatian.
Namun, menurut Ma’mun, pengawasan terhadap BBM subsidi tidak semestinya berhenti ketika kendaraan meninggalkan SPBU.
Ia menilai perlu ada mekanisme untuk mengetahui penggunaan BBM setelah transaksi dilakukan, terutama jika ditemukan pola pembelian yang tidak wajar.
“Kalau SPBU, ini tanggung jawabnya mulai dari titik nol. Setelah keluar ke mana-mana, dia enggak punya tanggung jawab,” ujarnya.
Melalui pembentukan Satgas lintas instansi, DPRD Riau berharap pengawasan distribusi Solar subsidi dapat diperluas hingga kabupaten dan kota.
Tim tersebut nantinya diharapkan mampu mengidentifikasi wilayah rawan, menelusuri pola distribusi, memeriksa dugaan penyalahgunaan serta membawa temuan yang memenuhi unsur pelanggaran kepada aparat penegak hukum.
Bagi DPRD Riau, penyelesaian antrean Solar subsidi bukan semata soal menambah jumlah BBM yang tersedia. Persoalan distribusi dan pengawasan juga perlu dibenahi agar subsidi yang disediakan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. (mcr)
